Category Archives: Gajinya

Upah Buruh Tani Sampai Pembantu Rumah Tangga Naik di Juli 2017

​JawaPos.com – Rata-rata upah nominal buruh tani pada Juli 2017 naik sebesar 0,18 persen dibanding upah buruh tani Juni 2017, yaitu dari Rp 49.912 menjadi Rp 50.003 dan upah riil naik sebesar 0,03 persen dibanding Juni 2017, yaitu dari Rp 37,396 menjadi Rp 37.408.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (15/8). “Bulan Juli ini tumbuh melambat, walau begitu tetap lumayan,” ujarnya.
Sementara itu untuk buruh bangunan (tukang bukan mandor) per hari naik 0,12 persen dari bulan sebelumnya, yaitu Rp 83.975 menjadi Rp 84.076 per hari. Meskipun secara riil penurunan 0,10 persen yaitu dari Rp 64.736 menjadi Rp 64.674..

Berita Terkait

Dukung Buruh Mogok Nasional, Rieke Kritisi Kebijakan Jokowi

Alhamdulillah, MK Kabulkan Tuntutan Buruh

Upah buruh potong rambut wanita naik 0,10 persen dari Rp 25.649 menjadi Rp 25.675 per kepala. Secara riil turun 0,12 persen dari sebelumnya Rp 19.772 menjadi Rp 19.750.

Pembantu rumah tangga juga mengalami hal serupa, dengan kenaikan upah 0,28% dari Rp 375.090 menjadi Rp 376.140 per bulan. Untuk upah riil ada kenaikan 0,06 persen dari sebelumya Rp 289.153 menjadi Rp 289.338.

Bank Indonesia Serukan agar Jangan Sebarkan Informasi Sesat Soal Rupiah

​Bank Indonesia mengatakan informasi keliru yang beredar di media sosial mengenai keabsahan uang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun emisi 2016 dan legalitasnya di luar negeri, sebaiknya tidak disebarkan karena menyesatkan.


Hal itu dikatakan Mirza Adityaswara Deputi Gubernur Senior BI di Jakarta, Rabu (19/7/2017), terkait informasi di media sosial tentang tanda tangan pemerintah di uang NKRI dan sulitnya menukar uang rupiah tahun emisi 2016 di luar negeri.

Mirza menjelaskan keberadaan tanda tangan Menteri Keuangan dalam uang NKRI tahun emisi 2016 merupakan amanat dari Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011.

Dalam UU itu, di setiap uang rupiah NKRI harus ada tanda tangan Bank Indonesia dan juga pemerintah, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara.

“Awalnya sebelum ada UU Mata Uang tahun 2011, rupiah hanya ditandatangani Dewan Gubernur BI. Namun setelah diterbitkan UU Mata Uang harus ada pemerintah yang diwakili bendahara negara yaitu Menteri Keuangan,” kata dia seperti dilansir Antara.

Ke depannya, secara alamiah, setelah terjadi penarikan dan peredaran uang sesuai kegiatan operasi BI, maka uang rupiah yang beredar di Indonesia adalah uang rupiah NKRI.

“Jadi jika ada yang mempersoalkan kenapa ada tanda tangan Menkeu, ya karena itu sudah sesuai amanat UU Mata Uang,” ujar Mirza.

Terkait sulitnya menukar uang rupiah tahun emisi 2016 di luar negeri, Mirza mengatakan hal itu lebih karena ketersediaan pasokan di tempat penukaran uang (money changer) di luar negeri tersebut.

Jika ada kejadian warga negara Indonesia di luar negeri sulit menukar rupiah di “money changer” luar negeri, hal itu, diduga Mirza, karena “money changer” di luar negeri tersebut memang tidak membutuhkan rupiah.

“Sama saja dengan misalkan uang Argentina, uang Peru, uang Kanada, bisa tidak dituker ke money changer di Jakarta? ya tidak bisa.. kenapa? soalnya ya money changer tidak membutuhkan itu,” kata dia.

“Masyarakat agar bertanya ke yang ahli, jangan mudah salin dan tempel informasi dan sebarkan isu yang kadar kebenarannya itu tidak sama sekali benar,” tambah Mirza.

Pernyataan Mirza tersebut untuk menanggapi pemberitaan di sebuah media massa nasional dan juga sebaran informasi di grup komunikasi instan WhatsApp yang menyebutkan bahwa uang rupiah baru sulit untuk ditukarkan di luar negeri.

Dan berbagai dugaan dari terdapatnya tanda tangan Menteri Keuangan di uang rupiah tahun emisi 2016.

Menjawab Tuduhan Netizen Soal Lambang Palu dan Arit Pada Uang Pecahan 100 Ribu, Begini Penjelasan BI

​- Media sosial dihebohkan dengan sebuah foto uang pecahan Rp 100 ribu cetakan tahun 2014 yang di- posting para netizen di media sosial seperti Facebook. Netizen mengunggah foto uang yang dicetak Bank Indonesia tersebut dengan logo ‘BI’ berubah menjadi seperti simbol palu arit yang identik dengan lambang Partai Komunis Indonesia (PKI).

Foto ini pertama kali menjadi perbincangan di sosial media sejak Jumat (11/11) di jejaring

Facebook. Para netizen mengaitkannya dengan simbol PKI. Meski sebagian nitizen lain berkata bahwa jika diterawang maka logo itu tetap logo BI (Bank Indonesia )

merespons sejumlah pertanyaan dari logo tersebut. Dalam keterangannya, Bank Indonesia menjelaskan, uang kertas pecahan Rp 100 ribu tahun 2014 yang mempunyai tanda/gambar dimiripkan ‘Palu Arit’, merupakan tanda pengaman yang lazim digunakan BI dalam mencetak uang.

Pada setiap uang kertas rupiah yang masih berlaku (mulai pecahan Rp 1.000,- s/d Rp 100 ribu), terdapat unsur pengaman yang disebut sebagai rectoverso atau gambar saling isi.

Rectoverso pada uang kertas rupiah dapat dilihat pada bagian depan uang di sudut kiri atas dibawah angka nominal dan pada bagian belakang uang di sudut kanan atas di bawah nomor seri,” demikian penjelasan BI.

Ditambahkan, rectoverso adalah suatu teknik cetak khusus pada uang kertas di mana pada posisi yang sama dan saling membelakangi di bagian depan dan bagian belakang uang kertas terdapat suatu ornamen khusus seperti gambar tidak beraturan.

Namun demikian apabila rectoverso pada uang kertas diterawang ke arah cahaya maka akan terbentuk suatu gambar yang beraturan. “Pada setiap pecahan uang kertas Rupiah,rectoverso- nya membentuk ornamen lambang “BI” (singkatan dari Bank Indonesia). Sejauh ini rectoverso adalah unsur pengaman yang sulit dipalsukan,” lanjut penjelasan tersebut.

Upah Minimum Nasional

Dari Facebook

Fajar Sodiq

buruh Indonesia harus duduk bersama lintas organ utk bersama2 DPR MEMBAHAS SISTEM PENGUPAHAN INDONESIA yg lebih baik dan layak. saya pikir sdh saatnya negri ini punya UPAH MINIMUM NASIONAL yg menjamin keadilan upah buruh seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke . miris kalo melihat upah buruh Jateng disparitas nya hampir separo dg upah buruh di Jabar atau Jateng.. contoh upah minimum di ibukota jateng Semarang hampir sama dg UMK Jombang. Disparitas UMK ini jd modus perusahaan pindah ke daerah yg UMK rendah

Suka · 1 · Balas · Sunting · 1 jam yang lalu

Daeng Wahidin

Masalahnya anggota DPR RI saat ini apakah pro buruh atau pengusaha..???

Suka · Balas · Laporkan · 54 menit yang lalu

Fajar Sodiq

organ buruh harus berinisiatif bung mengajukan proposal Upah Minimum Nasional yg Layak dan berkeadilan. mereka pasti mencermati karena UMN itu jg demi kemaslahatan bersama ya Pekerja,ya pengusaha.. yg dikeluhkan pengusaha bkn hny pungli atau ketidakstabilan harga komoditas tp juga aturan UMP/UMK yg tdk adil..mencederai prinsip Persaingan Usaha yg sehat

Fajar Sodiq

pengusaha di Jateng sangat diuntungkan dg UMK JATENG yg rata2 rendah,, sementara saingan bisnis mereka dari Jabar/Jatim terbebani Upah Buruh yg lebih tinggi

kalo UpahMinimumNasional sama/disparitas tdk terlalu jauh, tdk ada lagi modus perusahaan menakut2i Pekerja memindahkan pabrik ke daerah yg UMKnya rendah