Aturan Baru Taksi Online di Jatim, Wajib Tempel Stiker Kuning

​JawaPos.com – Polemik angkutan konvensional dengan angkutan online diharapkan tuntas pada 1 April. Sebab, revisi Permenhub No 32 Tahun 2016 bakal disahkan. Bersamaan dengan itu, Gubernur Soekarwo akan menggedok rancangan peraturan gubernur (rapergub) tentang angkutan online.

Itulah yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Jawa Timur Wahid Wahyudi. Bersama jajaran dishub seluruh Jawa Timur, Rabu (29/2) diadakan rapat koordinasi (rakor) untuk membahas pengembangan transportasi umum online. Rakor tersebut juga dihadiri John Colombo, head of public policy and government Uber. ’’Hanya Jatim yang sudah siap dengan rapergub angkutan online,’’ katanya.

Kesiapan itu tidak lepas dari kondusivitas Jatim di tengah isu angkutan konvensional versus online. Wahid menuturkan, selagi angkutan konvensional daerah lain sibuk berdemo, polemik tersebut justru diselesaikan secara dialogis di Jawa Timur. Para sopir angkutan konvensional dipertemukan dengan gubernur untuk menyampaikan aspirasinya. Masukan itu melengkapi rapergub yang rencananya ditandatangani gubernur pada Sabtu besok (1/4).

Berita Terkait

Janji Wali Kota untuk Tindakan Terhadap Taksi Online

Tegas dan Damai, Sopir Taksi Konvensional Tindak Taksi Online

Dengan berlakunya pergub tersebut, Wahid berharap Jawa Timur bisa menjadi percontohan nasional untuk peraturan angkutan umum online. Karena itu, selama dua minggu terakhir ini, pemprov dan dishub LLAJ gencar berkoordinasi dengan berbagai pihak. Di antaranya, Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, serta pelaku usaha angkutan umum konvensional dan online.

Beberapa hal yang digarisbawahi Wahid dalam revisi tersebut adalah pemberlakuan pelat khusus. Sebelumnya, angkutan umum online didesak menggunakan pelat kuning. Namun, Wahid menegaskan bahwa angkutan umum online termasuk angkutan sewa sehingga akan tetap memakai pelat hitam. Kemenhub bakal membuat logo stiker khusus yang wajib dipasang di bagian depan dan belakang mobil sebagai penanda. Bedanya, di Jawa Timur, akan ada tambahan warna kuning dan simbol provinsi. ’’Supaya mudah dilihat dan dibedakan,’’ tutur Wahid.

Revisi kedua adalah masalah kuota. Dishub LLAJ telah berkonsultasi dengan pakar untuk menghitung kuota ideal angkutan umum di suatu kota. Parameter yang digunakan adalah jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut Ketua Organda Jatim H.B. Mustofa, kuota harus benar-benar dikendalikan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. ’’Ujuk-ujuk datang dengan jumlah yang ditrayekkan mencapai ratusan, sedangkan kami mau menambah sepuluh armada saja setengah mati,’’ ujarnya.

Revisi juga akan memuat tentang tarif. Mustofa menyatakan bahwa tarif yang berlaku saat ini tidak adil. Sebab, selisih antara taksi online dan angkutan konvensional cukup jauh. Menurut dia, perusahaan taksi online yang mengklaim diri sebagai perusahaan aplikasi dan teknologi seharusnya tidak berwenang menentukan tarif. ’’Karena itu, saya agak bingung. Kenapa kalau pesan angkutan online langsung bisa ketahuan harganya?’’ ungkapnya. Dia berharap revisi permenhub dan pergub bisa menjembatani agar tarif angkutan konvensional dan online dapat seimbang.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Muhammad Said Sutomo menuturkan bahwa angkutan umum online berbeda dengan angkutan ekonomi biasa. Karena itu, perbedaan tarif pasti terjadi. Namun, peraturan untuk beberapa komponen juga harus berbeda. ’’Harus diatur standar pelayanan minimumnya seperti apa, armadanya minimal tahun berapa, pengemudi minimal pendidikan apa,’’ terangnya. Jika tidak, konsumen bakal merasa dirugikan dengan tarif yang standarnya sama, tetapi tipe pelayanan berbeda.

Setelah diberlakukannya pergub tersebut, semua angkutan umum online wajib berizin dan melalui uji kir. Karena itu, Wahid mengharapkan kerja sama seluruh jajaran Dishub LLAJ Jawa Timur untuk mempercepat dan memperlancar proses uji kir. Waktu yang dipakai untuk sosialisasi pergub itu sekitar tiga bulan. Selama itu, Wahid tidak akan menindak taksi online yang belum memenuhi syarat. ’’Setelah tiga bulan, baru ada penindakan,’’ jelasnya.

Wahid juga meminta perusahaan angkutan online segera membentuk badan hukum. Juga, mendaftarkan setiap armada agar memiliki izin resmi. ’’Yang tidak berizin resmi tidak boleh dioperasikan,’’ tegas Wahid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s