Category Archives: Ilmu Hukum

Bab Perjanjian /Pakta

Oleh Abdul Rasyid (Maret 2017)

Dalam perjanjian, terdapat asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dari berbagai asas yang ada dalam perjanjian, asas pacta sunt servanda dianggap sebagai asas fundamental karena asa tersebut melandasi lahirnya suatu perjanjian. Asas pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti ‘janji harus ditepati’ ( agreements must be kept ), sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya.

Purwanto, (2009: 162) mengatakan bahwa pada dasarnya asas pacta sunt servanda berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu yang mengandung makna: perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Asas pacta sunt servanda juga bisa dikatakan sebagai suatu yang sakral atau suatu perjanjian yang titik fokusnya dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi (Aziz T. Saliba: 2009, 162)

Pengaturan tentang asas

pacta sunt servanda pada hukum positif, diatur dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer yang mengatur: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat tidak boleh diputuskan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama. Apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakatinya.

Dalam Hukum Islam, asas pacta sunt servanda dikenal dengan asas al-hurriyah (kebebasan). Asas al-hurriyah merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad. Berdasarkan asas al-hurriyah , para pihak diberikan kebebasan melakukan perjanjian. Para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi/materi, mekanisme, model perjanjian, menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Tidak ada paksaan dalam melakukan perjanjian. Namun kebebasan tersebut tidaklah bersifat absolut. Meski diberikan kebebasan dalam melakukan perjanjian tentunya ada batasan-batasan yang harus patuhi, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam ( syariah ). Dengan kata lain, para pihak diberikan kebebasan dalam melakukan perjanjian selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain diberikan kebebasan dalam menetapkan perjanjian, para pihak juga harus mematuhi perjanjian yang telah disepakatinya dan salah satu pihak tidak boleh mengingkarinya. Terdapat berbagai ayat Al-Quran dan Hadist Rasulullah yang menjadi landasan prinsip al-hurriyah . Antara lain sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2): 256 dan Al-Maidah (5): 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat……..”

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…….”

Surah Al-Baqarah (2: 256) dan Al-Maidah (5:1) secara jelas menyatakan: tidak ada paksaan (i krah ) dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan perjanjian. Setiap individu diberikan kebebasan melakukan perbuatan apapun selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa asas pacta sunt servanda tidak hanya diatur dalam hukum positif, tetapi juga diatur dalam hukum Islam. Dengan demikian, menjadi beralasan untuk mengatakan bahwa asas pacta sunt servanda sebagai asas fundamental dalam perjanjian, kerena sifat dari nilainya yang universal​

Dalam hadits, Nabi menyatakan :

An-Nahl, ayat 91-92

{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) }

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah (kalian) itu sesudah meneguhkannya, sedangkan kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian (terhadap sumpah-sumpah itu).Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali, kalian menjadikan sumpah(perjanjian) kalian sebagai alat penipu di antara kalian, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya daripada golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kalian dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepada kalian apa yang dahulu kalian perselisihkan itu.

Apa yang.disebutkan dalam ayat di atas mengandung perintah Allah, antara lain menepati janji, ikrar, serta memelihara sumpah yang telah dikukuhkan. Untuk itulah Allah Swt. berfirman:

{وَلا تَنْقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا}

dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah (kalian) itu sesudah meneguhkannya. (An-Nahl: 91)

Tiada kontradiksi antara apa yang disebutkan oleh ayat ini dan apa yang disebutkan dalam firman-Nya:

وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا

Janganlah kalian jadikan (nama) Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang.(Al-Baqarah: 224), hingga akhir ayat.

{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}

Yang demikian itu adalah kifarat sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah (dan kalian langgar). Dan jagalah sumpah kalian. (Al-Maidah: 89)

Dengan kata lain, janganlah kalian meninggalkan sumpah tanpa membayar kifaratnya. Tidak ada pertentangan pula dengan sabda Nabi Saw. yang disebutkan di dalam kitab Sahihain, yaitu:

إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا”. وَفِي رِوَايَةٍ: “وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي”

Sesungguhnya aku, demi Allah, jika Allah menghendaki, tidak sekali-kali aku bersumpah, lalu aku melihat bahwa ada hal yang lebih baik dari sumpahku itu, melainkan aku akan mengerjakan hal yang kupandang lebih baik, lalu aku bertahallul dari sumpahku. Dalam riwayat lain disebutkan, lalu aku bayar kifarat sumpahku.

Pada garis besarnya tidak ada pertentangan di antara semua dalil di atas dengan ayat yang disebutkan dalam surat ini, yaitu firman-Nya:

وَلا تَنْقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah (kalian) itu sesudah meneguhkannya. (An-Nahl: 91)

Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah Al Aiman (sumpah-sumpah) ini termasuk ke dalam pengertian janji-janji dan ikatan-ikatan, bukan hanya sekadar sumpah-sumpah yang diutarakan untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya.

Karena itulah Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah (kalian) itu sesudah mengukuhkannya. (An-Nahl: 91) Yakni sumpah, jelasnya sumpah pakta Jahiliah.

Pendapat ini didukung oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ -هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ-حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا -هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ-عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْر بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا حِلْف فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً”.

telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad (ibnu Abu Syaibah), telah menceritakan kepada kami Ibnu Namir dan Abu Usamah, dari Zakaria (yakni Ibnu Abu Zaidah), dari Sa’d ibnu Ibrahim, dari ayahnya, dari Jubair ibnu Mut’im yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Tiada sumpah sepakta dalam Islam; dan sumpah sepakta mana pun yang terjadi di zaman Jahiliah, maka sesungguhnya Islam tidak menambahkan kepadanya melainkan menambah kekukuhannya.

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Ibnu Abu Syaibah dengan sanad yang sama.

Makna hadis menunjukkan bahwa dengan keberadaan agama Islam tidak diperlukan lagi adanya sumpah pakta yang biasa dilakukan di masa Jahiliah; karena sesungguhnya dengan berpegang kepada agama Islam sudah merupakan kecukupan untuk tujuan itu tanpa memerlukan lagi apa yang dahulu biasa mereka lakukan (di masa Jahiliah).

Adapun apa yang disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui Asim Al-Ahwal, dari Anas r.a., yang mengatakan:

حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا

Rasulullah Saw. pernah mengikat sumpah pakta di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar di kampung halaman kami.

Makna yang dimaksud dari hadis ini ialah, Rasulullah Saw. memper­saudarakan di antara sesama mereka menjadi saudara-saudara angkat. Dahulu setelah adanya pakta ini mereka saling mewaris di antara sesamanya, hingga Allah menghapusnya.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Imarah Al-Asadi, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Abu Laila, dari Buraidah sehubungan dengan makna firman-Nya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. (An-Nahl: 91) Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan berbaiat (menyatakan janji setia) kepada Nabi Saw. Tersebutlah bahwa orang yang masuk Islam berbaiat kepada Nabi Saw. untuk menolong Islam. Lalu turunlah firman-Nya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. (An-Nahl: 91) Yakni janji setia yang kalian baiatkan untuk menolong Islam ini. dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah (kalian) itu sesudah meneguhkannya. (An-Nahl: 91) Artinya, janganlah sekali-kali kenyataan minoritas pengikut Nabi Muhammad dan mayoritas kaum musyrik mendorong kalian membatalkan baiat yang telah kalian ikrarkan untuk membela Islam.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيرية، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمَّا خَلَعَ النَّاسُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَنِيهِ وَأَهْلَهُ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: “إن الْغَادِرَ يُنصب لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرة فُلَانٍ وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الغَدْر -إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ-أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يَنْكُثُ بَيْعَتَهُ، فَلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ وَلَا يُسْرِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَيَكُونَ صَيْلم بَيْنِي وَبَيْنَهُ

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Sakhr ibnu Juwairiyah, dari Nafi’ yang mengatakan bahwa tatkala orang-orang (kaum muslim) memecat Yazid ibnu Mu’awiyah, Ibnu Umar mengumpulkan semua anaknya dan keluarganya, kemudian ia membaca syahadat, lalu berkata, “Amma ba’du, sesungguhnya kita telah membaiat lelaki ini (yakni Yazid) dengan baiat Allah dan Rasul-Nya, dan sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: ‘Sesungguhnya bagi seorang pengkhianat itu akan dipancangkan untuknya sebuah panji nanti di hari kiamat, lalu dikatakan bahwa panji ini adalah panji pengkhianatan si Fulan. Dan sesungguhnya pengkhianatan yang paling besar —terkecuali terhadap perbuatan mempersekutukan Allah— ialah bila seseorang lelaki membaiat lelaki yang lain dengan baiat Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia mengkhianati baiatnya (janji setianya).’ Maka janganlah sekali-kali ada seseorang di antara kalian mencabut kembali baiatnya, dan janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian menyimpang dalam urusan ini, maka hal itu akan menjadi pemisah antara aku dan dia.”

Sebagian dari hadis ini yang berpredikatmarfu’, ada di dalam kitab Sahihain.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ شَرَطَ لِأَخِيهِ شَرْطًا، لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ، فَهُوَ كَالْمُدْلِي جَارَهُ إِلَى غَيْرِ مَنْعَة”

Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Hajjaj, dari Abdur Rahman ibnu Abis, dari ayahnya, dari Huzaifah yang mengatakan bahwa ia telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa mensyaratkan bagi saudaranya suatu syarat dengan niat tidak akan memenuhi syarat itu kepada saudaranya, maka keadaannya sama dengan orang yang menjerumuskan orang yang dilindunginya ke dalam keadaan tanpa perlindungan.

*******************

Firman Allah Swt.:

{إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}

Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. (An-Nahl: 91)

Ayat ini mengandung makna ancaman dan peringatan terhadap orang yang membatalkan sumpahnya sesudah mengukuhkannya.

Firman Allah Swt.:

{وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا}

Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang meng­uraikan benangnya sesudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. (An-Nahl: 92)

Abdullah ibnu Kasir dan As-Saddi mengatakan bahwa wanita itu adalah seorang wanita yang kurang akalnya, ia tinggal di Mekah di masa silam. Apabila telah memintal sesuatu, ia menguraikannya kembali sesudah kuat pintalannya.

Mujahid, Qatadah, dan Ibnu Zaid mengatakan, hal ini merupakan perumpamaan bagi orang yang membatalkan sumpahnya sesudah mengukuhkannya. Pendapat ini lebih kuat dan lebih jelas, tanpa memandang apakah di Mekah ada wanita yang menguraikan pintalannya itu ataukah tidak.

*******************

Firman-Nya:

{أَنْكَاثًا}

menjadi cerai-berai kembali. (An-Nahl: 92)

Dapat diartikan bahwa lafaz ankasa ini adalah isim masdar, artinya ‘wanita itu menguraikan kembali pintalannya menjadi cerai-berai’. Dapat pula diartikan sebagai badal dari khabar kana, yakni ‘janganlah kalian menjadi orang yang gemar melanggar sumpahnya’, bentuk jamak dari نَكْثٍ  berasal dari نَاكِثٍ.Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:

{تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ}

kalian menjadikan sumpah (perjanjian)kalian sebagai alat penipu di antara kalian.(An-Nahl: 92)

Yakni makar dan tipu muslihat.

{أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ}

disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak dari golongan yang lain. (An-Nahl: 92)

Artinya, kalian mau berpakta dengan orang lain bila mereka lebih banyak jumlahnya daripada jumlah kalian demi ketenangan kalian. Tetapi bila kalian mempunyai kesempatan untuk berkhianat, maka kalian berkhianat terhadap mereka. Karenanya Allah Swt. melarang sikap tersebut, sebagai gambaran pihak yang sedikit terhadap pihak yang lebih banyak. Bilamana dalam keadaan demikian Allah Swt. melarangnya, maka terlebih lagi bila disertai dengan kemampuan dan kekuatan (untuk berbuat khianat), tentunya lebih dilarang.

Dalam surat Al-Anfal telah kami ceritakan kisah Mu’awiyah, ketika terjadi perjanjian gencatan senjata antara dia dengan Raja Romawi. Manakala perjanjian gencatan senjata itu hampir habis; Mu’awiyah berangkat bersama pasukannya menyerang mereka. Dan tepat di saat habisnya masa gencatan senjata, Mu’awiyah telah berada di dekat negeri mereka, maka Mu’awiyah langsung menyerang mereka tanpa menyadari bahwa Mu’awiyahlah pihak yang menyerang (yang memulai dahulu). Maka berkatalah Amr ibnu Anbasah kepadanya, “Allah Mahabesar, hai Mu’awiyah. Tepatilah perjanjianmu, janganlah kamu berbuat khianat! Karena aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

“مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ أَجْلٌ فَلَا يَحِلَّنَّ عُقدة حَتَّى يَنْقَضِيَ أمَدها”

‘Barang siapa yang antara dia dan suatu kaum terdapat suatu perjanjian, maka janganlah dia melepaskan ikatannya sebelum habis masa berlakunya’.”

Maka Mu’awiyah r.a. surut mundur dan pulang bersama pasukannya.

Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: disebabkan adanya suatu golongan yang lebih banyak daripada golongan yang lain. (An-Nahl: 92)Arba artinya lebih banyak, yakni lebih kuat.

Mujahid mengatakan, dahulu di masa Jahiliah mereka biasa mengadakan perjanjian pakta di antara sesama mereka. Bilamana suatu golongan menjumpai golongan lain yang lebih banyak jumlahnya daripada diri mereka serta lebih kuat, maka dirusaknyalah perjanjian pakta yang ada, lalu mereka mengadakan perjanjian pakta yang baru dengan golongan yang lebih kuat itu. Maka dilaranglah mereka dari perbuatan seperti itu. Ad-Dahhak, Qatadah, dan Ibnu Zaid telah mengatakan hal yang semisal.

*******************

Firman Allah Swt.:

{إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ}

Sesungguhnya Allah hanya menguji kalian dengan hal itu. (An-Nahl: 92)

Sa’id ibnu Jubair mengatakan, makna yang dimaksud ialah Allah menguji mereka dengan adanya golongan yang lebih banyak. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa Allah sengaja menguji kalian melalui perintah-Nya yang menganjurkan agar kalian memenuhi janji kalian.

{وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}

Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepada kalian apa yang dahulu kalian perselisihkan. (An-Nahl: 92)

Kemudian Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal sesuai dengan baik buruk amalnya.

Advertisements

Disambut baik, cuti melahirkan enam bulan di Aceh

​Peraturan Gubernur Aceh yang memberikan cuti melahirkan selama enam bulan bagi aparat sipil negara mendapat banyak tanggapan positif dari berbagai kalangan masyarakat.

Pergub Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif ini juga memberikan 20 hari cuti sebelum melahirkan bagi wanita dan total empat belas hari cuti bagi suami.

Yuli Lazuardi Rais mengatakan sebagai suami dia melihat peraturan ini sebagai kepedulian pemerintah, yang juga memberi kesempatan suami berinteraksi dengan anggota keluarga lain selain bisa membantu meringankan beban biaya.

“Jika istri tidak bisa mengurus anak, akan ada pembantu atau orang untuk membantu, dengan adanya cuti enam bulan ini akan mengurangi (biaya untuk) hal itu”, kata Yuli Rais.

Perda syariat ‘sumbang’ kekerasan terhadap perempuan Aceh

Zaini Abdullah dan masa depan Aceh

Cambuk perempuan non-Muslim, pusat diminta tegur Aceh

Di Aceh juga, menurut Yuli Rais, ada tradisi ‘turun tanah’ selama satu bulan bagi suami.

“Meskipun kami berterima kasih dari sisi suami masih diberi kesempatan untuk berinteraksi bersama keluarga, ibu dan anak. Tapi memang maunya ditambah jadi satu bulan dan sesuai dengan budaya di Aceh.”

Tidak merugikan negara

Aktivis perempuan dari Jurnal Perempuan, Dewi Candraningrum, berkata Pergub ini adalah suatu kemajuan untuk hak wanita.

“Di negara-negara Skandinavia yang indeks gendernya tinggi, malah dua tahun melahirkan diberi tunjangan oleh negara”, kata Dewi.

Menurut Dewi, peraturan seperti itu tidak akan merugikan negara karena setiap bayi yang lahir dan diberi ASI, serta berinteraksi erat dengan ayah dan ibunya akan menjadi generasi yang jauh lebih sehat, lebih cerdas, dan terhindar dari penyakit.

“Jadi subsidi waktu dan subsidi uang oleh negara sebenarnya juga merupakan penghematan di masa yang akan datang karena generasi-generasi baru yang terlahir di Indonesia itu kondisinya sehat”, tambah Dewi.

Aceh selama ini dianggap diskriminatif terhadap wanita.

Instruksi Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2014 melarang cafe dan layanan internet di Aceh memperkerjakan wanita dan menerima pelanggan wanita di atas pukul 21.00 WIB.

Di Aceh juga kerap dilakukan razia pakaian ketat nagi para wanita Muslim karena dianggap melanggar syariah Islam.

Sementara Lhokseumawe menerapkan larangan duduk mengangkang bagi perempuan jika berboncengan di atas sepeda motor.

Bertentangan dengan UU nasional?

Peraturan Gubernur Aceh ini juga menuai kontra, karena cuti hamil enam bulan 20 hari dianggap menghambat produktivitas PNS.

Dari sisi legalitas, Yusuf Kalla berkata kepada para wartawan “Undang-Undangnya kan tidak begitu. Dan tentu peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.”

UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 82 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan, menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Pasal 19 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa lamanya cuti-cuti bersalin adalah satu bulan sebelum dan dua bulan sesudah persalinan.

Namun Menteri Dalam Negri, Tjahjo Kumolo, berkata kepada wartawan bahwa Aceh adalah otonomi khusus dengan dasar syariah Islam sehingga Peraturan Gubernur tersebut diperbolehkan.

“Sepanjang tidak mencakup enam kewenangan pusat, terserah daerah. Kalau DPRD-nya setuju dan dibuat perda, ya enggak ada masalah”, kata Tjahjo Kumolo.

Definisi Zina di Pasal 484 Dinilai Perlu Diperluas

​Jakarta – Dewan Pers mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mencermati definisi perbuatan zina dalam pasal 484 ayat 1 huruf e Revisi Undang-Undang KUHP. Defenisi zina di dalam pasal 484 itu dinilai perlu diperluas.

“Kita tahu DPR yang sedang membahas RUU KUHP, ini juga meminta pendapat Dewan Pers terkait beberapa pasal. Komnas perempuan berkomunikasi dengan saya menyampaikan surat secara formal, dan menyampaikan bahwa pasal 484 itu punya implikasi yang perlu kita seriusi,” ujar Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo dalam sambutannya di dedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017).

Yosep juga memandang pasal ini dapat menimbulkan persoalan hak asasi manusia. “Yang bisa berindikasi kepada persoalan-persoalan hak asasi manusia,” katanya.

Sementara, pakar HAM Enny Soeprapto meminta revisi undang-undang pasal 484 itu dihapus. Sebab, dia menilai pasal itu bertentangan dengan asas dasar ham yang utama, yaitu mengenai nondiskriminasi.

“Rancangan pasal ini harus dihapus karena menyangkut pengingkaran pelanggaran, atau pertentangan dengan HAM yang pertama asas dasar HAM paling utama adalah asas nondiskriminasi. Dari asas yang utama ini, berkaitan dengan hak yang juga sangat utama yaitu hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif,” ujar Enny.

Ia menilai pasal ini juga dapat bertentangan dengan asas dasar HAM yang lain, yakni mengenai hak kesetaraan di depan hukum.

“Dari tiga aspek ini lah yang saya ingin sampaikan, mengapa rancangan pasal ini seyogyanya harus dihapus,” kata Enny.

Enny mengatakan, persoalan yang ada pada RUU KUHP in, adalah mengenai kalimat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agama dan dicatatkan. Namun Enny mempertanyakan bagaimana jika agama yang dianut tidak masuk dalam agama yang diakui negara.

“Menjadi permasalahan bagimana perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama tetapi agama itu di luar 6 agama itu, yang mereka sudah berstatus suami-istri itu dipidana karena perkawinannya tidak sah,” tambahnya.

Senada dengan Enny, mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan juga mengatakan, definisi zina dan kata perkawinan sah dalam RUU KUHP itu kurang tepat dan perlu dikaji ulang.

“Definisi ini memang menurut saya memang kurang tepat, karena apa perkawinan yang sah. Apa itu perkawinan yang sah itu. Jadi Kita coba cari bersama bagaimanakah definisi zina itu sehingga tidak merugikan. Jangan dihapus kalau dihapus akan lebih payah lagi kita. Karena apa karena nanti sama dengan zina tidak dilarang, nah itu yang terburuk,” ujar Bagir.

Berikut bunyi Pasal 484 ayat (1) huruf e RUU KUHP:

Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana 5 tahun penjara 

Polisi Tetapkan 9 Tersangka Kasus Obat PCC

​Sumber : Detikcom 

Jakarta – Polda Sulawesi Tenggara menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus dugaan pengedaran dan penjualan pil PCC. Polisi juga menyita 5.227 butir pil PCC sebagai barang bukti.
“Telah ditetapkan 9 tersangka, 2 di Polda, 4 di Polresta Kendari, 2 di Polres Kolaka, dan 1 di Polres Konawe. Kemudian barang bukti itu ada 5.227 butir obat ini,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).

Baca juga: Alasan Kenapa Obat PCC Juga Disalahgunakan PSK Sebagai Obat Kuat

Baca juga: Dinkes Sultra: Izin Edar PCC Telah Ditarik Tahun 2014

Martinus mengatakan para tersangka ditangkap lantaran tak mengantongi izin menjual obat keras itu kepada masyarakat. Mereka pun menjual dengan melanggar aturan syarat pembelian pil PCC, yaitu dengan memakai resep dokter.

“Sembilan orang tersangka ini melakukan praktik mengedarkan di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak memiliki izin mengedarkan dan obat ini diperoleh harus melalui resep dokter. Ini tidak dalam praktiknya, dijual bebas,” jelas Martinus.

Polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 197

juncto Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Ini berbunyi Pasal 197, setiap orang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Pasal 106 ayat 1, dipidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar,” terang dia. 

Polri Sebut Obat PCC Bikin Halusinasi hingga Gangguan Saraf Otak

Jakarta – Polisi menyatakan pil PCC sebenarnya tidak menimbulkan dampak signifikan jika dikonsumsi dengan dosis yang sesuai dengan petunjuk dokter. Namun dalam kasus di Kendari, Sulawesi Tenggara, ada yang langsung mengonsumsi 5 butir sekaligus.

“(Dosis yang dikonsumsi) bukan hanya satu butir, tapi 1 sampai 5 butir, kemudian berdampak kepada halusinasi sampai kepada gangguan saraf otak,” kata Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).

Martinus mengimbau masyarakat tidak lagi menyalahgunakan pil PCC. Sebab, PCC obat penenang, jantung, hingga untuk melemaskan otot-otot saraf.

Dia berharap kejadian di Kota Kendari dan sekitarnya menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak melakukan hal serupa. “Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua sehingga tidak terulang kembali, mengonsumsi pil PCC secara massal,” ujar Martinus.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara Asrum Tombili mengatakan korban penyalahgunaan obat PCC dan Tramadol di Kendari bertambah. Total korban hingga hari ini tercatat 76 orang, yang rata-rata remaja.

Data ini kita sudah satukan semuanya, baik BNN, BPOM, dan kepolisian. Data hingga siang hari ini yakni sebanyak 76 korban penyalahgunaan PCC dan Tramadol. Pasien terbanyak dirawat di RSJ Kendari, yakni sebanyak 58 orang,” kata Asrum di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sultra, Jumat (15/9). 

Posisi Manajer, Bolehkah Di-Outsource?

​Pertanyaan Saudara singkat tapi sangat luas, jadi agak sulit menangkap arah pertanyaan Saudara dan fokus pada (kira-kira) jawaban seperti apa yang Saudara harapkan. Saya berasumsi, mungkin maksudnya, adalah suatu -job – Manajer dijabat oleh tenaga kerja outsource (sumberdaya dari luar) yang Saudara istilah kan subkon atau -maksudnya- sub-kontraktor.

Berkenaan dengan itu, pada bagian awal yang perlu dipahami, bahwa Manajer adalah salah satu jenjang jabatan di suatu organisasi perusahaan –pada level- top management yang –pada umumnya- diposisikan setingkat di bawah Direksi (Board of Directors). Kalau masih ada (dibentuk) level jabatan di atas Manajer tersebut, biasanya diistilahkan

Senior Manager atau General Manager atau bisa juga dengan nomenklatur lain yang sederajat.

Dalam kamus disebutkan:

Manager, is a person who administers or supervises the affairs of a business, office, or other organization (Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary , 2004 p. 979).

Dengan begitu, seorang Manajer sangat dekat dengan Direksi, sehingga sering disebut “orang dalam”, orang kepercayaan , atau istilah lain “ management committee ” (committee-man ), bahkan masuk dalam tim “ board of management ” atau dewan pengurus/badan pengelola. Oleh karena kedekatannya, seorang Manajer lebih lazim direkrut langsung oleh Direksi melalui perjanjian kerja (dalam hubungan kerja ), sehingga -tentunya- memiliki rasa tanggung-jawab yang tinggi, punya kepedulian, dan punya rasa memiliki yang sangat kuat. Kalau tenaga kerja outsource , pasti tidak sedemikian itu, atau setidaknya sangat kurang.

Namun dalam perkembangannya, memang ada manajer-manajer tertentu yang tidak lagi direkrut langsung oleh pengusaha –employer – dalam hubungan kerja (berdasarkan perjanjian kerja ). Sebaliknya, ada beberapa perusahaan tertentu yang memang spesialis menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional di bidangnya. Ada yang menyediakan jasa konsultan, jasa manajemen, jasa pemasaran, jasa hukum dan lain-lain, yang lazimnya mereka ini direkrut bukan dalam hubungan kerja (berdasarkan perjanjian kerja ,arbeidsovereenkomst), akan tetapi dilakukan atas dasar perjanjian melakukan jasa-jasa (overeenkomst tot het verrichten van enkelediensten), bisa secara personal, namun umumnya diperjanjikan secara korporat. Kalau melalui suatu perusahaan, maka perjanjian melakukan jasa-jasa dilakukan (diperjanjikan) atas dasar perjanjian kerja sama atau kemitraan (partnership agreement) antara business to business sesuai asas kebebasan berkontrak (beginsel der contractsvrijheid dengan prinsip pacta sunt servanda ).

Sebagai contoh, suatu perusahaan (user entity) membutuhkan seseorang yangpaham dan mengerti atau pakar mengenai strategi marketing and advertising untuk memperkenalkan dan menjual -hasil- produknya.

Perusahaan (user ) tersebut tidak perlu harus merekrut tenaga kerja profesional (SDM) secara langsung (berdasar employment relation), akan tetapi dapat bermitra dengan suatu perusahaan (lembaga) yangmenggeluti bidang dimaksud (melalui perjanjian jasa-jasa ) yang -bersedia- menyediakan SDM yang andal dan profesional untuk menjadi leader of excellence pada perusahaan user , khususnya pada divisi sales departement .

Demikian juga dengan jasa hukum bila suatu perusahaan (user ) membutuhkan SDM untuk menangani beberapa persoalan hukum yang (mungkin) sifatnya -hanya-sporadis dan fluktuatif . Dalam kaitan ini perusahaan ( user ) juga tidak harus merekrut (para) sarjana hukum –profesional – dengan segala macam spesialisiasi yang ada. Tetapi, cukup dilakukan melalui perjanjian (layanan )jasa-jasa hukum dengan suatu kantor konsultan hukum ( law firm) yang memiliki SDM profesional dengan berbagai spesialisasi personil yang kompeten dan berkualifikasi guna memberikan advis .

Dalam konteks yang lebih luas (makro), praktik seperti itu memang termasuk dalam kategori outsourcing . Karena Perusahaan (Kantor) Konsultan Pemasaran atau Konsultan Hukum tadi, akan mengirim personelnya (out-source) untuk menjadi leader dan me- manage (para)marketing officer /sales , atau (dalam konteks hukum) memberikan advis kepada para legal officer yang direkrut langsung oleh perusahaan (user ) melalui perjanjian kerja . Dengan demikian, tenaga kerja outsource dari perusahaan vendor/provider, hanya memberikan jasa-jasa konsultasi atau jasa advis atas dasar profesionalisme serta wawasan yang dimiliki. Sedangkan, teknis operasionalnya tetap dijalankan oleh pekerja/buruh perusahaan user yang bersangkutan.

Berkenaan dengan itu, praktik hubungan hukum antara Perusahaan Konsultan dengan SDM profesional yang “dikirim” (didistribusikan) ke perusahaan user dimaksud, tentunya dilakukan bukan dan tidak melalui perjanjian kerja (hubungan kerja), akan tetapi bisa jadi dilakukan -juga- atas dasar perjanjian melakukan jasa-jasa . Karena jika dilakukan melalui perjanjian kerja , maka terkesan “kantor konsultan” dimaksud berperilaku selaku “ outsourcing company” (perusahaan alih daya).

Kalau kita mencermati ketentuan alih daya dalam Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), bahwa suatu perusahaan (perusahaan pemberi pekerjaan, termasuk perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh ) dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan (-nya) kepada perusahaan lainnya, yakni dengan perusahaan penerima pemborongan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan , atau dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh , maka konteksnya tentu saja berbeda.

Makna dari ketentuan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan tersebut, bahwa yang diserahkan pada “ outsourcing agreement” adalah (paket) pekerjaan , yakni pekerjaan tertentu yang profesionalismenya ada pada pihak perusahaan. Dalam arti bukan hanya sekadar menghadirkan orangnya. Demikian juga, bahwa pekerjaan yang diserahkan tersebut, hanya sebagian, yakni pekerjaan penunjang (supporting ) ataukah kegiatan jasa penunjang (non-core business) dan tidak seluruhnya (sesuai “alur”) serta tidak boleh pekerjaan pokok (core business).

Dengan demikian, kalau ada perusahaan-perusahaan tertentu yang secara profesional “menyewakan” manajer-manajer tertentu -yang memang profesional dan kompeten di bidangnya- untuk ditempatkan dan dipekerjakan pada (suatu) perusahaan lain, sepanjang dilakukan atas dasar profesionalisme, dan hubungan hukumnya dilakukan atas dasar perjanjianperjanjian melakukan jasajasa (Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ) dalam arti bukan atas dasar perjanjian kerja, maka hemat saya, sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi, kalau itu diperjanjikan atas dasar perjanjian kerja dan bukan pada pekerjaan yang profesional, hemat saya itu adalah semacam sewa-menyewa manusia (human trafficking ) yang hampir-hampir sama dengan perbudakan ( modern slavery ) walaupun dalam konteks bisnis dan dalam bingkai yang lebih rapi, sehingga -mungkin- dianggap sudah lazim.

Semestinya praktik-praktik (tenaga kerja non-profesional ) semacam itu ditiadakan, dengan merekrut langsung kebutuhan tenaga kerjanya melalui perjanjian kerja (dalam hubungan kerja) di antara para pihak sesuai ketentuan alih-daya dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan .

Kopaska Tembak Pelaku Curanmor, Kapolda: Tertangkap Tangan Boleh Saja


​Surabaya – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin mendukung upaya anggota TNI yang menjadi korban dan menembak pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di rumahnya Jalan Simorejo.

“Ya mungkin, karena tertangkap tangan. Ya silahkan saja (menembak) nggak apa-apa,” kata Irjen Pol Machfud Arifin kepada wartawan di sela mengunjungi dan menyantuni santri anak yatim piatu di Pesantren Al Mustaqim, Rabu (5/7/2017).

Kapolda mengatakan, secara aturan memang tidak ada, anggota TNI menembak pelaku curanmor. “Tapi kalau (pelaku) melawan dan tertangkap tangan, boleh-boleh saja,” jelasnya.

Sebelumnya, pelaku curanmor tewas tertembak saat melakukan aksinya di Jalan Simorejo 102 A, Kecamatan Sukomanunggal. Korban, Mayor Laut (P) Tunggul Waluyo-menjabat Paopsjar Sekopaska memergoki pelaku mencuri motornya.

Karena pelaku mempersenjatai senjata tajam dan pistol dan melakukan perlawanan, hingga korban mengeluarkan tembakan. Satu pelaku tersungkur dan dua pelaku lainnya kabur.

Ini Aturan Baru Tarif Batas Atas dan Bawah Taksi Online

​JawaPos.com – Terhitung mulai 1 Juli 2017, pemerintah memberlakukan Permen No 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.


Tentang penentuan tarif batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari Kepala Badan/Gubernur yang kemudian ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah dilakukan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f.

“Sudah ditentukan Peraturan Dirjen tentang tarif batas atas dan batas bawah angkutan sewa khusus dan dimana pemberlakuan tarif dibagi menjadi dua wilayah yaitu Wilayah,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto.

Berita Terkait

Cerita Kekompakan Komunitas Bikers Ojek Online Indonesia (Kobooi)

Kericuhan Kala Sopir Taksi Sweeping Armada Uber, Aparat Kemana?

Dua wilayah itu antara lain, Wilayah I untuk Sumatera, Jawa dan Bali, serta Wilayah II untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Adapun tarif batas bawah untuk wilayah I sebesar Rp. 3.500 dan batas atasnya sebesar Rp. 6.000, sedangkan untuk wilayah II tarif batas bawahnya sebesar Rp. 3.700 dan batas atasnya sebesar Rp. 6.500.

Pudji juga menekankan jika terjadi suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan PM. 26 Tahun 2017 akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas pelaksanaannya ada evaluasi dalam kurun waktu enam bulan.

“Kita aka kenakan sanksi jika ada pelanggaran peraturan, karena sudah berlaku efektif,” pungkasnya.