Category Archives: Sistem Pemilu AS

Departemen Kehakiman berpendapat Trump harus bisa menerima pembayaran dari pemerintah asing

​Departemen Kehakiman mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump tidak melanggar klausula emoluments, sebuah undang-undang dasar yang melarang pejabat federal untuk menerima pembayaran atau hadiah dari pemerintah asing tanpa persetujuan dari Kongres.

Klausul-klausul emoluments telah menjadi subyek perdebatan sejak sebelum Trump menjabat, sebagian karena kerajaan bisnis labirinnya yang oleh para pengawas dan kritikus mengatakan akan melibatkan Trump dalam perangkap konflik kepentingan sebagai presiden.
Pengacara DOJ berpendapat bahwa klausul emoluments tidak berlaku untuk transaksi komersial pasar biasa, seperti biaya yang dikeluarkan dari hotel dan keanggotaan klub golf, pembayaran lisensi, dan sewa kantor, Bloomberg melaporkan pada hari Jumat.
Sebelum dia menjabat, Trump menyatakan bisnisnya setiap tahun akan menyumbangkan keuntungan yang diterima dari pelanggan asing di hotelnya pada Departemen Keuangan AS. Organisasi Trump mengatakan awal tahun ini bahwa profit pertama akan datang pada bulan Maret 2018, menurut Politico.
Departemen Kehakiman meminta seorang hakim untuk menghentikan sebuah tuntutan hukum yang diajukan oleh beberapa penggugat, termasuk Warga Negara untuk Tanggung Jawab dan Etika di Washington (CREW), sebuah kelompok pengawas yang menuduh bisnis Trump menabrak Konstitusi.
“Penggugat membaca Klausul Emolument ini secara ekspansif untuk mencakup semua keuntungan yang diperoleh dari transaksi bisnis dengan instrumen asing, federal, atau negara di mana Presiden memiliki kepentingan finansial,” kata Departemen Kehakiman dalam sebuah memorandum. DOJ juga berpendapat bahwa Kongres yang dikuasai Republikan, bukan pengadilan, yang harus memutuskan apakah Trump melanggar klausul emoluments.
CREW mengajukan tuntutan terhadap Trump pada bulan Januari, menuduh bahwa diplomat asing dan pejabat dapat mencari bantuan Trump dengan menjadi patron Trump dalam jaringan bisnis. 
“Kami tidak ingin sampai ke titik ini,” kata Direktur Eksekutif CREW Noah Bookbinder dalam siaran pers Januari yang mengumumkan gugatan tersebut . “Itulah harapan kami agar Presiden Trump mengambil langkah yang diperlukan untuk menghindari pelanggaran Konstitusi sebelum dia menjabat.”

“Jika dia tidak menghentikan Pelanggaran konstitusionalnya dengan segera dan serius, maka kami terpaksa mengambil langkah hukum,” kata Bookbinder.

Lihat Link >>> http://www.businessinsider.com/did-trump-violate-emoluments-clause-2017-6

Bisakah Donald Trump diimpeachmen sebelum Pelantikan (inagurasi)

​sejak diumumkannya Donald Trump terpilih sebagai presiden AS berikutnya,publik yang marah sudah mulai mencari cara untuk mencegah dia memasuki kantor kepresidenannya.

Beberapa jam setelah hasil diumumkan,di mesin pencari Google melonjak kata “impeachment” diketikkan para pemakai internet dan setidaknya satu profesor hukum percaya mungkin ada cukup bukti mendakwa Trump untuk dugaan penipuan dan pemerasan.
Pasal II dari Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa presiden dapat diberhentikan jika mereka dihukum karena “pengkhianatan, penyuapan atau kejahatan berat lainnya dan ringan.” Menurut Mic, proses ini dimulai dengan Voting oleh DPR dan diikuti dengan uji coba impeachmen resmi di Senat.
Seperti diberitakan setelah Pemilu Presiden, Trump menghadapi sejumlah tuntutan hukum (LawSuits), termasuk satu dugaan penipuan yang melibatkan Trump University.Profesor hukum University of Utah Christopher Lewis Peterson mengaku sebelum pemilu ada pelanggaran hukum yang bisa dijadikan dasar mengimpeach Trump. 

“Atas tindakan ilegal Trump pada seminar-seminar yang diselenggarakannya,maka Hakim federal ditunjuk berdasarkan Pasal III dari Konstitusi AS untuk memutuskan dugaan tindakan penipuan Trump, jika benar merupakan penipuan dan pemerasan, “tulis Peterson dalam sebuah esai. [Sebelum pelantikan Trump] ,”maka Kongres sebaiknya berpegang teguh pada aturan bahwa seorang presiden yang dilantik bukanlah seorang penipu atau pemeras sebagaimana didefinisikan dalam konstitusi.”

Dalam Sejarah AS, dua presiden telah menjalani proses impeachment di DPR, yaitu Andrew Johnson dan Bill Clinton. Namun, Johnson dan Clinton dibebaskan oleh Senat dan tetap masuk kantor. Sementara itu, Richard Nixon mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974 menjelang impeachment karena tersandung skandal Watergate.

.

Tak Ada Masa Tenang di Pilpres AS

​Indonesia mengenal masa tenang, yaitu periode waktu yang melarang kegiatan kampanye dan pencabutan atribut beberapa hari jelang pencoblosan. Namun beda dengan pemilu di Amerika Serikat yang tak mengenal masa tenang.

Bersama rombongan delegasi DPR yang berisi anggota Komisi III sekaligus Ketum PPP Muchammad Romahurmuziy, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Sekretaris Fraksi PPP Amir Uskara, Wakil Ketua BKSAP DPR yang juga Ketua DPP PPP bidang Luar Negeri Syaifullah Tamliha, dan Wakil Sekretaris Fraksi PPP Dony Ahmad Munir, detikcom memantau 3 poll station atau TPS di wilayah Virginia dan Washington DC, Selasa (8/9/2016) waktu AS.

Tiga TPS yang dipantau yaitu di Bush Hill Elementary School, Fairfax County, dan Community Center Arlington County. Kedua TPS ini terdapat di wilayah Virginia. Satu TPS lagi yaitu di Therapeutic Recreation Service, Washington DC.

Hal yang terlihat sangat berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia, di tiga TPS itu masih terdapat atribut kampanye. Atribut-atribut kampanye ini tersusun rapi di sekitar TPS, kebanyakan ditancapkan di tanah, tak ada yang ditempel di pohon. Isinya, tentu saja mengampanyekan Hillary dan Trump.

Alat peraga kampanye di dekat TPS Community Center Arlington County, Virginia

“Trump Pence Make America Great Again,” demikian bunyi tulisan alat peraga dari Partai Republik mengacu pada nama capres Donald Trump dan cawapres Mike Pence.

“Clinton Kaine Beyer,” demikian bunyi tulisan alat peraga Partai Demokrat, mengacu pada nama capres Hillary Clinton, cawapres Tim Kaine, dan calon senator Don Beyer.

Tak hanya alat peraga, tapi juga ada relawan timses Partai Demokrat yang Partai Republik yang membagikan leaflet di dekat TPS. Mereka masih mencoba mempengaruhi pemilih yang menuju TPS. Meskipun relawan kedua partai ini berdiri berdekatan, dan cukup giat mengampanyekan jagoannya masing-masing kepada pemilih yang menuju TPS, namun tak ada keributan.

Pemilihan juga digelar di hari kerja, Selasa (8/11), dengan tujuan agar partisipasi warga AS yang ikut mencoblos lebih banyak dibanding jika di hari libur. Berbeda dengan di Indonesia, yang malah meliburkan hari pencoblosan.

Amir Uskara dan Romahurmuziy menyimak penjelasan The International Foundation for Electoral Systems (IFES)

Soal teknis pencoblosan, bisa dikatakan cukup sederhana namun canggih. Jadi, pemilih yang sudah terdaftar mendatangi TPS, lalu mengambil kertas suara, kemudian menuju bilik suara yang terbilang sederhana.

Di bilik suara, pemilih tidak mencoblos, melainkan menghitamkan lingkaran capres, caleg dan senator pilihannya menggunakan pensil. Teknisnya mirip dengan cara mengerjakan ujian nasional atau SNMPTN. Surat suara yang sudah diisi lalu discan menggunakan alat mirip scanner. Hasil scan lalu menjadi data di TPS tersebut. Setelah TPS ditutup pada petang hari, data itu akan langsung dikirim ke pusat tabulasi suara, dan dihitung.

Wakil Ketua BKSAP Syaifullah Tamliha menyatakan pemantauan langsung Pilpres AS ini jadi pelajaran berharga untuk DPR. Menurutnya Indonesia perlu mengkaji kemungkinan mengggelar pemilihan di hari kerja. Soal tabulasi data menggunakan peralatan canggih juga perlu ditiru. Apalagi Indonesia juga akan menggelar pemilihan legislatif dan pilpres secara serentak.

“Apalagi pemilu akan disamakan dengan pilpres waktunya, jadi akan lebih seru,”

Trump Ajukan Gugatan Hukum untuk Pemungutan Suara Awal di Nevada

​Las Vegas – Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Donald Trump mengajukan gugatan hukum terhadap panitera pemilih di Clark County, Nevada. Gugatan ini terkait pemungutan suara awal yang digelar pekan lalu.

Seperti dilansir Reuters dan CNN , Rabu (9/11/2016), gugatan hukum itu mempersoalkan sebuah tempat pemungutan suara di Las Vegas, yang diizinkan tetap buka hingga malam, dalam pemungutan suara awal.

Dalam gugatan itu, tim pengacara Trump menuding panitera pemilih di Clark County telah melanggar hukum negara bagian. Tim Trump meminta surat suara dari tempat pemungutan suara yang bermasalah itu untuk dipisahkan dari surat suara lainnya, menunggu kemungkinan langkah hukum selanjutnya.

Gugatan hukum ini diajukan pada Senin (7/11) waktu setempat dan secara spesifik menyebut Joe P Gloria selaku panitera pemilih Clark County sebagai pihak tergugat.

Gugatan itu memprotes keputusan Gloria untuk tetap membuka tempat pemungutan suara hingga dua jam setelah waktu resmi penutupan tempat pemungutan suara. Masalahnya, Las Vegas memiliki warga minoritas dalam jumlah besar. Seperti diketahui, warga minoritas di AS cenderung condong kepada rival Trump, Hillary Clinton.

Dalam tanggapannya, juru bicara Clark County, Dan Kulin, menuturkan kepada

CNN bahwa tidak ada tempat pemungutan suara yang diperpanjang jam tutupnya, saat pemungutan awal. Jikalau ada yang memundurkan jam tutup, sebut Kulin, itu karena masih memberikan kesempatan kepada para pemilih yang sudah antre sejak sebelum jam tutup.

Aturan hukum yang berlaku di negara bagian Nevada menyatakan, para pemilih yang sudah berada dalam antrean pada pukul 20.00 waktu setempat, jam tutup resmi tempat pemungutan, harus diperbolehkan menggunakan hak suara mereka.

Gugatan Trump itu menuding panitera pemilih telah melanggar aturan hukum negara bagian karena mengizinkan pemilih untuk masuk dalam antrean setelah pukul 20.00 waktu setempat. Insiden itu dilaporkan terjadi di sebuah tempat pemungutan suara di kawasan warga Latin yang ada di Las Vegas.

Nevada merupakan salah satu negara bagian yang mengizinkan pemungutan suara awal. Kota Las Vegas sendiri, yang merupakan kota terpadat di Nevada, dipandang sebagai basis pendukung Hillary.

Sumber : detik.com

Pilpres Amerika Serikat dan Implikasi Globalnya

Sebenarnya Pilpres AS yang digelar pada 8 November 2016 diikuti empat calon Presiden yaitu Hillary Clinton (Partai Demokrat), Donald Trump (Partai Republik), Gary Jhonson (Partai Libertarian) dan Jill Stein (Partai Hijau). Namun ketatnya kontestasi hanya dipertunjukkan antara Clinton (69 tahun) dan Trump (70 tahun).
Sebanyak 225,8 juta warga AS menjadi pemilih pada Pilpres AS, namun sudah ada lebih dari 30 juta pemilih yang sudah melakukan pencoblosan di beberapa negara bagian dengan beragam alasan. Mereka akan memilih 538 electoral-college, dan mengingat sistem Pemilu di AS memberlakukan prinsip winner-takes all, maka kandidat Presiden yang sudah mendapatkan 270 electoral-college akan menjadi Presiden AS ke-45, di mana kita akan mengetahuinya pada 17 Januari 2017 mendatang.

Peta kekuatan calon presiden Amerika Serikat bergerak signifikan pada hari-hari terakhir, seiring bergulirnya (kembali) isu sensitif, terutama di kubu kandidat presiden dari Partai Demokrat, Hillary Rodham Clinton. Setelah sejak 23 Mei 2016 Hillary terus mengungguli kandidat presiden dari Partai Republik, Donald John Trump, berdasar hasil polling yang dilakukan lembaga-lembaga survei di AS dengan selisih rata-rata 5-6 poin.

Namun, perlahan prosentase kemenangan Clinton berdasarkan survei terakhir terus merosot, seperti ditunjukkan Reuters/Iphos yang memperlihatkan keunggulan Clinton berkurang 5% dari Trump. Langkah Biro Investigasi Federal (FBI) menyelidiki surat elektronik (email) pribadi Hillary disebut-sebut menjadi penyebab meredupnya dukungan publik terhadap mantan ibu negara AS tersebut.

Setidaknya, ada 15 swing states yang menjadi kunci penentu penghuni baru Gedung Putih, pengganti Barack Hussein Obama. Negara bagian itu adalah Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Maine Distrik Ke-2, Michigan, Nebraska Distrik Ke-2, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia, dan Winscosin. Hingga sepekan usai debat ketiga Hillary-Trump 19 Oktober 2016, Hillary masih unggul di delapan swing state, Trump hanya memimpin di Georgia. Di 6 swing state sisanya, dukungan bagi Hillary maupun Trump relatif seimbang (loss up).

Peta kekuatan (dukungan) khususnya di 15 swing states antara capres Donald Trump dan Hillary Clinton cenderung seimbang. Peluang kedua kandidat untuk menang di 15 swing states sama kuat. Selisih kemenangan oleh salah satu capres di negara-negara bagian tersebut diperkirakan bakal sangat tipis. Apalagi sekarang ini masih terdapat 15 persen pemilih mengambang yang tidak kunjung memutuskan pilihan. Jumlah pemilih mengambang ini tercatat tiga kali lipat dibanding pemilih mengambang pada Pilpres November 2012.

Diperkirakan suara basis massa Partai Demokrat yang terdiri dari kaum minoritas dan anggota/simpatisan Partai Demokrat dari kalangan perempuan, diperkirakan akan solid memberikan dukungan ke Clinton, terutama di:

California (55 electoral-college)

Minnesota (10 electoral-college)

Wisconsin (10 electoral-college)

Illinois (20 electoral-college)

Michigan (16 electoral-college)

New York (29 electoral-college)

Vermont (3 electoral-college)

Massachussets (11 electoral-college)

Maryland (10 electoral-college)

Washington DC (3 electoral-college)

Sedangkan Trump dengan basis pendukung Partai Republik yaitu pekerja kulit putih dan kelas menengah diperkirakan solid memberikan suaranya di:

North Dakota (3 electoral-college)

Wyoming (3 electoral-college)

Idaho (4 electoral-college)

Nebraska (4 electoral-college)

Oklahoma (7 electoral-college)

Arkansas (6 electoral-college)

Missouri (10 electoral-college)

Alabama (9 electoral-college)

Kentucky (8 electoral-college)

West Virginia (5 electoral-college).

Negara bagian lainnya masih akan diperebutkan kandidat Presiden seperti:

Georgia (16 electoral-college)

Florida (29 electoral-college)

Virginia (13 electoral-college)

North Carolina (15 electoral-college)

Pennsylvania (20 electoral-college)

Ohio (18 electoral-college)

Colorado (9 electoral-college)

Arizona (11 electoral-college)

New Hamsphire (4 electoral-college)

Iowa (6 electoral-college)

Nevada (6 electoral-college)

Maine (4 electoral-college)

Implikasi Global

Terus terang, khalayak hanya mendapatkan “pelajaran demokrasi yang sehat” dari Pilpres AS sangat sedikit, karena selama masa kampanye dan debat Presiden, Clinton dan Trump cenderung melakukan black and negative campaign daripada mengemukakan pendapatnya terkait isu internal di AS ataupun kebijakan luar negeri yang akan ditempuh jika terpilih sebagai Presiden.

Jika Clinton memenangi Pilpres, maka kebijakannya tidak akan berubah banyak dibandingkan dengan kebijakan yang dilakukan Obama, karena satu partai walaupun Clinton kemungkinan tidak akan menyetujui konsep Trans Pasific Partnership (TPP). Namun, jika Trump yang memenangkannya, maka dinamika global akan berkembang menarik karena diwarnai “tingkah polah politik” Trump yang unpredictable, walaupun tetap tidak menghilangkan ciri ultranasionalismenya.

Trump berencana berunding empat mata dengan pemimpin Korut sekaligus menekan China, sekutu utama Korut, sehingga merupakan perubahan kebijakan AS yang signifikan terhadap Korut. Terkait Rusia, Trump mengutarakan ketidaksetujuannya atas aksi militer Presiden Rusia Vladimir Putin di bagian timur Ukraina.

Trump jika menjadi Presiden AS, mengaku akan menyerukan perundingan ulang kesepakatan Paris. Dalam kesepakatan tersebut, lebih dari 170 negara berikrar untuk mengurangi emisi karbon.

Masyarakat AS sebenarnya agak khawatir dengan sikap Trump yang cenderung anti-Muslim, bahkan sikapnya juga dikritik beberapa tokoh seperti mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, mengkritik usulan Trump untuk melarang umat Muslim datang ke Amerika Serikat sebagai usulan yang “memecah, bodoh, dan salah”. Sedangkan, Wali Kota London yang baru, Sadiq Khan, juga menyindir Trump yang menyatakan Khan akan diberikan pengecualian apabila ingin berkunjung ke AS.

Berkaca pada sikap Trump yang anti Islam, maka WNI atau warga negara lainnya yang beragama Islam akan menjalani pemeriksaan imigrasi lebih lama dan ada kemungkinan mereka atau komunitas Muslim juga akan “dilihat secara lebih tajam” di AS. Di samping itu, implikasi global lainnya adalah kemungkinan “perang ISIS vs AS” akan semakin memanas dan berkepanjangan, termasuk kemungkinan terjadinya perang nuklir juga akan terjadi, termasuk kemungkinan PD ke-3 dengan indikasi kenaikan biaya belanja militer, semakin banyak negara yang membuat pangkalan militer, adanya perintah Putin agar warga Rusia di luar negeri segera kembali ke negaranya, termasuk implikasi perang ekonomi dan perebutan pengaruh di titik-titik strategis global seperti Jalur Sutera, Laut China Selatan, Asia Pasifik dan Afrika.

Sumber :

*) Toni Ervianto , adalah alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia (UI).

m.detik.com

Seluk-beluk Pilpres AS

​Bagi masyarakat umum yang kurang memahami kompleksitas sistem pemilu, mereka menganggap pilpres di Amerika berlangsung demokratis. Setiap orang berhak untuk memilih pasangan capres yang diinginkan, juga berhak untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Namun, para pengamat dan akademisi di bidang politik yang memiliki pemahaman lebih seputar mesin pemilu di Amerika Serikat, termasuk bagaimana Electoral College menjalankan perannya sebagai penentu kunci presiden berikutnya, meyakini bahwa pelaksanaan pemilu di Amerika tidak sesederhana yang tampak di layar kaca atau di koran-koran.

Sebagian dari mereka menilai sistem pemilu tidak cukup adil karena kekuasaan rakyat dalam memilih presiden menjadi semu. Sementara sebagian lain menganggap mekanisme pemilihan presiden yang sudah berjalan sejak kemerdekaan Amerika Serikat ini sangat demokratis, bahkan sempurna. Tetapi, dengan catatan, sistem ini hanya cocok diterapkan di Amerika Serikat.

Langsung atau tidak langsung?

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sistem pemilu di “Negara Paman Sam”, sebaiknya dimulai dengan menjawab pertanyaan, apakah rakyat Amerika Serikat memilih calon presiden mereka secara langsung atau tidak?

Bila menganggap pemilu di Amerika Serikat adalah pemilu langsung, Anda salah. Dan faktanya, di Amerika sendiri, banyak warga yang tidak sadar bahwa mereka memiliki persepsi yang salah seperti Anda.

Yang mereka tahu bahwa hari ini mereka mencoblos si A sebagai presiden, maka suaranya itu akan langsung diterima oleh si calon. Mereka tidak tahu kalau ternyata calon presiden pilihan mayoritas rakyat belum tentu menjadi presiden berikutnya.

Namun, bila Anda menganggap pilpres Amerika Serikat menggunakan sistem tidak langsung, jangan bayangkan sistem ini berjalan sesederhana pilpres Indonesia di era Orde Baru, rakyat memilih anggota DPR, lalu anggota DPR memilih presiden dengan cara musyawarah ataupun dengan pemungutan suara di gedung rakyat.

Bila Anda memiliki kesempatan berdiskusi dengan warga Amerika seputar sistem pemilihan presiden, niscaya mereka akan merasa iri dengan sistem pilpres Indonesia pascakejatuhan Orde Baru yang benar-benar dijalankan secara langsung.

Iri karena warga Indonesia benar-benar memilih calon yang mereka inginkan, sedangkan mereka seolah-olah memilih seorang kandidat secara langsung, tetapi secara teknis, presiden terpilih bukanlah pilihan mereka.

“Electoral college”

Pemilihan presiden di Amerika Serikat menggunakan sistem electoral college , yaitu sebuah sistem yang menjadi penentu akhir presiden berikutnya. Dalam sistem ini, presiden terpilih tidak diangkat berdasarkan pilihan rakyat lewat pemungutan suara di TPS, tetapi oleh electoral votes (suara pemilu) yang tersebar di 51 negara bagian.

Setiap negara bagian memiliki jatahelectoral votes yang berbeda. Jatah ini ditentukan oleh banyaknya alokasi kursi Senat dan DPR yang dimiliki tiap-tiap negara bagian. Alokasi kursi Senat dan DPR sendiri bisa berubah berdasarkan populasi penduduk yang ditetapkan oleh sensus sepuluh tahunan.

Saat ini terdapat 538 electoral votes . Jumlah itu ditetapkan berdasarkan 435 kursi DPR (House of Representatives), 100 kursi Senat, ditambah tiga jatah

electoral votes untuk ibu kota Washington DC—meskipun kota pemerintah federal ini tidak memiliki wakil di Senat.

Untuk memenangi pemilu, seorang calon presiden harus mendapatkan minimal 270 dari 538 electoral votes . Oleh karena itu, dalam setiap pemilu, para politisi selalu membidik negara bagian yang memiliki jumlah electoral votes terbanyak, seperti California (55), Texas (34), Florida (27), dan Illinois (21).

Setelah pemungutan suara selesai, para

electors (orang yang memiliki mandat atas electoral votes ) akan menggelar konvensi di ibu kota negara bagian untuk memberikan suara mereka. Dalam pertemuan yang berlangsung pada bulan Desember inilah pilpres benar-benar digelar secara langsung. Mereka akan memilih satu dari dua pasangan capres yang sedang bertarung menuju Gedung Putih.

Lantas bagaimana “elector” ditetapkan?

Pemegang electoral votes diangkat oleh dewan pimpinan partai di tingkat negara bagian. Penetapannya dilakukan dengan mempertimbangkan loyalitas kepada partai dan diyakini tidak akan mengkhianati suara rakyat dan suara partai yang diwakilinya.

Para elector dipilih oleh partai sebelum pemilu berlangsung, waktu persisnya berbeda di masing-masing negara bagian. Masa jabatannya pun berbeda. Dan, satu hal, tidak ada pengumuman resmi dari partai terkait proses penetapan atau pengangkatan elector .

Itulah sebabnya, ketika warga Amerika ditanya soal elector, electoral votes ataupun electoral college, banyak dari mereka yang bingung dan balik bertanya, “Pertanyaan macam apa itu?” Tetapi, ada juga negara nagian yang mengumumkannya dan mencantumkan nama-nama mereka di kertas suara.

Setiap partai yang ikut pemilu, yakni Demokrat dan Republik, mengangkat

elector sejumlah alokasi electoral votes di negara bagian masing-masing.

Misalnya, Wisconsin memiliki 10 electoral votes , maka partai di negara bagian ini masing-masing mengangkat 10 elector . Tetapi, hanya partai yang memenangi pemilu yang bisa mengirimkan elector -nya ke konvensi. Istilahnya, the winner take it all. Pemenang meraup semua jatah electoral votes di tingkat negara bagian.

Dengan sistem semacam itu, ada kesan bahwa pilpres empat tahunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat pada Selasa minggu pertama bulan November (tahun ini jatuh pada tanggal 6 November 2012) tidak digelar untuk memilih presiden, tetapi memilih partai mana yang akan menguasai electoral votes di tiap-tiap negara bagian.

“Popular vote vs electoral vote”

Sampai di sini, keunikan sistem pemilu AS belum seberapa. Saat konvensi electoral college berlangsung, ada beragam muslihat yang mungkin terjadi. Pasalnya, tidak ada ketentuan yang mewajibkan elector memberikan pilihan yang sama dengan amanat partai dan konstituennya.

Dalam electoral college, negara bagian boleh meminta dan boleh tidak meminta para elector memilih berdasarkan hasil pilpres. Dan, setiap elector bisa saja memilih capres yang berbeda dari capres pilihan mayoritas rakyat di tingkat negara bagian.

Esensi dari sistem pilpres di AS adalah pertarungan antara 51 negara bagian (termasuk Washington DC). Selain itu, pilpres di negara ini menggunakan sistem pemilu tidak langsung karena perolehan suara terbanyak tidak bisa memutuskan siapa presiden berikutnya sehingga, dalam sejarahnya, pilpres Amerika mengalami beberapa peristiwa di mana presiden pilihan rakyat tidak bisa menjabat di Gedung Putih.

Mereka adalah Andrew Jackson menang dalam pemungutan suara pilpres 1824, tetapi di electoral college dia kalah dari John Quincy Adams. Samuel Tilden menang dalam pemungutan suara pilpres 1876, tetapi di electoral college dia kalah dari Rutherford B Hayes. Grover Cleveland menang dalam pemungutan suara pilpres 1888, tetapi di electoral college dia kalah dari Benjamin Harrison.

Dan, kasus paling hangat adalah ketika Al Gore menang dalam pemungutan suara pilpres 2000, tetapi akhirnya George W Bush yang menjadi presiden setelah berhasil mencundangi lawannya di electoral college.

Hasil seri

Bagaimana jika hasil perolehan suara electoral college berimbang, dengan perolehan 269 untuk Obama dan 269 untuk Romney?

Bila ini terjadi (dan mungkin terjadi karena total electoral votes adalah bilangan genap), pemilihan presiden berpindah ke lembaga DPR (House of Representatives), berdasarkan Amandemen ke-12 UUD.

Namun, berbeda dengan sistem electoral college di mana satu suara mewakili satu pilihan, pemilihan presiden di DPR ini diwakili oleh 51 suara berdasarkan jumlah negara bagian plus Washington DC. Artinya, setiap negara bagian (yang diwakili oleh sejumlah anggota DPR) hanya memiliki satu suara untuk satu calon presiden.

Pemilihan juga tidak dilakukan dalam satu paket seperti sebelumnya. Calon presiden dan calon wakil presiden menghadapi dua pemilihan yang berbeda.

Capres yang pertama kali meraih 26 suara dari total 51 suara, dinyatakan terpilih sebagai presiden yang baru. Proses pemilihan presiden ini harus selesai paling lambat tanggal 4 Maret.

Setelah itu, lembaga Senat akan memilih calon wakil presiden dengan cara satu orang Senator memiliki satu suara. Cawapres yang meraih 51 suara dari total 100 suara ditetapkan sebagai wakil presiden, mendampingi presiden hasil pemilihan di lembaga DPR.

Penulis: Iskandar Zulkarnaen

Sumber : Kompas.com

Seluk-beluk Pemilu Presiden Amerika Serikat

​Perjalanan Maraton Menuju Gedung Putih

WARGA Amerika Serikat baru saja memulai proses pemilihan umum untuk menentukan presiden periode mendatang. Berbeda dengan sistem pemilu pada umumnya, Amerika memang menerapkan sistem yang agak rumit dan panjang sebelum sampai pada puncaknya, yakni hari pencoblosan pada 4 November 2008.

Tahap pertama dimulai antara satu sampai dua tahun sebelum pemilu. Jadi, untuk pemilu 2008 persiapan paling tidak lebih telah dimulai sejak 2006. Dalam masa itu dibentuk komite khusus oleh masing-masing calon untuk mempelajari peta politik dan menggalang dana. Kampanye pemilu presiden AS merupakan salah satu yang termahal di dunia dan menelan biaya antara ratusan juta sampai satu miliar dolar lebih.

Primary dan Kaukus

Sebagian besar dana itu untuk pemasangan iklan dan perjalanan kampanye maraton ke sebanyak mungkin negara bagian yang dapat dikunjungi kandidat. Pemilihan pendahuluan (primary ) bertujuan menentukan calon-calon presiden. Primary adalah salah satu cara menominasikan kandidat yang akan dicalonkan dalam pemilu. Penyelenggaraan primary itu sendiri bermula dari gerakan progresif di Amerika Serikat. Primary diselenggarakan oleh pemerintah, selaku penerima mandat partai-partai. Di negara lain, nominasi kandidat biasanya berlangsung secara internal dan tidak melibatkan aparatus publik.

Selain primary, cara lain untuk memilih kandidat adalah melalui kaukus, konvensi dan pertemuan-pertemuan nominasi.

Kaukus juga untuk memilih para calon. Namun, kaukus sangat berbeda dengan primary. Kaukus adalah pertemuan di daerah pemilihan dengan diisi debat mengenai platform dan isu kampanye masing-masing partai. Kalau primary digelar oleh pemerintah, kaukus dilaksanakan oleh kelompok sipil, misalnya kelompok media, organisasi nonpemerintah, dan sebagainya.

Bentuk primary mirip pemilihan umum, yakni dengan coblosan, sedangkan pemungutan suara pada kaukus tergantung pada ketentuan masing-masing penyelenggaraan.

Hanya 12 negara bagian yang menggunakan model kaukus, yakni Iowa, New Mexico, North Dakota, Maine, Nevada, Hawaii, Minnesota, Kansas, Alaska, Wyoming, Colorado dan District of Columbia.

Istilah ”masa primary” merujuk pada primary dan juga kaukus, yakni diawali dengan Kaukus Iowa pada pekan lalu dan berakhir dengan Primary Montana pada 3 Juni. Kemudian, digelar konvensi partai untuk menetapkan calon presiden. Konvensi itu bertujuan meratifikasi hasil pemilihan pada primary dan kaukus.

Delegasi untuk konvensi partai juga dipilih pada primary, kaukus negara bagian, dan konvensi negara bagian. Calon presiden ditentukan berdasarkan perolehan mayoritas delegasi untuk memenangi nominasi partai mereka. Calon presiden itulah yang akan mengajukan calon wakil presiden.

Electoral College

Dalam sistem pemilu Amerika Serikat, pilihan rakyat tidak mutlak menentukan kemenangan seorang calon presiden. Pasalnya, AS menggunakan sistem

electoral college .

Electoral College adalah dewan pemilih yang akan memilih presiden. Anggotanya dipilih oleh rakyat pada hari pemilu. Para utusan itu sudah berjanji di awal untuk memilih kandidat tertentu.

Jumlah utusan pada dewan pemilih itu adalah dua orang ditambah jumlah anggota DPR dari negara bagian tersebut. Sehingga, beberapa negara bagian memiliki jumlah utusan terbanyak, seperti misalnya, Florida, dan menjadi sangat menentukan dalam pemenangan pemilu.

Dengan demikian, pemilihan presiden dan wakil presiden sebenarnya adalah pemilu tidak langsung, karena pemenangnya ditentukan oleh suara para pemilih dalam Electoral College.

Pada hari pencoblosan, rakyat memilih dua kali. Pertama, untuk memilih calon presiden favorit. Kedua, untuk memilih utusan berjumlah 538 yang mewakili 50 negara bagian. Utusan inilah yang berhak memilih presiden. Jadi, pilihan rakyat hanya berguna untuk menentukan popularitas kandidat.

Kritik

Nasib calon presiden sebenarnya bergantung pada pilihan dari 538 anggota electoral college itu. Sebanyak apa pun jumlah suara rakyat yang mendukung capres, jika tak berhasil mendapatkan setidaknya 270 suara dari

electoral college tadi, si calon tidak akan terpilih.

Sistem inilah yang menguntungkan George Walker Bush dalam pemilu 2000 silam saat mengalahkan calon dari Partai Demokrat, Al Gore.

Sistem electoral college bukan tidak mendapat kritik. Sistem ini dikritik karena dinilai tidak demokratis. Sistem ini juga dinilai menciptakan ketidaksetaraan suara antara pemilih di masing-masing negara bagian.