Category Archives: Ilmu Hukum

Kasasi  Jessica Kumala Wongso Ditolak

Sumber : ​JawaPos.com – Upaya pengajuan kasasi oleh Jessica Kumala Wongso ke Mahkamah Agung (MA) akhirnya kandas. MA menolak pengajuan kasasi perempuan yang sudah divonis 20 tahun penjara itu.


Juru Bicara MA Suhadi mengungkapkan bahwa putusan yang diambil telah sesuai dengan ketentuan. ”MA mengumumkan perkara No 498K/Pid/2017 dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jessica putus pada Rabu (21/6),” kata dia.

Amar putusannya, lanjut Suhadi, adalah menolak kasasi terdakwa. Dia menyatakan, putusan tersebut akan diunggah di laman resmi MA.

Berita Terkait

Kasasinya Ditolak, Jessica Kumala Wongso Bersiap Ajukan PK

Jessica Kumala Wongso Berharap Tak Kandas Lagi

Jessica diputus bersalah dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan yang juga dikenal dengan nama Kasus Kopi Vietnam itu terjadi di Jakarta pada 6 Januari 2016.

Persidangan di tingkat pertama di PN Jakpus menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun untuk Jessica. Kemudian, setelah pengajuan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakpus (penjara 20 tahun) tersebut. Sampai akhirnya keluar putusan kasasi kemarin (21/6). Dengan begitu, Jessica masih tetap harus menjalani hukuman 20 tahun penjara.

Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, mengaku kecewa dengan putusan kasasi itu. Dia sejatinya berharap majelis kasasi yang diketuai hakim agung Artidjo Alkostar memperbaiki pertimbangan hukum.

Penasehat Hukum Buni Yani Bacakan 9 Poin Eksepsi

 Penasehat hukum terdakwa Buni Yani (48 tahun) yang berjumlah 17 orang membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang kedua kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan terdakwa Buni Yani (48) di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jalan Seram (20/6). Ada sembilan poin keberatan yang disampaikan dalam sidang tersebut.

Berdasarkan pantauan, sidang dimulai pukul 09.00 WIB dengan dipimpin ketua majelis hakim M Sapto dan empat hakim lainnya. Kemudian dilanjutkan pembacaan eksepsi setebal 40 halaman yang berjalan kurang lebih sekitar 1 jam 20 menit hingga pukul 10.31 WIB. Sidang selsai sekitar pukul 10.42 WIB. Jaksa Penuntut Umum (JPU) berjumlah 7 orang dengan dipimpin Andi Muhammad Taufik.

Penasehat Hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, mengatakan, sembilan poin nota keberatan itu. Kesembilan poin itu, pertama tentang kompetensi relative Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Dimana, yang berrwenang memindahkan, mengadili dari semula PN Depok ke PN Bandung adalah Menteri Hukum HAM dan bukan Mahkamah Agung (MA).

Poin kedua yaitu penggunaan pasal pasal 28 ayat 2 junto 45 ayat 2 tentang UU ITE dalam surat dakwaan JPU melanggar asas legalitas KUHP.

 Poin ketiga adalah uraian dakwaan yang tunggal akan tetapi diterapkan pada dua pasal dakwaan kesatu dan kedua yang disampaikan JPU. 

Poin keempat katanya uraian dakwaan yang tidak jelas dalam dakwaan pertama.

Selanjutnya, poin kelima yaitu penyusunan surat dakwaan tidak sesuai UU KUHP karena mendakwakan pasal yang tidak pernah disangkakan pada terdakwa daan tidak pernah ada dalam berkas dakwaan terdakwa. 

Poin keenam ketidaksesuaian antara surat uraian dakwaan kedua dengan pasal yang didakwakan

Poin ketujuh adalah surat pemberitahuan mulainya penyidikan atau SPDP diterbitkan dua kali ke instansi kejaksaan yang berbeda yaitu Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejati Jawa Barat serta diterbitkan bukan pada awal penyidikan tapi di akhir.

Menurutnya, poin kedelapan yaitu penyidikan dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan kejaksaan tentang penanganan tindak pidana umum dan tata kelola penanganan tindak pidana khusus.

Katanya, pertimbangan hukum lainnya dalam perkara Basuki T Purnama yang sudah berkuatan hukum. “Kami berharap majelis hakim mengabulkan apa yang menjadi nota keberatan kami. Banyak hal secara aspek formal hukum acara keliru dan harus dikritisi,” ungkapnya.


Buni Yani (kiri) berbincang dengan tim kuasa hukum pada sidang perdana kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Bandung,

Aturan Baru Taksi Online di Jatim, Wajib Tempel Stiker Kuning

​JawaPos.com – Polemik angkutan konvensional dengan angkutan online diharapkan tuntas pada 1 April. Sebab, revisi Permenhub No 32 Tahun 2016 bakal disahkan. Bersamaan dengan itu, Gubernur Soekarwo akan menggedok rancangan peraturan gubernur (rapergub) tentang angkutan online.

Itulah yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Jawa Timur Wahid Wahyudi. Bersama jajaran dishub seluruh Jawa Timur, Rabu (29/2) diadakan rapat koordinasi (rakor) untuk membahas pengembangan transportasi umum online. Rakor tersebut juga dihadiri John Colombo, head of public policy and government Uber. ’’Hanya Jatim yang sudah siap dengan rapergub angkutan online,’’ katanya.

Kesiapan itu tidak lepas dari kondusivitas Jatim di tengah isu angkutan konvensional versus online. Wahid menuturkan, selagi angkutan konvensional daerah lain sibuk berdemo, polemik tersebut justru diselesaikan secara dialogis di Jawa Timur. Para sopir angkutan konvensional dipertemukan dengan gubernur untuk menyampaikan aspirasinya. Masukan itu melengkapi rapergub yang rencananya ditandatangani gubernur pada Sabtu besok (1/4).

Berita Terkait

Janji Wali Kota untuk Tindakan Terhadap Taksi Online

Tegas dan Damai, Sopir Taksi Konvensional Tindak Taksi Online

Dengan berlakunya pergub tersebut, Wahid berharap Jawa Timur bisa menjadi percontohan nasional untuk peraturan angkutan umum online. Karena itu, selama dua minggu terakhir ini, pemprov dan dishub LLAJ gencar berkoordinasi dengan berbagai pihak. Di antaranya, Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, serta pelaku usaha angkutan umum konvensional dan online.

Beberapa hal yang digarisbawahi Wahid dalam revisi tersebut adalah pemberlakuan pelat khusus. Sebelumnya, angkutan umum online didesak menggunakan pelat kuning. Namun, Wahid menegaskan bahwa angkutan umum online termasuk angkutan sewa sehingga akan tetap memakai pelat hitam. Kemenhub bakal membuat logo stiker khusus yang wajib dipasang di bagian depan dan belakang mobil sebagai penanda. Bedanya, di Jawa Timur, akan ada tambahan warna kuning dan simbol provinsi. ’’Supaya mudah dilihat dan dibedakan,’’ tutur Wahid.

Revisi kedua adalah masalah kuota. Dishub LLAJ telah berkonsultasi dengan pakar untuk menghitung kuota ideal angkutan umum di suatu kota. Parameter yang digunakan adalah jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut Ketua Organda Jatim H.B. Mustofa, kuota harus benar-benar dikendalikan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. ’’Ujuk-ujuk datang dengan jumlah yang ditrayekkan mencapai ratusan, sedangkan kami mau menambah sepuluh armada saja setengah mati,’’ ujarnya.

Revisi juga akan memuat tentang tarif. Mustofa menyatakan bahwa tarif yang berlaku saat ini tidak adil. Sebab, selisih antara taksi online dan angkutan konvensional cukup jauh. Menurut dia, perusahaan taksi online yang mengklaim diri sebagai perusahaan aplikasi dan teknologi seharusnya tidak berwenang menentukan tarif. ’’Karena itu, saya agak bingung. Kenapa kalau pesan angkutan online langsung bisa ketahuan harganya?’’ ungkapnya. Dia berharap revisi permenhub dan pergub bisa menjembatani agar tarif angkutan konvensional dan online dapat seimbang.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Muhammad Said Sutomo menuturkan bahwa angkutan umum online berbeda dengan angkutan ekonomi biasa. Karena itu, perbedaan tarif pasti terjadi. Namun, peraturan untuk beberapa komponen juga harus berbeda. ’’Harus diatur standar pelayanan minimumnya seperti apa, armadanya minimal tahun berapa, pengemudi minimal pendidikan apa,’’ terangnya. Jika tidak, konsumen bakal merasa dirugikan dengan tarif yang standarnya sama, tetapi tipe pelayanan berbeda.

Setelah diberlakukannya pergub tersebut, semua angkutan umum online wajib berizin dan melalui uji kir. Karena itu, Wahid mengharapkan kerja sama seluruh jajaran Dishub LLAJ Jawa Timur untuk mempercepat dan memperlancar proses uji kir. Waktu yang dipakai untuk sosialisasi pergub itu sekitar tiga bulan. Selama itu, Wahid tidak akan menindak taksi online yang belum memenuhi syarat. ’’Setelah tiga bulan, baru ada penindakan,’’ jelasnya.

Wahid juga meminta perusahaan angkutan online segera membentuk badan hukum. Juga, mendaftarkan setiap armada agar memiliki izin resmi. ’’Yang tidak berizin resmi tidak boleh dioperasikan,’’ tegas Wahid.

Hukumnya Menyebarluaskan Identitas Orang Lain

​Jumat, 19 Mei 2017

Sumber : HukumOnline 

Kemarin sempat ramai masalah Mendagri yang menyebarkan identitas seorang orator kepada wartawan, data pribadi yang menjadi privasi seorang warga negara disebarluaskan oleh menteri. Apakah hukumnya jika e-KTP seseorang yang merupakan data pribadi disebarluaskan oleh menteri?

Jawaban:

Intisari:

Pada dasarnya hak privasi seorang warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara, tindakan yang menyebarluasakan identitas warga negara merupakan perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi seorang warga negara.

KTP merupakan dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang memuat data kependudukan yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran penduduk. KTP juga memuat data pribadi/data perseorangan. Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara .

Setiap orang yang menyebarkan data kependudukan dan data pribadi seseorang dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25 juta.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Jaminan Perlindungan Hak Privasi Warga Negara

Kartu Tanda Penduduk (“KTP”)/elektonik KTP (e-KTP)/ KTP-el merupakan data kependudukan yang bersifat pribadi (privasi) yang wajib dilindungi. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak privasi di Indonesia?

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM? , hak atas privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) . Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Masih bersumber dari artikel yang sama, rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan Article 12

Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”) yang kemudian diadopsi ke dalam Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights (“ ICCPR”) yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata “ privacy ” diterjemahkan sebagai “ urusan pribadi/masalah pribadi” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 sebagai berikut:

Article 12 UDHR :

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks .

Terjemahan dalam Putusan MK:

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Article 17 ICCPR :

1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation;

2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks .

Terjemahan dalam Putusan MK

1. Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi , keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan mengenai hak atas privasi, rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah mengandung nilai-nilai hak atas privasi yang dijamin di dalam Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Oleh karena itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dapat dikatakan sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privasi.

Perlindungan Data Pribadi Menurut UU ITE

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi terdapat dalam

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) yang berbunyi:

1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: [1]

a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan mematamatai.

c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap data seseorang termasuk ke dalam hak pribadi (hak privasi) seseorang.

KTP Sebagai Dokumen Kependudukan yang Dilindungi

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”) sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”).

Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. [2]

KTP merupakan dokumen kependudukan. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. [3]

KTP merupakan dokumen kependudukan yang merupakah hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk yang berupa kartu identitas. [4]

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. [5] Hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk tersebut diperolehlah Data Kependudukan . [6]

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. [7]

Dokumen Kependudukan tersebut meliputi: [8]

a. Biodata Penduduk;

b. KK;

c. KTP;

d. surat keterangan kependudukan; dan

e. Akta Pencatatan Sipil

Sedangkan yang disebut dengan Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. [9]

Data perseorangan meliputi: [10]

a. nomor KK;

b. NIK ;

c. nama lengkap;

d. jenis kelamin;

e. tempat lahir;

f. tanggal/bulan/tahun lahir;

g. golongan darah;

h. agama/kepercayaan;

i. status perkawinan;

j. …..

k. ….

l. Dsb.

Jadi KTP merupakan dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang memuat

data kependudukan yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran penduduk. KTP juga memuat data pribadi/data perseorangan sebagaimana kami sebutkan di atas.

Menyorot pertanyaan Anda, data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.

[11]

Tanggung Jawab Mendagri

Menteri Dalam Negeri (“Mendagri”) sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna. [12]

Yang dimaksud dengan pengguna antara lain lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau badan hukum Indonesia. [13]

Mendagri sebagai penanggung jawab juga memberikan hak akses Data Pribadi kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana.[14]

Penyebarluasan Data Kependudukan dan Data Pribadi Tanpa Hak

Larangan penyebarluasan Data Kependudukan diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU 24/2013 yang berbunyi:

Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Sementara itu, larangan penyebarluasan Data Pribadi diatur dalam Pasal 86 ayat (1a) UU 24/2013 yang berbunyi:

Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data  Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25 juta. [15]

Sebagaimana diinformasikan dalam artikel AJI: Pembocoran Data E-KTP oleh Mendagri Langgar Privasi yang kami akses dari laman media Tirto.id,Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Suwarjono , berpendapat bahwa Menteri Dalam Negeri yang menyebarluaskan identitas pribadi orator telah melanggar jaminan perlindungan hak pribadi dan jaminan kebebasan hak berpendapat warga negara yang dijamin Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Jadi hak privasi seorang warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara, tindakan yang penyebarluasakan identitas warga negara merupakan perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi seorang warga negara. Setiap orang dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi seseorang jika di luar kewenangannya. Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan seseorang seperti KTP wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.

Dasar hukum:
1. Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Nebis in Idem

​Senin, 29 Agustus 2011

Apa Syarat Suatu Gugatan Dinyatakan Ne Bis In Idem?

Apa kriteria/syarat suatu gugatan bisa dinyatakan nebis in idem? Sebenarnya apa pengertian dari nebis in idem (apa dasar hukumnya)?

Jawaban:

Secara umum, pengertian ne bis in idem menurut Hukumpedia adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas ne bis in idem ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum.

Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas ne bis in idem ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas ne bis in idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas ( vrijspraak), lepas ( onstlag van alle rechtsvolging ) atau pemidanaan ( veroordeling) (lihat Pasal 75 ayat [2] KUHP ).

Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (”KUHPerdata”) , apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem . Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “ Hukum Acara Perdata”,

M. Yahya Harahap, S.H. , hal. 42)

Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas ne bis in idem yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Jadi, suatu gugatan dapat dinyatakan ne bis in idem dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama ( tempus dan locus delicti -nya sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas ( vrijspraak), lepas ( onstlag van alle rechtsvolging ) atau pemidanaan ( veroordeling) terhadap orang yang dituntut itu. Simak pula artikel kami sebelumnya mengenai Penerapan Ne Bis In Idem.