Category Archives: Ojek Taxi Online

Ini Aturan Baru Tarif Batas Atas dan Bawah Taksi Online

​JawaPos.com – Terhitung mulai 1 Juli 2017, pemerintah memberlakukan Permen No 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.


Tentang penentuan tarif batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari Kepala Badan/Gubernur yang kemudian ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah dilakukan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f.

“Sudah ditentukan Peraturan Dirjen tentang tarif batas atas dan batas bawah angkutan sewa khusus dan dimana pemberlakuan tarif dibagi menjadi dua wilayah yaitu Wilayah,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto.

Berita Terkait

Cerita Kekompakan Komunitas Bikers Ojek Online Indonesia (Kobooi)

Kericuhan Kala Sopir Taksi Sweeping Armada Uber, Aparat Kemana?

Dua wilayah itu antara lain, Wilayah I untuk Sumatera, Jawa dan Bali, serta Wilayah II untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Adapun tarif batas bawah untuk wilayah I sebesar Rp. 3.500 dan batas atasnya sebesar Rp. 6.000, sedangkan untuk wilayah II tarif batas bawahnya sebesar Rp. 3.700 dan batas atasnya sebesar Rp. 6.500.

Pudji juga menekankan jika terjadi suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan PM. 26 Tahun 2017 akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas pelaksanaannya ada evaluasi dalam kurun waktu enam bulan.

“Kita aka kenakan sanksi jika ada pelanggaran peraturan, karena sudah berlaku efektif,” pungkasnya.

Ratusan Sopir Grab Demo Tuntut Hak

​REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ratusan massa yang mengatasnamakan Front Driver Online melakukan unjuk rasa di depan Maspion Plaza, Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (4/7).


Para sopir Grab Car menuntut PT Grab Indonesia mengembalikan apa saja yang sudah menjadi hak mereka. Front Driver Online juga menuntut aparat kepolisian menangkap oknum PT Grab Indonesia yang dinilai merugikan mitra pengemudi dan hanya menguntungkan PT Grab Indonesia.

Para sopir Grab juga meminta perusahaan menghapus denda kode etik yang merugikan mitra pengemudi Grab Indonesia. Selain itu mereka juga menuntut klarifikasi atas tuduhan terhadap mitra yang bermain kecurangan atau bersalah tanpa alat bukti yang kuat.

Mereka juga meminta kepada PT Grab Indonesia melibatkan pengemudi dalam peraturan dan ketentuan agar tidak merugikan sebelah pihak. Terakhir, PT Grab Indonesia diminta tidak melakukan menghukum (suspend) mitra Grab tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Menurut pantauan Republika.co.id , imbas demo tersebut sepanjang jalan Gunung Sahari terjadi kemacetan.

Aturan Baru Taksi Online di Jatim, Wajib Tempel Stiker Kuning

​JawaPos.com – Polemik angkutan konvensional dengan angkutan online diharapkan tuntas pada 1 April. Sebab, revisi Permenhub No 32 Tahun 2016 bakal disahkan. Bersamaan dengan itu, Gubernur Soekarwo akan menggedok rancangan peraturan gubernur (rapergub) tentang angkutan online.

Itulah yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Jawa Timur Wahid Wahyudi. Bersama jajaran dishub seluruh Jawa Timur, Rabu (29/2) diadakan rapat koordinasi (rakor) untuk membahas pengembangan transportasi umum online. Rakor tersebut juga dihadiri John Colombo, head of public policy and government Uber. ’’Hanya Jatim yang sudah siap dengan rapergub angkutan online,’’ katanya.

Kesiapan itu tidak lepas dari kondusivitas Jatim di tengah isu angkutan konvensional versus online. Wahid menuturkan, selagi angkutan konvensional daerah lain sibuk berdemo, polemik tersebut justru diselesaikan secara dialogis di Jawa Timur. Para sopir angkutan konvensional dipertemukan dengan gubernur untuk menyampaikan aspirasinya. Masukan itu melengkapi rapergub yang rencananya ditandatangani gubernur pada Sabtu besok (1/4).

Berita Terkait

Janji Wali Kota untuk Tindakan Terhadap Taksi Online

Tegas dan Damai, Sopir Taksi Konvensional Tindak Taksi Online

Dengan berlakunya pergub tersebut, Wahid berharap Jawa Timur bisa menjadi percontohan nasional untuk peraturan angkutan umum online. Karena itu, selama dua minggu terakhir ini, pemprov dan dishub LLAJ gencar berkoordinasi dengan berbagai pihak. Di antaranya, Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, serta pelaku usaha angkutan umum konvensional dan online.

Beberapa hal yang digarisbawahi Wahid dalam revisi tersebut adalah pemberlakuan pelat khusus. Sebelumnya, angkutan umum online didesak menggunakan pelat kuning. Namun, Wahid menegaskan bahwa angkutan umum online termasuk angkutan sewa sehingga akan tetap memakai pelat hitam. Kemenhub bakal membuat logo stiker khusus yang wajib dipasang di bagian depan dan belakang mobil sebagai penanda. Bedanya, di Jawa Timur, akan ada tambahan warna kuning dan simbol provinsi. ’’Supaya mudah dilihat dan dibedakan,’’ tutur Wahid.

Revisi kedua adalah masalah kuota. Dishub LLAJ telah berkonsultasi dengan pakar untuk menghitung kuota ideal angkutan umum di suatu kota. Parameter yang digunakan adalah jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut Ketua Organda Jatim H.B. Mustofa, kuota harus benar-benar dikendalikan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. ’’Ujuk-ujuk datang dengan jumlah yang ditrayekkan mencapai ratusan, sedangkan kami mau menambah sepuluh armada saja setengah mati,’’ ujarnya.

Revisi juga akan memuat tentang tarif. Mustofa menyatakan bahwa tarif yang berlaku saat ini tidak adil. Sebab, selisih antara taksi online dan angkutan konvensional cukup jauh. Menurut dia, perusahaan taksi online yang mengklaim diri sebagai perusahaan aplikasi dan teknologi seharusnya tidak berwenang menentukan tarif. ’’Karena itu, saya agak bingung. Kenapa kalau pesan angkutan online langsung bisa ketahuan harganya?’’ ungkapnya. Dia berharap revisi permenhub dan pergub bisa menjembatani agar tarif angkutan konvensional dan online dapat seimbang.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Muhammad Said Sutomo menuturkan bahwa angkutan umum online berbeda dengan angkutan ekonomi biasa. Karena itu, perbedaan tarif pasti terjadi. Namun, peraturan untuk beberapa komponen juga harus berbeda. ’’Harus diatur standar pelayanan minimumnya seperti apa, armadanya minimal tahun berapa, pengemudi minimal pendidikan apa,’’ terangnya. Jika tidak, konsumen bakal merasa dirugikan dengan tarif yang standarnya sama, tetapi tipe pelayanan berbeda.

Setelah diberlakukannya pergub tersebut, semua angkutan umum online wajib berizin dan melalui uji kir. Karena itu, Wahid mengharapkan kerja sama seluruh jajaran Dishub LLAJ Jawa Timur untuk mempercepat dan memperlancar proses uji kir. Waktu yang dipakai untuk sosialisasi pergub itu sekitar tiga bulan. Selama itu, Wahid tidak akan menindak taksi online yang belum memenuhi syarat. ’’Setelah tiga bulan, baru ada penindakan,’’ jelasnya.

Wahid juga meminta perusahaan angkutan online segera membentuk badan hukum. Juga, mendaftarkan setiap armada agar memiliki izin resmi. ’’Yang tidak berizin resmi tidak boleh dioperasikan,’’ tegas Wahid.