Category Archives: Ojek Taxi Online

Unjuk Rasa Driver Ojek- Taxi Online

 Puluhan pengemudi moda transportasi online, baik R2 maupun R4, yang tergabung dalam aliansi Jatim Online Bersatu melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (13/7/2018) siang.

Aksi yang mengakibatkan kemacetan di area Jalan Yos Sudarso ini merupakan kelanjutan aksi serupa yang telah dilakukan di depan Gedung Negara Grahadi pada pagi hari tadi.

Dalam orasi yang dilakukan, perwakilan pengemudi moda transportasi online meminta agar para anggota DPRD Kota Surabaya membantu untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Provinsi maupun Pusat terkait dengan kepastian hukum bagi profesi yang dijalani.

“Kami ini juga warga Kota Surabaya, kami juga punya hak untuk hidup dan bekerja demi keluarga, bukan asal hidup. Kalau asal hidup, di hutanpun juga bisa, maka kami minta tolong kepada anggota DPRD untuk membantu perjuangan kami,” pinta Orator aksi itu.

Sebelumnya, Daniel Lukas Rorong, salah satu tokoh aliansi Jatim Online Bersatu mengungkapkan bahwa aksi yang Ia lakukan bersama rekan-rekannya kali ini memiliki beberapa tuntutan kepada pemerintah terkait regulasi bagi moda transportasi online.

“Beberapa tuntutan diantaranya, kenaikan tarif per kilometer aplikator, anti monopoli (batasi taksi konvensional online), tolak suspend semena-mena dan minta evaluasi sistem zonasi,” tegas Daniel.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, beberapa perwakilan massa aksi tengah ditemui untuk berdiskusi bersama oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji. 

Advertisements

Go-Jek Dan Grab Gandeng Telkomsel Sediakan Paket Hemat Bagi Driver

​Tak hanya Go-Jek, Grab juga turut menggandeng Telkomsel untuk menghadirkan paket data murah khusus untuk para driver-nya.

Melalui kerja sama ini, pengemudi Grab dapat mengaktifkan paket internet senilai Rp 75 ribu per bulannya. Paket ini diklaim dapat memenuhi kebutuhan telekomunikasi driver Grab setiap harinya.

Ongki Kurniawan, Executive Director Grab Indonesia, menuturkan kemitraan yang terjalin dengan Telkomsel merupakan salah satu wujud komitmen jangka panjang Grab meningkatkan kesejahteraan driver.

“Layanan kami sangat mengandalkan dukungan teknologi komunikasi yang optimal, kemitraan dengan Telkomsel yang memiliki jaringan terbaik dan terluas di Tanah Air diharapkan dapat semakin menjawab dan menunjang kebutuhan komunikasi harian para mitra pengemudi kami di Indonesia,” tutur Ongki dalam siaran persnya.

Primadi K. Putra, Vice President Corporate Account Management Telkomsel mengatakan, paket komunikasi ini disiapkan untuk mendukung pelanggan mobilitas tinggi dan sangat mengandalkan jaringan telekomunikasi berkualitas dengan harga terjangkau.
“Dengan didukung lebih dari 167 ribu BTS yang tersebar hingga pelosok negeri, di mana sekitar 70% di antaranya merupakan BTS 3G/4G (BTS broadband),” kata Primadi.

Sebelumnya, kesepakatan serupa terjalin antara Go-Jek dengan Telkomsel. Driver Go-Jek yang merupakan pelanggan Telkomsel dapat menggunakan Paket Siap Online dengan harga Rp 75 ribu

Go-Jek dan Telkomsel melanjutkan kerja sama mereka ke layanan lain. Kali ini menghadirkan paket seluler eksklusif bagi para driver. Sebelumnya, kedua belah pihak telah bermitra sejak 2016.
Melalui Paket Siap Online, Telkomsel menghadirkan paket khusus untuk para driver Go-Jek yang diklaim hemat hingga 50%.

Vice President Driver Community Go-Jek Jaka Wiradisuria mengatakan, kebutuhan driver tak hanya soal mengisi bensin dan oli untuk kendaraannya, tetapi juga kebutuhan paket telekomunikasi.

Baca juga: Grab Tak Tahu Imbauan Mematikan Aplikasi Ojek Online

“Kerja sama Go-Jek dan Telkomsel adalah salah satu yang memberikan manfaat kepada mitra (driver) kita,” ujar Jaka di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Driver Go-Jek yang merupakan pelanggan Telkomsel dapat menggunakan Paket Siap Online dengan harga terjangkau, yakni senilai Rp 75 ribu.

Dengan nominal tersebut, driver dapat menikmati paket data 15 GB, telepon gratis ke semua pelanggan Telkomsel, 200 menit telepon ke operator lain, dan 500 SMS ke sesama Telkomsel.

“Saat ini sudah 100 driver yang akan menggunakan Paket Siap Online pada hari ini juga,” ucap Jaka.

Sementara itu, Vice President Corporate Account Management Telkomsel Primadi K. Putra mengungkapkan, Paket Siap Online bagi driver Go-Jek diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta menurunkan biaya operasional mitra pengemudi.

“Pada akhirnya, kami harap solusi ini dapat membantu memaksimalkan pendapatan yang dimiliki,” kata Primadi.

Untuk mendukung kenyamanan pelanggannya, Telkomsel memanfaatkan 168 ribu Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di Indonesia, di mana 70% di antaranya merupakan BTS 3G/4G.

5 Alasan MK Tolak Legalkan Ojek Online

​ 

    Ojek online berharap nasibnya seperti taksi online yang diberi perlindungan hukum. Namun harapan itu pupus di depan yang mulia hakim konstitusi.

Putusan itu diketok dengan bulat di gedung MK pada Kamis (28/6/2018). Apa pertimbangan MK? Ini lima alasannya:

1. Kendaraan Umum Harus Aman

Dengan konstruksi dasar filosofis UU LLAJ, jenis kendaraan bermotor umum harus mewujudkan keamanan dan keselamatan terlebih yang diangkutnya adalah orang. Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tersebut justru memberikan perlindungan kepada setiap warga negara ketika menggunakan angkutan jalan baik angkutan jalan dengan jenis kendaraan bermotor umum maupun perseorangan.

2. Rekayasa Sosial Berkendara

Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, baik kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum.

3. Sepeda Motor Bukan Kendaraan Umum

Dengan menggunakan konstruksi berpikir UU LLAJ, sepeda motor memang tidak dikategorikan sebagai kendaraan bermotor penumpang atau mengangkut barang. Pengaturan yang demikian dimaksudkan agar terwujud angkutan jalan yang aman dan selamat bagi pengemudi, penumpang, juga pengguna jalan. Dengan perkataan lain, sepeda motor bukanlah angkutan jalan yang diperuntukkan mengangkut barang dan/atau orang dihubungkan konteksnya dengan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ

4. Bukan Permasalahan Konstitusi

Mahkamah tidak menutup mata adanya fenomena ojek, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan konstitusional atau tidak konstitusionalnya norma Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ karena faktanya ketika aplikasi online yang menyediakan jasa ojek belum ada atau tersedia seperti saat ini, ojek tetap berjalan tanpa terganggu dengan keberadaan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ.

Baca juga: Di MK Gratis, Judicial Review di MA akan Dikenai Biaya Rp 5 Juta

5. Ojek Online dengan Taksi Online Tidak Sama

Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ. Sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a UU LLAJ. Namun, ketika berbicara angkutan jalan yang mengangkut barang dan/atau orang dengan mendapat bayaran, maka diperlukan kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan.

Kriteria kendaraan bermotor yang diperuntukkan mengangkut barang dan/atau orang pun telah ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ. Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda adalah ketika memperlakukan hal berbeda untuk hal yang sama dan memperlakukan sama untuk hal yang berbeda. 

Dalam konteks yang dipersoalkan para Pemohon memang merupakan hal yang berbeda antara kendaraan sepeda motor dengan kendaraan bermotor umum untuk mengangkut barang dan/atau orang sehingga ketika Mahkamah memperlakukan sama untuk hal yang berbeda maka Mahkamah melanggar UUD 1945 khususnya Pasal 28I ayat 2.

Sumber : Detik.com

Ojek Online Tolak Order Penyandang TunaNetra jadi Viral, Ternyata ini Alasannya

​Sebuah postingan soal penyandang disabilitas yang ditolak oleh pengendara ojek online di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Apa sebenarnya yang menyebabkan penolakan itu?

Penumpang yang ditolak itu bernama Muhammad Luthfi (28), seorang tunanetra. Luthfi yang merupakan warga Kabupaten Gowa, Sulsel ini kecewa dengan tindakan oknum ojek online yang memilih membatalkan pesanan perjalanan usai melihat kondisi fisiknya.

“Kejadiannya tanggal 11 Juni 2018 bakda Asar. Saya dari Jalan Wahidin Sudirohusodo mau ke Perdik di Jalan Pendidikan Makassar ada acara bukber. Saya pesan pakai akun ibu lalu datang ojek onlinenya, sebenarnya dari awal dia lihat saya aneh pas keluar,” ujar Luthfi saat dikonfirmasi detikcom pada Sabtu (16/6/2018).

Baca juga: Dishub DKI Minta Kemenhub Paksa Perusahaan Bus Masuk Sistem Online

“Dia kemudian alasan tidak tahu jalan Pendidikan, tapi saya bilang nanti saya arahkan. Kata ibu saya, dia sempat lihat saya dari atas hingga ke bawah, lalu dia cancel sendiri orderan-nya,” tambahnya.

Luthfi, yang bekerja sebagai hipnoterapi di Kota Bandung, mengatakan dirinya kerap menumpangi ojek online. Namun, baru kali ini ia mendapatkan penolakan orderan.

“Saya baru tiba di Makassar tanggal 5 Juni lalu. Sudah sering naik ojek online di Bandung dan Jakarta, tapi baru kali ini pakai akun orang lain di sini,” sebut Luthfi.

Sementara itu Muhammad Ridwan, yang merupakan pengemudi ojek online yang telah membatalkan pesanan Luthfi, mengatakan ia terpaksa menolak pesanan itu karena takut penyandang disabilitas yang diboncengnya itu akan terjatuh dari motor saat dibonceng. Menurutnya resiko terjatuh Luthfi saat dibonceng cukup besar.

“Saya sudah tanyakan kenapa tidak pesan taxi online saja, takutnya dia jatuh pada saat dibonceng. Sering saya bonceng orang tua, bukan berarti saya tidak mau bawa, cuma resikonya besar apalagi dudukan kaki motor saya tinggi,” kata Ridwan saat dikonfirmasi.

Kemudian, sambung Ridwan, dirinya kaget melihat pengorder yang berbeda saat ia tiba di tempat tujuan pemesan. Ia menyatakan yang memesan adalah wanita, tapi saat datang yang akan diantarnya adalah seorang pria.

“Wanita pesan, itu hari saya jemput bukan wanita tapi laki-laki. Dia bilang sudah biasa naik ojek motor, tapi bagi saya tidak biasa karena resikonya, jadi saya minta dia cancel tidak mau, akhirnya saya cancel,” ujarnya.

Sumber : Detik.Com

Uber Perkenalkan Aplikasi Ingatkan Jam Kerja Pengemudi

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID, 

 — Uber mengatakan pada Selasa (16/1) waktu setempat, pengendaranya yang berada di Inggris harus beristirahat selama enam jam setelah mereka menerima dan melakukan perjalanan dengan penumpang selama 10 jam. Sebab, Uber telah mengembangkan aplikasi Uber Taxinya yang dapat merespons atas jam kerja yang berlebihan.

Uber mengatakan, bulan lalu hampir sepertiga dari 50 ribu pengemudi di Inggris masuk (online ) ke aplikasi selama lebih dari 40 jam dalam seminggu. Sementara, di bawah 8 persen pengemudinya online selama lebih dari 60 jam dalam seminggu.

Hal tersebut dikritik oleh serikat pekerja dan anggota parlemen, dengan mengatakan beberapa pengemudinya bekerja terlalu lama. Kritikan tersebut merupakan salah satu dari banyak kritikan yang dihadapi Uber mengenai model bisnisnya, disaat perusahaan tersebut berjuang untuk tetap beroperasi di London, setelah lepas dari lisensinya.

Kepala Kebijakan Uber Inggris, Andrew Byrne mengatakan, rata-rata pengemudi Uber di Inggris menghabiskan waktu sekitar 30 jam dalam seminggu, untuk masuk (online ) ke dalam aplikasi. Pihaknya, kata Andrew, ingin melakukan sesuatu untuk para pengemudinya, dan memastikan pengemudinya untuk bekerja sesuai dengan jumlah jam kerja yang sehat.

“Itu sebabnya kami mengirim pengingat reguler (yang dapat merespon jam kerja yang berlebihan) untuk beristirahat dan (itu alasan) mengapa sekarang kami menerapkan batas baru ini,” kata Andrew.

Aplikasi tersebut, tambah Andrew, direncanakan untuk melakukan perubahan lain yang sesuai dengan kinerja pengemudi dalam beberapa bulan kedepan.

Pergub 188/2017 Payung hukum bisnis Angkol di Jatim

​Surabaya – Gubernur Jawa Timur mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) No 188/375/KPTS/103/2017, serta Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017, dinilai sebagai dukungan terhadap angkutan khusus/online.

“Adanya Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Gubernur Jawa Timur ini, menjadi dukungan baik bagi kami maupun seluruh mitra,” ujar Business Development Grab Surabaya Juan Prayitno di sela kampanye Dekat Dengan Grab di Taman Bungkul, Minggu (7/1/2018).

Namun Juan enggan menjelaskan berapa mitranya yang sudah terdaftar sesuai permenhub dan pergub Jatim. Namun, Grab tetap berupaya memfasilitasi mitranya untuk memperoleh izin-izin seperti yang sudah diatur dalam peraturan tersebut.

“Kami akan mengikuti semua syarat dan peraturan yang berlaku, demi kebaikan bersama. Grab juga akan memberikan bantuan, agar syarat-syarat perizinan dapat terpenuhi,” jelasnya.

Dalam acara tersebut, Grab mengenalkan kepada masyarakat Surabaya tentang layanan GrabShare. Layanan tersebut, bisa mengangkut dua penumpang yang berbeda sekaligus. Dengan demikian, maka penumpang akan lebih berhemat hingga 50 persen.

“Masing-masing penumpang hanya boleh membawa satu orang lagi. Jadi lebih murah dan tetap nyaman,” terangnya.

Selain itu, Grab juga memaksimalkan layanan Grab Corporate. Layanan ini untuk memudahkan urusan transportasi di perkantoran.

“Program ini untuk memudahkan perkantoran. Jadi tidak perlu repot lagi memikirkan pengadaan mobil, membayar gaji sopir dan biaya tak terduga lainnya. Cukup menggunakan Grab, selesai,” jelasnya. 

Driver Online Desak Kominfo Keluarkan Aturan Perusahaan Aplikasi

Jakarta – Asosiasi Driver Online(ADO) menginginkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera mendukung Permen 108 dengan mengeluarkan aturan untuk perusahaan aplikasi.

Sebab, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan aturan Permen 108, di lapangan dinilai masih banyak aturan yang dilanggar perusahaan aplikasi.

“Saat ini masih banyak perusahaan yang belum menerapkan aturan tarif batas bawah. Yang terjadi perusahaan tetap menetapkan tarif murah secara jor joran. Dengan berkedok promosi. Selain itu masih ada juga perusahaan aplikasi yang terus saja merekrut driver, padahal seharusnya hal ini tidak lagi dilakukan,” kata Ketua ADO Christiansen di Jakarta, Kamis (2/11).

Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan ‘jemput bola’ dengan mendatangi langsung Menkominfo, Menaker, Komisi V DPR-RI dan Presiden.

“Soalnya percuma walau Kemenhub sudah mengeluarkan aturan, kalau Kominfo belum juga mengeluarkan aturan terhadap perusahaan aplikasi,” papar Christiansen.

Padahal kata dia, seharusnya begitu Permen 108 diberlakukan, Kominfo sebagai instansi yang memayungi perusahaan aplikasi jasa transportasi tersebut seharusnya sudah siap dengan aturan yang mencakup pengawasan berikut sanksi-sanksinya.

Hal lain menurut Christiansen, dikarenakan masih belum adanya perlindungan terhadap pengemudi baik saat bekerja maupun terhadap sanksi yang diberikan perusahaan aplikasi yang sepihak.

Sementara itu, pengamat transportasi dari UGM Lilik Wachid Budi Susilo mengatakan, perlu edukasi bagi driver mengenai bagaimana menjalankan bisnis ini. Sebab, hampir keseluruhan driver online tidak memahami risiko yang dibebankan kepada pengemudi, yang di perusahaan taksi resmi menjadi tanggung jawab perusahaan.

Risiko ini antara lain beban biaya investasi beli kendaraan, KIR, service, onderdil, biaya penyusutan, cicilan mobil, kebersihan, juga kebutuhan anggaran untuk membeli kendaraan lagi pada saat kendaraan sudah berusia 5 tahun.

Selain itu, lanjut dia, bila hanya dengan punya satu kendaraan, usaha ini tidak akan bisa masuk skala bisnis, sehingga pasti ada banyak hal yang akan dikorbankan atau di abaikan.

“Yang utama keselamatan. Driver akan berusaha memaksimalkan utilitas yang dia punyai. Akhirnya jam kerja akan berlebihan dan itu berbahaya untuk keselamatannya dan penumpangnya,” paparnya.

Pembentukan badan usaha misalnya dengan membentuk koperasi, merupakan upaya pemerintah memastikan usaha ini bisa mempunyai bargaining position yang kuat dan usahanya masuk dalam skala keekonomian. Dengan demikian, ada jaminan keberlanjutan.

“Hal ini sangat sulit terjadi kalau usahanya terfragmentasi kecil-kecil, yakni hanya punya satu satu dua kendaraan,” kata dia.

Senada dengan Lilik, pengamat transportasi lainnya Djoko Setiawarno menegaskan, sebaiknya Kominfo segera menerapkan aturan untuk perusahaan aplikasi supaya benturan di lapangan dapat dikurangi.

“Saya dengar di sebuah perusahaan aplikasi, driver dapat bonus setelah membawa penumpang yang kesekian. Tapi giliran yang terakhir, dia kesulitan mendapat penumpang. Kalau kayak gini, kan yang kasihan driver,” papar dia.

Dia juga mengatakan bahwa publik jangan mudah tergiur tawaran untuk menjadi atau ikut bergabung pada usaha taksi online.

“Konsumen senang dapat angkutan murah, namun bagaimana pengemudi yang tidak memiliki uang cukup untuk menutup angsuran mobil tiap bulan. Karena sering dapat tarif promo yang sebenarnya merugikan pengemudi. Apalagi tidak ada audit teknologi aplikasi yang digunakan. Serta tidak ada institusi yang mengawasi aplikasi tersebut,” ungkapnya.

Pengamat transportasi Agus Pambagyo menambahkan, investasi perusahaan aplikasi itu sangat besar karena kerja venture capitalist memang seperti itu.

“Makanya sekarang pembagian ke mitra semakin mengecil. Publik mikirnya cuma transportasi murah. Lama-lama itu sama dengan transportasi lain,” kata dia.