Penasehat Hukum Buni Yani Bacakan 9 Poin Eksepsi

 Penasehat hukum terdakwa Buni Yani (48 tahun) yang berjumlah 17 orang membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang kedua kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan terdakwa Buni Yani (48) di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jalan Seram (20/6). Ada sembilan poin keberatan yang disampaikan dalam sidang tersebut.

Berdasarkan pantauan, sidang dimulai pukul 09.00 WIB dengan dipimpin ketua majelis hakim M Sapto dan empat hakim lainnya. Kemudian dilanjutkan pembacaan eksepsi setebal 40 halaman yang berjalan kurang lebih sekitar 1 jam 20 menit hingga pukul 10.31 WIB. Sidang selsai sekitar pukul 10.42 WIB. Jaksa Penuntut Umum (JPU) berjumlah 7 orang dengan dipimpin Andi Muhammad Taufik.

Penasehat Hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, mengatakan, sembilan poin nota keberatan itu. Kesembilan poin itu, pertama tentang kompetensi relative Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Dimana, yang berrwenang memindahkan, mengadili dari semula PN Depok ke PN Bandung adalah Menteri Hukum HAM dan bukan Mahkamah Agung (MA).

Poin kedua yaitu penggunaan pasal pasal 28 ayat 2 junto 45 ayat 2 tentang UU ITE dalam surat dakwaan JPU melanggar asas legalitas KUHP.

 Poin ketiga adalah uraian dakwaan yang tunggal akan tetapi diterapkan pada dua pasal dakwaan kesatu dan kedua yang disampaikan JPU. 

Poin keempat katanya uraian dakwaan yang tidak jelas dalam dakwaan pertama.

Selanjutnya, poin kelima yaitu penyusunan surat dakwaan tidak sesuai UU KUHP karena mendakwakan pasal yang tidak pernah disangkakan pada terdakwa daan tidak pernah ada dalam berkas dakwaan terdakwa. 

Poin keenam ketidaksesuaian antara surat uraian dakwaan kedua dengan pasal yang didakwakan

Poin ketujuh adalah surat pemberitahuan mulainya penyidikan atau SPDP diterbitkan dua kali ke instansi kejaksaan yang berbeda yaitu Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejati Jawa Barat serta diterbitkan bukan pada awal penyidikan tapi di akhir.

Menurutnya, poin kedelapan yaitu penyidikan dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan kejaksaan tentang penanganan tindak pidana umum dan tata kelola penanganan tindak pidana khusus.

Katanya, pertimbangan hukum lainnya dalam perkara Basuki T Purnama yang sudah berkuatan hukum. “Kami berharap majelis hakim mengabulkan apa yang menjadi nota keberatan kami. Banyak hal secara aspek formal hukum acara keliru dan harus dikritisi,” ungkapnya.


Buni Yani (kiri) berbincang dengan tim kuasa hukum pada sidang perdana kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Bandung,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s