Category Archives: Aparat Zero 👎

Momentum Reshuffle , Presiden Diminta Ganti Jaksa Agung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengevaluasi kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo, 


pasca tertangkapnya seorang jaksa
oleh KPK setelah diduga
menerima suap. “Pada
momentum reshuffle ini, Presiden
Joko Widodo harus menilai ulang
kinerja Jaksa Agung,” kata
Peneliti Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko
Ginting dalam konferensi pers di
Jakarta, Jumat (4/8).
Miko mempertanyakan Jaksa
Agung yang dipilih Presiden
Jokowi apakah sudah melakukan
kewenangannya sesuai yang
diharapkan. “Apakah Jaksa Agung
sudah membawa kejaksaan dalam
alas (hakikat) kejaksaan atau
tidak,” katanya.


Pada 2 Agustus 2017, KPK
melakukan operasi tangkap
tangan (OTT) terhadap Kepala
Kejaksaan Negeri (Kajari)
Pamekasan Rudy Indra Prasetya
dan menetapkannya sebagai
tersangka dalam kasus dugaan
penerimaan suap sebesar Rp 250
juta untuk menghentikan kasus
korupsi dana desa Dassok yang
sedang diusut Kajari Pamekasan.
Dengan ditangkapnya Rudy,
berarti sudah ada lima orang
jaksa yang ditangkap KPK
sepanjang HM Prasetyo menjabat
sebagai Jaksa Agung sejak 2014.
Selain itu, ada tujuh jaksa lain
yang diamankan oleh tim saber
pungli sejak Oktober 2016 hingga
saat ini. “Kalau HM Prasetyo
diganti, maka penggantinya
adalah Jaksa Agung yang punya
perspektif pembaruan,” harapnya.


Pada Kamis (3/8), Jaksa Agung
HM Prasetyo meminta kepada
seluruh masyarakat untuk tidak
menggeneralisasi semua pejabat
kejaksaan itu korup. Pernyataan
ini dia lontarkan menyusul
penangkapan terhadap Kepala
Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi
Indra Prasetya. “Jaksa kita
banyak, 10 ribu lebih, jadi jangan
digeneralisasi. Masih jauh lebih
banyak jaksa yang baik, instansi
lain juga begitu kan . Apa
semuanya digeneralisasi, kan
enggak , kan enggak mungkin kita
pelototin orang yang 10 ribu
lebih itu,” tutur dia kepada
Republika , Kamis (3/8).


Miko melanjutkan, dengan angka
lima orang jaksa di masa jabatan
HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung
yang diamankan KPK dan tujuh
orang jaksa diproses saber
pungli. “Saya kira dorongan
untuk Jaksa Agung untuk mundur
dari jabatan beralasan sebagai
bentuk pertanggungjawaban
karena Jaksa Agung gagal
membawa kejaksaan untuk
mereformasi kejaksaan atau
Presiden dapat mencopot Jaksa
Agung,” jelas Miko.
Peneliti divisi Hukum Indonesia
Corruption Watch Lalola Easter
dalam kesempatan yang sama
mengatakan bahwa reformasi
Kejaksaan belum berjalan.


“Jumlah jaksa yang diduga
korupsi 34 orang, ada yang sudah
ditindak dan masih banyak yang
dalam proses,” ungkapnya.
Sembilan orang jaksa yang sudah
ditangkap KPK dan terlibat
korupsi adalah:
1. Jaksa Urip Tri Gunawan dari
Kejaksaan Agung yang sudah
dijatuhi hukuman 20 tahun
penjara karena menerima suap
600 ribu dolar AS dari Artalita
Suryani dan bebas bersyrat pada
12 Mei 2017.
2. Jaksa Dwi Seno Wijanarko dari
Kejari Tangerang yang melakukan
pemerasan dan penyalahgunaan
wewenang karena meminta uang
dari kepala kantor pembantu BRI
Ciputat.
3. Jaksa Sitoyo dari Kejari
Cibinong ditangkap 21 November
karena melakukan penundaan
sidang terakwa Edward M
Bunyamin, dan sudah divonis 6
tahun penjara.
4. Jaksa Subri dari Kejari Praya
ditangkap karena membantu
pengurusan sengketa lahan milik
PT Pantai Aan di Lombok Tengah,
divonis 10 tahun penjara.
5. Jaksa Fahri Nurmalo dari Kejati
Jawa Tengah yang menerima suap
dari Bupati Subang agar naman
bupati tidak disebut dalam
perkara.
6. Jaksa Deviatni Rohaini dari
Kejati Jawa Barat yang menerima
suap bersama jaksa Fahri dalam
penanganan perkara
penyalahgunaan dana BPJS
kabupaten Subang.
7. Jaksa Fahrizal Kejati Sumatera
Barat yang menerima suap dari
Direktur Utama CV Semesta
Berjaya dan divonis 5 tahun.
8. Jaksa Parlin Purba, Kejati
Bengkulu Menerima suap
berkaitan pengumpulan data dan
keterangan korupsi proyek
pembangunan irigasi di
Bengkulu.
9. Jaksa Rudi Indra Prasetya dari
Kejari Pamekasan yang ditangkap
dalam OTT 2 Agustus 2017 terkait
kasus aloakasi dana desa
Pemekasan.

Dalangi Curanmor, 3 Oknum Polisi Ditangkap

​07 Februari 2013 19:28 WIB

NONGSA – Tiga oknum polisi berpangkat brigadir, yakni Im, Tf, dan Df dinyatakan terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor di beberapa wilayah Batam oleh Propam Polda Kepri. Brigadir Im terakhir kali bertugas di Polresta Barelang, sedangkan Df dan Tf anggota polsek di wilayah Batam.

Dari ketiga oknum tersebut, Im adalah otak curanmornya yang mengkoordinasikan dua oknum polisi itu saat beraksi. Ketiga oknum polisi ini juga diduga terlibat pencurian mobil menggunakan modus penggandaan kunci milik orang-orang yang dikenalnya dekat.

Info yag didapat Batam Pos, salah satu korban ketiga oknum polisi ini, ada yang membuat laporan ke kepolisian. Jc, inisial yang menjadi korban dan melapor kepolisi. Korban merupakan pelajar salah satu SMA swasta di Batam.

Laporan yang ada, Jc saat itu sedang mengendarai motor ke arah Batam Kota, Rabu (9/1) pagi. Sampai di samping jalan kantor Samsat Batam Kota, mendadak Im yang masih berpakaian seragam lengkap kepolisian menghadangnya. Im pun melancarkan aksi jahatnya dengan berpura pura mengecek surat izin mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan  (STNK). Korban pun menunjukkan surat yang diminta Im.

Namun, belum sempat dia bicara, tanpa alasan yang jelas, Im langsung menendang tepat di bagian perut hingga Jc terpental mundur dan terduduk kesakitan. Begitu tahu korbannya tak berdaya setelah ditendang, motor Honda Supra BP 3639 DG milik korban yang kebetulan kunci kontaknya masih menggantung di stater, langsung dibawa kabur ke arah Legenda Malaka.

Selang seminggu laporan masuk di Polsek Batam Kota, keberadaan Im terlacak. Im pun ditangkap di salah satu rumah temannya di kawasan Lubukbaja. Hal tersebut juga dibenarkan Kapolsek Lubukbaja, Kompol Aris Rusdiyanto seperti diberitakan Batam Pos (JPNN Grup), Kamis (7/2).

“Ya benar memang ada sempat diamankan di Mapolek Lubukbaja, tapi itu sudah lama bulan lalu ada sekitar dua minggu-an. Kasusnya semua sudah ditangani Propam Polda Kepri,” ujar Aris.

Sementara dari Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono juga membenarkan adanya tiga oknum polisi yang terlibat curanmor di sembilan titik wilayah, di antaranya kawasan Batam Kota, Lubukbaja dan Batuaji.

“Ya memang ada, tapi kan yang dua kawannya itu Tf dan Df, masih dalam pemeriksaan belum tentu dua brigadir ini terlibat, pemeriksaannya masih berjalan kok. Sedangkan Im memang sudah terbukti. Im sudah kami tahan. Orangnya saat ini mendekam di sel tahanan Mapolda Kepri,” ujar Hartono.

Hartono sendiri memilih bungkam saat ditanya apakah Tf dan Df juga ditahan selama menjalani pemeriksaan. Im merupakan oknum brigadir yang sebelumnya juga pernah terlibat kasus kriminal, yaitu narkoba dua tahun lalu. Im sempat menghuni Rutan Baloi selama setahun.

Hartono mengatakan sesaat setelah Im keluar dari Rutan Baloi Polda Kepri sudah mengirim surat pemecatan Im ke Mabes Polri. Belum sempat surat keputusan pemecatan dari Mabes Polri turun, Im sudah terlibat masalah kriminal lagi yakni mengotaki curanmor, perampasan dan pencurian mobil.

Sementara Direktorat Tahanan Tititpan Polda Kepri, AKBP Budhi Wibowo juga membenarkan penahanan itu. Pihaknya memastikan tidak akan ada yang namanya perlakuan khusus penahanan Im. Bahkan karena dia merupakan anggota polisi, penjagaan terhadap Im lebih diperketat lagi.

Kapolres Terekam CCTV Masuk Tempat Hiburan, Cekoki Kawan Minuman Keras Pula

​JawaPos.com – Di tengah institusi kepolisian mencoba melawan peredaran narkoba dan alkohol yang bisa berdampak pada kelangsungan hidup generasi muda, teryata seorang perwira menengah (pamen) Polri yang menjabat sebagai Kapolres malah masuk ke tempat hiburan.

Perbuatannya itu diterekam oleh closed Circuit television (CCTV). Tidak hanya sekadar masuk ke tempat hiburan pamen yang diketahui bernama AKBP M Liberty Panjaitan itu juga mencekoki temannya minuman keras.
AKBP M Liberty Panjaitan merupakan Kapolres Simalungun. Atas perbuatannya itu, Direktur Polri Watch, Abdul Salam Karim meminta AKBP M Liberty Panjaitan harus diproses diproses oleh Propam Polda Sumut.

Berita Terkait

Pengakuan Kapolres Usai Videonya Terekam CCTV

“Hal itu tidak boleh. Polisi tidak boleh masuk tempat hiburan malam sembarangan. Apalagi itu Kapolres. Kalau personel TNI-Polri akan masuk tempat hiburan malam itu harus disertai surat tugas, dalam tugas menyamar misalnya. Anggota saja bisa ditindak kalau tempat hiburan malam tanpa alasan, ini Kapolres pula,” kata Abdul Salam Karim seperti yang dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Minggu (16/7).

Video AKBP M Liberty Panjaitan di tempat hiburan malam. (Ist Sumutpos.co/JawaPos.com)

Dia menyebut, seorang personel polisi apalagi setingkat kapolres tak sepantasnya bersikap demikian. Dia berharap, Kapolda Sumut melakukan evaluasi atas jabatan yang diemban AKBP Liberty Panjaitan sebagai pucuk pimpinan Polri di Kabupaten Simalungun.

“Masih banyak perwira Polisi lain yang berkompeten. Nggak boleh dibiarkan hal seperti itu. Kapolda Sumut harus memberikan sikap tegas,”