Pertemuan SPSI dan Manajemen Freeport Berakhir Tanpa Kesepakatan

​REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA — Pertemuan antara SPSI dan manajemen PT Freeport Indonesia yang membahas rencana mogok kerja karyawan di Timika, sejak Kamis (27/4) pagi hingga Jumat dini hari, berakhir tanpa ada kesepakatan.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 17 jam itu difasilitasi oleh Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang yang dihadiri oleh Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja Haiyani RumodangHaiyani Rumodang dan Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon.

Dalam pertemuan tersebut, manajemen PT Freeport Indonesia diwakili oleh Executiv Vice President Bidang Human Resources Achmad Didit Ardianto bersama sejumlah pimpinan manajemen PT Freeport.

Pihak serikat pekerja diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport Abraham Tandi Datu, Ketua PC SP-KEP SPSI Mimika Aser Gobay, dan Pengurus Pusat SP-KEP SPSI Ferri Nuzarli.

Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang mengaku kecewa atas belum adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk menghentikan rencana mogok kerja karyawan Freeport pada tanggal 1 Mei hingga 30 Mei 2017 di Timika. “Kami sudah membawa diri untuk ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi bapak-bapak. Akan tetapi, bapak-bapak tidak mau mendengarkan kami. Bahkan, Ibu Dirjen sudah berbicara panjang lebar, tetapi bapak-bapak tidak mau memahami, yah, mau bagaimana lagi,” kata Bassang.

Bassang meminta pihak manajemen PT Freeport maupun serikat pekerja berjiwa besar menerima dan mengakui kelebihan serta kekurangan masing-masing guna mencegah terjadi mogok kerja ribuan karyawan. Jika mogok kerja ribuan karyawan Freeport benar-benar ada, menurut dia, akan berdampak luas terhadap semua hal di Mimika.

“Kalau karyawan mogok total selama sebulan, ini dampaknya ke mana-mana. Tolong dipikirkan baik-baik. Saya tegaskan, kalau terjadi mogok, bapak-bapak dari manajemen Freeport dan serikat pekerja yang menginginkan hal itu. Kalau terjadi perkelahian di antara kalian, jangan tanya di mana pemerintah. Jangan lagi mengadu ke pemerintah kalau ada masalah,” kata Bassang.

Pertemuan membahas rencana mogok kerja karyawan Freeport tersebut sempat berlangsung dalam suasana tegang dan panas. Sepanjang pertemuan berlangsung, terjadi adu argumentasi antara manajemen PT Freeport dan pihak serikat pekerja saat membahas tiga poin untuk menjadi kesepakatan bersama.

Poin pertama dan kedua sepakat diterima oleh kedua belah pihak. Poin pertama menyebutkan bahwa program furlough (dirumahkan) PT Freeport Indonesia harus dihentikan terhitung mulai 23 April 2017 dan diharapkan kepada privatisasi dan kontraktor untuk mengikutinya dengan menghentikan PHK.

Poin kedua menyebutkan bahwa pekerja yang sudah telanjur di-furlough , harap dibayarkan hak-haknya berdasarkan paraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Bersama-Pedoman Hubungan Industrial 2015 hingga 2017 serta dilakukan verifikasi terhadap para pekerja yang masih layak untuk bekerja kembali atau memilih PPHKS (Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela).

Jika terjadi organisasi yang baru, PT Freeport Indonesia mengomunikasikan kepada pihak PUK SP-KEP SPSI PT Freeport khusus bagi karyawan yang terkena furlough . Perdebatan panjang kedua belah pihak saat membahas poin ketiga.

Pihak serikat pekerja memilih bertahan pada sikap bahwa pekerja yang meninggalkan tempat kerjanya segera kembali ke tempat kerjanya masing-masing tanpa PHK (ada karyawan yang sudah tidak masuk kerja sejak 11 April 2017). Akan tetapi, mereka diberikan sanksi pembinaan dengan tidak menerima upah selama meninggalkan tempat kerja dan penegakan disiplin yang mengacu pada PKB-PHI 2015 sampai dengan 2017.

Sementara itu, pihak manajemen PT Freeport tidak menyetujui pernyataan tersebut. Pihak manajemen Freeport mengusulkan penambahan kalimat dalam poin ketiga tersebut: “dengan tidak membatasi manajemen untuk mengambil tindakan sesuai dengan PKB-PHI 2015 sampai dengan 2017”.

Mogok Freeport Jangan Ganggu Kepentingan Umum

Mogok Freeport Jangan Ganggu Kepentingan Umum

Sabtu, 22 April 2017 

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA — Kepolisian Resor Mimika, Papua mengingatkan karyawan PT Freeport Indonesia yang berencana menggelar mogok kerja mulai 1-31 Mei 2017 agar tidak mengganggu kepentingan umum dan kenyamanan orang lain yang ingin bekerja di area perusahaan tambang itu.

“Mogok kerja sudah ada aturannya. Jangan mengganggu ketertiban umum dan keamanan orang lain yang mau bekerja. Tidak boleh ada yang menghalang-halangi orang yang mau berangkat kerja, pemaksaan kehendak atau intimidasi terhadap pekerja lain,” kata Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon di Timika, Sabtu (22/4).

Hingga kini Polres Mimika belum menerima surat pemberitahuan rencana mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia yang digagas Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport tersebut. Rencana mogok kerja karyawan PT Freeport selama sebulan penuh yang dimulai bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) sebagai bentuk protes atas kebijakan manajemen yang merumahkan (forelock) ribuan karyawan sejak akhir Februari, penghapusan sistem outsourcing dan penghentian tindakan kriminalisasi pekerja.

Polres Mimika menegaskan kegiatan demonstrasi maupun mogok kerja merupakan hak pekerja, namun hal itu harus dilakukan melalui prosedur yang benar serta tidak sampai mengganggu kepentingan umum dan kenyamanan orang lain yang masih tetap ingin bekerja.

“Kami minta rekan-rekan serikat pekerja agar bersikap fair. Yang tidak mau kerja, silakan. Tapi jangan menghalang-halangi rekan mereka yang mau kerja, apalagi sampai melakukan intimidasi dan pemaksaan kehendak,” ujar Victor.

Ia menegaskan, polisi akan berupaya maksimal menjaga ketertiban umum serta memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, termasuk pekerja PT Freeport Indonesia yang ingin tetap bekerja di saat rekan-rekan mereka melakukan mogok kerja.

Sebelumnya, Anggota Tim Advokasi PUK SP-KEP SPSI PT Freeport Tri Puspita mengatakan rencana mogok kerja ribuan karyawan Freeport yang diikuti perusahaan-perusahaan subkontraktor Freeport akan berlaku efektif mulai 1 Mei 2017. “Ada tiga tuntutan utama kami yaitu meminta manajemen PT Freeport agar menghentikan kebijakan forelock dan mengembalikan semua karyawan yang telah dinyatakan forelock ke tempat kerja semula. Kami juga mendesak manajemen PT Freeport agar menghentikan segala bentuk dan upaya kriminalisasi pekerja,” kata Tri Puspita.

Ia mengatakan sebagian dari karyawan PT Freeport yang terkena kebijakan forelock merupakan perwakilan pengurus SPSI di tingkat departemen (komisariat). “Hampir 40 persen rekan-rekan kami dari komisariat yang terkena kebijakan forelock. Terdapat indikasi kuat manajemen perusahaan mau menghabiskan seluruh pengurus serikat pekerja dengan menggunakan alasan efisiensi. Mereka menjadikan momentum yang ada sekarang untuk mengurangi fungsionaris organisasi PUK SP-KEP SPSI,” kata Tri.

Sesuai laporan yang diterima Disnakertrans-PR Mimika, total karyawan PT Freeport dan perusahaan-perusahaan subkontraktornya yang telah dirumahkan dan diPHK perusahaan tempat mereka bekerja sebanyak 4.647 orang. Rinciannya, yaitu karyawan permanen Freeport sebanyak 1.190 orang yang terdiri atas karyawan Papua sebanyak 59 orang dan karyawan non-Papua sebanyak 1.096 orang serta tenaga kerja asing (expatriat) sebanyak 35 orang. Ribuan karyawan Freeport (karyawan Indonesia) itu dikenakan program dirumahkan (forelock), sedangkan bagi tenaga kerja asing langsung dinyatakan PHK.

Sumber : Antara

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s