Category Archives: BPJSTK

Hasil Investasi BPJS Tembus Rp 17 Triliun, Porsi Obligasi Paling Besar

HASIL POSITIF: Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Amran Nasution berikan keterangan pers saat hari pelanggan nasional di kantor BPJS TK Cabang Denpasar kemarin. (Zulfika Rahman/Radar Bali)

RadarBali.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) terus meningkatkan nilai investasi di beberapa sektor.

Ada enam sektor yang disasar BPJS TK. Mulai dari deposito, surat utang (obligasi), saham, reksadana, investasi langsung, dan sektor properti.

Di tahun ini, hingga bulan Agustus penempatan dana investasi mencapai Rp 291 triliun. Nilai tersebut mencapai 87 persen dari target yang ditentukan hingga akhir tahun yakni Rp 297 triliun dengan harapan pencapaian melebihi target di angka Rp 316 triliun.

Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Amran Nasution mengungkapkan, dari enam investasi, porsi paling besar di sektor obligasi atau surat berharga negara (SBN).

Berita Terkait

Baru 450 Pengemudi Grab yang Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Hal itu mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1, 36 dan 56 yang mewajibkan BPJS TK berinvestasi obligasi minimal 50 persen dari total dana investasi.

“Kalau deposito tidak terlalu besar karena peserta menginginkan retain (laba) yang tinggi. Jadi harus menyeimbangkan semuanya,” ujar Amran saat peringatan hari pelanggan nasional di kantor BPJS TK Cabang Denpasar, kemarin (5/9).

Menurut Amran, untuk deposito tidak bisa menetapkan target pencapaian lantaran nilainya berubah-ubah.

Misalnya, saat ini nilainya mencapai 150 persen. Dengan nilai tersebut, otomatis saham yang dimiliki akan dijual karena posisinya yang tinggi.

“Hasilnya itu, uangnya nggak mungkin kami pegang terus. Pasti kami masukin deposito dulu. Nanti saat harga saham naik, saya ambil depsoitonya. Sehingga dana tersebut terutilisasi (diputar),” paparnya.

Mantan Direktur Bank Syariah Mandiri ini mengatakan, hingga Agustus lalu nilai investasi yang dihasilkan BPJS TK mencapai Rp 17 triliun.

Nilai tersebut setara 60 persen dari target ditentukan di tahun ini yang mencapai Rp 24 triliun.

“Kami cukup senang dengan hasil ini, saham kami lagi naik. Yang terpenting saat ini bagaimana menyikapi kondisi ini. Jadi, saham kami naik, karena saat masuknya juga dalam kondisi naik. Bagaimana masuknya itu harus pada posisi yang pas,” jelas Amran.

Apakah dari nilai investasi tersebut akan ada switching (pengalihan) ke sektor lain? Dia mengatakan, untuk melakukan switching berpatokan pada nilai investasi yang memiliki nilai margin rendah.

“Memang saat ini deposito lagi turun, tapi bukan berarti akan di switching. Kami akan melakukan efektivitas dari dana-dana margin yang rendah dialihkan ke dana yang tinggi,” pungkasnya.

Advertisements

5 Perbedaan Antara BPJS dengan Asuransi Kesehatan

​Untuk memberikan jaminan kesehatan kepada setiap warga negaranya, pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang pengelolaannya dipercayakan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Program JKN atau yang lebih dikenal dengan BPJS Kesehatan ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2014. Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib sebagaimana tertera dalam Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Secara garis besar BPJS dan asuransi kesehatan memang bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Ketika masyarakat mengalami gangguan kesehatan, maka tak lagi dipusingkan dengan masalah biaya, karena sudah ditanggung oleh BPJS ataupun asuransi kesehatan. Meskipun demikian, mekanisme dari kedua jaminan kesehatan ini berbeda.

BPJS dengan asuransi kesehatan bersifat komplementer atau saling melengkapi. Jadi, meski telah menjadi peserta BPJS kesehatan, masyarakat juga bisa memiliki asuransi kesehatan. Apa perlunya?

Bukankah salah satu saja sudah bisa menjamin kesehatan? Untuk bisa menjawabnya, Anda perlu mengetahui lebih dulu perbedaan antara BPJS dengan asuransi kesehatan. Berikut 5 perbedaan dari BPJS dengan asuransi kesehatan yang kiranya bisa membantu Anda menemukan jawabannya.

1.Nilai Premi

Setiap peserta BPJS dan asuransi kesehatan tentunya diwajibkan untuk membayar iuran atau premi. Nilai iuran BPJS Kesehatan tergolong murah, dan dibedakan menurut kelas layanan. 

Iuran untuk kelas 1 sebesar Rp59.500,-, 

kelas 2 sebesar Rp42.500,-, 

dan kelas 3 sebesar Rp25.500,- per orang per bulan.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Dengan pemberlakuan Perpres tersebut, dipastikan per 1 April 2016, iuran BPJS Kesehatan akan naik.

Aturan ini menjadi dasar hukum bagi kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dikenakan kepada masyarakat yang telah menjadi peserta. Dimana pada pasal 16F ayat 1, menyatakan kenaikan iuran BPJS kesehatan berlaku untuk semua golongan, yaitu golongan satu hingga tiga.

Kenaikan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan yang terjadi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan. Adapun penyesuaian tarif akn ditinjau dua tahun sekali dan berkaca dengan laporan keuangan 2015 yang mengalami defisit anggaran sebesar Rp5,85 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menentang keras kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan. Ia menilai keputusan kenaikan tersebut tidak tepat, mengingat saat ini tengah terjadi penurunan daya beli.

“Naiknya iuran tersebut membuat daya beli buruh semakin lemah, terlebih lagi upah buruh di Indonesia masih murah. Ini jelas memberatkan bagi buruh,” ujar Said Iqbal.

Adapun besaran dari kenaikan iuran tersebut adalah sebagaiberikut.

Iuran kelas III perorangan naik dari Rp 25.500 per bulan, menjadi Rp 30.000 ribu per bulan(batal). Iuran kelas II perorangan naik dari Rp 42.500 per bulan, menjadi Rp 51.000 ribu per bulan. Iuran kelas I perorangan naik dari Rp 59.500 per bulan, menjadi Rp 80.000 ribu per bulan.

Sementara nilai premi asuransi kesehatan cenderung mahal dan dibedakan menurut kelas layanan juga usia. Semakin tua usia peserta, maka semakin mahal premi asuransinya. Secara nominal, nilai premi asuransi kesehatan swasta antara yang satu dengan yang lain bisa jadi berbeda. Namun, rata-rata mencapai Rp300.000,- hingga Rp500.000,- per bulan.

2.Sistem Layanan

Dalam hal sistem pelayanan, BPJS menggunakan sistem berjenjang dan rujukan. Untuk memeriksakan kesehatannya, peserta harus melalui fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama lebih dulu, yaitu bisa puskesmas, klinik, atau dokter pribadi. Jika ternyata penyakit yang diderita oleh peserta tidak bisa ditangani oleh faskes 1, baru dirujuk ke rumah sakit yang bekerjasama. Itupun peserta tidak bisa memilih sendiri rumah sakit yang diinginkan, tetapi tergantung pada faskes 1 yang membuat rujukan. Meski dalam kondisi darurat, peserta bisa langsung berobat ke rumah sakit manapun, namun BPJS memberlakukan ketentuan gawat darurat yang cukup ketat.

Pada asuransi kesehatan, sistem layanan yang diterapkan bersifat langsung. Artinya peserta bisa berobat langsung ke rumah sakit yang diinginkan tanpa perlu rujukan. Asal rumah sakit yang dituju telah bekerjasama dengan perusahaan asuransi yang diikuti. Dengan begitu, peserta bisa memperoleh layanan kesehatan secara cepat. Bahkan, peserta asuransi kesehatan cenderung lebih diprioritaskan dibandingkan dengan peserta BPJS.

3. Batasan Plafon

Penggunaan layanan kesehatan dengan BPJS tidak dibatasi dengan plafon. Berapapun biaya pemeriksaan dan perawatan yang dibebankan pada peserta akan ditanggung seluruhnya oleh BPJS. Maka dari itu, peserta tak perlu lagi khawatir dengan biaya perawatan ketika mengalami gangguan kesehatan, apapun penyakitnya.

Sebaliknya, biaya perawatan pada asuransi kesehatan dibatasi dengan plafon. Sebagai contoh peserta membeli premi asuransi dengan plafon Rp20 juta. Jika peserta sakit dan dirawat dengan total biaya mencapai lebih dari plafon, maka kelebihan biaya menjadi tanggungan peserta itu sendiri.

4. Batasan Usia

Peserta BPJS tidak ada batasan usia, dalam arti berapapun usia seseorang tetap bisa menjadi peserta BPJS. Mulai dari bayi baru lahir hingga manula bisa mendaftar sebagai peserta BPJS. Selain itu, perbedaan usia maupun gender tidak mempengaruhi besaran iuran yang harus dibayarkan. Besar iuran tergantung pada kelas layanan yang diinginkan, kelas 1, 2, atau 3.

Sementara pada asuransi kesehatan terdapat batasan usia. Umumnya asuransi kesehatan menolak kepesertaan seseorang yang telah memasuki usia tidak produktif, yaitu 55 tahun ke atas. Logis, karena rentang usia tersebut cenderung rawan terhadap penyakit, tentu perusahaan asuransi tak mau rugi.

5. Pre Existing Condition

BPJS tidak memberlakukan pre existing condition. Hal ini dimaksudkan bahwa BPJS menerima kepesertaan seseorang apapun kondisinya tanpa memperhatikan riwayat sakit yang pernah diderita. Berbeda dengan asuransi kesehatan yang menerapkan pre existing condition. Artinya, penyakit yang pernah diderita oleh peserta sebelum mengikuti asuransi kesehatan tidak akan dijamin pembiayaannya.

Setor Iuran Rp 16.800/Bulan, Pekerja Informal Bisa Ikut BPJS Ketenagakerjaan

​Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus membidik para pekerja informal. Salah satunya seperti yang dilakukan Kantor BPJS Cabang Cilincing, Jakarta Utara.

Kepala Kantor BPJS ketenagakerjaan Cilincing Jakarta Utara, Deni Yus Yulian, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan terhadap para pekerja informal, mulai dari pedagang, hingga pengemudi ojek online .

Menurut Deni, banyak keuntungan yang didapat pekerja informal dari mengikuti program tersebut.

“Jadi selama mereka bekerja, mulai dari rumah sampai tempat bekerja, kalau ada kecelakaan, nanti biaya kami tanggung 100%. Tanpa ada batasnya, dan kami siapkan Rumah Sakit pemerintah kamar kelas satu. Kalau meninggal karena kecelakaan kami berikan Rp 48 juta, lalu biaya pemakaman Rp 3 juta, dan biaya santunan pendidikan anak Rp 12 juta,” ungkap Deni kepada detikFinance , di Balai Yos Sudarso, Jakarta Utara, Sabtu (21/10/2016).

Selain itu, kata Deni, jika telah sembuh, maka BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti biaya santunan sementara tidak mampu bekerja. “Jadi misalnya dia butuh istirahat dirawat di RS selama satu bulan. Nanti kita ganti biaya dia bekerja selama satu bulan, menyesuaikan penghasilannya,” terangnya.

Untuk mendapatkan fasilitas itu semua, Deni mengatakan, hanya dengan membayar iuran sebesar Rp 16.800 per bulan.

“Jadi cuma bayar sebesar itu, untuk dapat semua jaminan ini. Lalu dengan kurun waktu tidak lebih dari 14 hari kerja, langsung bisa mencairkan dana santunan tersebut, seperti santunan sementara tidak mampu bekerja, kematian, dan Jaminan Hari Tua (JHT),” tutur Deni.

Sumber : http://www.detik.com