Category Archives: Sistem Pemilu AS

Meme-meme Kocak bully Donald Trump

Trump dipastikan akan menyalahkan Partai Demokrat termasuk mantan Presiden Obama

Semoga Allah segera mengazab Donald Trump yang membuat susah orang Palestina dan orang-orang tertindas di seluruh dunia.

Advertisements

Layanan Pemerintah AS Tutup Sementara 😱

Untuk pertama kali sejak tahun 2013, pemerintah Amerika Serikat (AS) tutup atau ‘ shutdown ‘. Situasi ini merupakan yang pertama di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang menjabat sejak 20 Januari 2017.

Dilaporkan CNN , Sabtu (20/1/2018), bahwa ini merupakan pertama kalinya pemerintahan AS tutup saat Kongres dan Gedung Putih dikuasai oleh partai yang sama. Diketahui bahwa DPR AS atau House of Representatives (HOR) dan Senat AS sama-sama dikuasai politikus Republik.

Presiden AS saat ini, Trump, juga dinaungi oleh Partai Republik. Lantas mengapa pemerintah AS bisa tutup?

Diketahui bahwa rencana anggaran pengganti atau ‘ stopgap spending-bill ‘ gagal diloloskan oleh Senat AS dalam voting pada Jumat (19/1) malam waktu AS. Rencana anggaran ini sebelumnya diloloskan oleh HOR pada Kamis (18/1) malam waktu AS.

Dengan tidak diloloskannya rencana anggaran, maka pemerintah AS tidak memiliki dana untuk menjalankan operasionalnya. Situasi ini yang membuat pemerintah AS tutup, atau yang biasa disebut sebagai ‘ government shutdown’.

Apa itu government shutdown?

Seperti dikutip dari TIME , situasi ‘ government shutdown ‘ terjadi saat Kongres tidak meloloskan rencana anggaran federal untuk tahun fiskal mendatang yang diajukan Presiden AS. Rencana anggaran itu untuk membiayai pemerintahan dan operasional departemen federal AS.

Dalam situasi ini, departemen-departemen tidak esensial akan tutup sementara hingga rencana anggaran disepakati oleh Kongres AS. Jangka waktu penutupan pemerintah AS tidak bisa diperkirakan, karena tergantung lobi parlemen.

Hingga kini, para Senator AS masih terus berunding di Capitol Hill, Washington DC. Berbagai lobi dan upaya dilakukan agar kesepakatan bisa dicapai dalam pembahasan rencana anggaran. Kemungkinan besar, rencana anggaran yang baru akan diajukan dan dibahas untuk nantinya di-voting lagi.

Baca juga: Setahun Usai Trump Dilantik, Pemerintah Federal AS Tutup!

Apa yang terjadi saat pemerintah AS tutup?

Ketika pemerintah AS tutup, bukan berarti seluruh operasional federal itu terhenti. Departemen yang berhenti beroperasi hanyalah departemen yang dikategorikan sebagai non-esensial. Apa itu?

Departemen non-esensial merupakan departemen yang tidak tidak terkait dengan keselamatan publik dan keamanan nasional. Mereka yang bekerja pada departemen non-esensial antara lain para pekerja di taman nasional, museum atau monumen bersejarah AS, juga petugas layanan paspor dan visa serta layanan pada situs-situs pemerintahan. Tempat-tempat itu akan tutup selama shutdown berlangsung.

Selama pemerintah AS tutup, mereka akan ‘dipaksa’ cuti atau tetap tinggal di rumah dan tidak mendapat gaji. Kemungkinan besar mereka akan mendapat bayaran yang berlaku surut saat pemerintah AS kembali beroperasi.

Lawan dari departemen non-esensial adalah departemen esensial, atau departemen yang dibutuhkan dan penting bagi keselamatan publik dan keamanan nasional. Kebanyakan pekerja pada departemen esensial akan tetap bekerja selama pemerintah AS tutup, namun mereka tidak akan dibayar.

Yang tergolong departemen esensial adalah militer, lembaga penegak hukum dan otoritas pengontrol lalu lintas udara (ATC). Mereka akan tetap bertugas. Demikian halnya para pegawai Gedung Putih, Kongres AS, Departemen Luar Negeri dan Pentagon atau Departemen Pertahanan.

“Militer akan tetap bekerja, mereka tidak akan mendapat bayaran. Perbatasan masih akan diawasi, mereka (penjaga perbatasan) tidak akan mendapat bayaran. Pemadam masih akan memadamkan api di wilayah Barat, mereka tidak akan dibayar,” sebut Direktur Kantor Pengelolaan dan Anggaran Gedung Putih, Mick Mulvaney, kepada wartawan pada Jumat (19/1) waktu setempat.

Terakhir kali, pemerintah AS tutup tahun 2013 saat era Presiden Barack Obama. Saat itu, pemerintah federal AS tidak beroperasi selama 16 hari. Ada 850 ribu pekerja pemerintah yang terpaksa cuti selama pemerintah AS tutup tahun 2013 lalu.

Departemen Kehakiman berpendapat Trump harus bisa menerima pembayaran dari pemerintah asing

​Departemen Kehakiman mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump tidak melanggar klausula emoluments, sebuah undang-undang dasar yang melarang pejabat federal untuk menerima pembayaran atau hadiah dari pemerintah asing tanpa persetujuan dari Kongres.

Klausul-klausul emoluments telah menjadi subyek perdebatan sejak sebelum Trump menjabat, sebagian karena kerajaan bisnis labirinnya yang oleh para pengawas dan kritikus mengatakan akan melibatkan Trump dalam perangkap konflik kepentingan sebagai presiden.
Pengacara DOJ berpendapat bahwa klausul emoluments tidak berlaku untuk transaksi komersial pasar biasa, seperti biaya yang dikeluarkan dari hotel dan keanggotaan klub golf, pembayaran lisensi, dan sewa kantor, Bloomberg melaporkan pada hari Jumat.
Sebelum dia menjabat, Trump menyatakan bisnisnya setiap tahun akan menyumbangkan keuntungan yang diterima dari pelanggan asing di hotelnya pada Departemen Keuangan AS. Organisasi Trump mengatakan awal tahun ini bahwa profit pertama akan datang pada bulan Maret 2018, menurut Politico.
Departemen Kehakiman meminta seorang hakim untuk menghentikan sebuah tuntutan hukum yang diajukan oleh beberapa penggugat, termasuk Warga Negara untuk Tanggung Jawab dan Etika di Washington (CREW), sebuah kelompok pengawas yang menuduh bisnis Trump menabrak Konstitusi.
“Penggugat membaca Klausul Emolument ini secara ekspansif untuk mencakup semua keuntungan yang diperoleh dari transaksi bisnis dengan instrumen asing, federal, atau negara di mana Presiden memiliki kepentingan finansial,” kata Departemen Kehakiman dalam sebuah memorandum. DOJ juga berpendapat bahwa Kongres yang dikuasai Republikan, bukan pengadilan, yang harus memutuskan apakah Trump melanggar klausul emoluments.
CREW mengajukan tuntutan terhadap Trump pada bulan Januari, menuduh bahwa diplomat asing dan pejabat dapat mencari bantuan Trump dengan menjadi patron Trump dalam jaringan bisnis. 
“Kami tidak ingin sampai ke titik ini,” kata Direktur Eksekutif CREW Noah Bookbinder dalam siaran pers Januari yang mengumumkan gugatan tersebut . “Itulah harapan kami agar Presiden Trump mengambil langkah yang diperlukan untuk menghindari pelanggaran Konstitusi sebelum dia menjabat.”

“Jika dia tidak menghentikan Pelanggaran konstitusionalnya dengan segera dan serius, maka kami terpaksa mengambil langkah hukum,” kata Bookbinder.

Lihat Link >>> http://www.businessinsider.com/did-trump-violate-emoluments-clause-2017-6

Bisakah Donald Trump diimpeachmen sebelum Pelantikan (inagurasi)

​sejak diumumkannya Donald Trump terpilih sebagai presiden AS berikutnya,publik yang marah sudah mulai mencari cara untuk mencegah dia memasuki kantor kepresidenannya.

Beberapa jam setelah hasil diumumkan,di mesin pencari Google melonjak kata “impeachment” diketikkan para pemakai internet dan setidaknya satu profesor hukum percaya mungkin ada cukup bukti mendakwa Trump untuk dugaan penipuan dan pemerasan.
Pasal II dari Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa presiden dapat diberhentikan jika mereka dihukum karena “pengkhianatan, penyuapan atau kejahatan berat lainnya dan ringan.” Menurut Mic, proses ini dimulai dengan Voting oleh DPR dan diikuti dengan uji coba impeachmen resmi di Senat.
Seperti diberitakan setelah Pemilu Presiden, Trump menghadapi sejumlah tuntutan hukum (LawSuits), termasuk satu dugaan penipuan yang melibatkan Trump University.Profesor hukum University of Utah Christopher Lewis Peterson mengaku sebelum pemilu ada pelanggaran hukum yang bisa dijadikan dasar mengimpeach Trump. 

“Atas tindakan ilegal Trump pada seminar-seminar yang diselenggarakannya,maka Hakim federal ditunjuk berdasarkan Pasal III dari Konstitusi AS untuk memutuskan dugaan tindakan penipuan Trump, jika benar merupakan penipuan dan pemerasan, “tulis Peterson dalam sebuah esai. [Sebelum pelantikan Trump] ,”maka Kongres sebaiknya berpegang teguh pada aturan bahwa seorang presiden yang dilantik bukanlah seorang penipu atau pemeras sebagaimana didefinisikan dalam konstitusi.”

Dalam Sejarah AS, dua presiden telah menjalani proses impeachment di DPR, yaitu Andrew Johnson dan Bill Clinton. Namun, Johnson dan Clinton dibebaskan oleh Senat dan tetap masuk kantor. Sementara itu, Richard Nixon mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974 menjelang impeachment karena tersandung skandal Watergate.

.

Tak Ada Masa Tenang di Pilpres AS

​Indonesia mengenal masa tenang, yaitu periode waktu yang melarang kegiatan kampanye dan pencabutan atribut beberapa hari jelang pencoblosan. Namun beda dengan pemilu di Amerika Serikat yang tak mengenal masa tenang.

Bersama rombongan delegasi DPR yang berisi anggota Komisi III sekaligus Ketum PPP Muchammad Romahurmuziy, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Sekretaris Fraksi PPP Amir Uskara, Wakil Ketua BKSAP DPR yang juga Ketua DPP PPP bidang Luar Negeri Syaifullah Tamliha, dan Wakil Sekretaris Fraksi PPP Dony Ahmad Munir, detikcom memantau 3 poll station atau TPS di wilayah Virginia dan Washington DC, Selasa (8/9/2016) waktu AS.

Tiga TPS yang dipantau yaitu di Bush Hill Elementary School, Fairfax County, dan Community Center Arlington County. Kedua TPS ini terdapat di wilayah Virginia. Satu TPS lagi yaitu di Therapeutic Recreation Service, Washington DC.

Hal yang terlihat sangat berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia, di tiga TPS itu masih terdapat atribut kampanye. Atribut-atribut kampanye ini tersusun rapi di sekitar TPS, kebanyakan ditancapkan di tanah, tak ada yang ditempel di pohon. Isinya, tentu saja mengampanyekan Hillary dan Trump.

Alat peraga kampanye di dekat TPS Community Center Arlington County, Virginia

“Trump Pence Make America Great Again,” demikian bunyi tulisan alat peraga dari Partai Republik mengacu pada nama capres Donald Trump dan cawapres Mike Pence.

“Clinton Kaine Beyer,” demikian bunyi tulisan alat peraga Partai Demokrat, mengacu pada nama capres Hillary Clinton, cawapres Tim Kaine, dan calon senator Don Beyer.

Tak hanya alat peraga, tapi juga ada relawan timses Partai Demokrat yang Partai Republik yang membagikan leaflet di dekat TPS. Mereka masih mencoba mempengaruhi pemilih yang menuju TPS. Meskipun relawan kedua partai ini berdiri berdekatan, dan cukup giat mengampanyekan jagoannya masing-masing kepada pemilih yang menuju TPS, namun tak ada keributan.

Pemilihan juga digelar di hari kerja, Selasa (8/11), dengan tujuan agar partisipasi warga AS yang ikut mencoblos lebih banyak dibanding jika di hari libur. Berbeda dengan di Indonesia, yang malah meliburkan hari pencoblosan.

Amir Uskara dan Romahurmuziy menyimak penjelasan The International Foundation for Electoral Systems (IFES)

Soal teknis pencoblosan, bisa dikatakan cukup sederhana namun canggih. Jadi, pemilih yang sudah terdaftar mendatangi TPS, lalu mengambil kertas suara, kemudian menuju bilik suara yang terbilang sederhana.

Di bilik suara, pemilih tidak mencoblos, melainkan menghitamkan lingkaran capres, caleg dan senator pilihannya menggunakan pensil. Teknisnya mirip dengan cara mengerjakan ujian nasional atau SNMPTN. Surat suara yang sudah diisi lalu discan menggunakan alat mirip scanner. Hasil scan lalu menjadi data di TPS tersebut. Setelah TPS ditutup pada petang hari, data itu akan langsung dikirim ke pusat tabulasi suara, dan dihitung.

Wakil Ketua BKSAP Syaifullah Tamliha menyatakan pemantauan langsung Pilpres AS ini jadi pelajaran berharga untuk DPR. Menurutnya Indonesia perlu mengkaji kemungkinan mengggelar pemilihan di hari kerja. Soal tabulasi data menggunakan peralatan canggih juga perlu ditiru. Apalagi Indonesia juga akan menggelar pemilihan legislatif dan pilpres secara serentak.

“Apalagi pemilu akan disamakan dengan pilpres waktunya, jadi akan lebih seru,”

Trump Ajukan Gugatan Hukum untuk Pemungutan Suara Awal di Nevada

​Las Vegas – Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Donald Trump mengajukan gugatan hukum terhadap panitera pemilih di Clark County, Nevada. Gugatan ini terkait pemungutan suara awal yang digelar pekan lalu.

Seperti dilansir Reuters dan CNN , Rabu (9/11/2016), gugatan hukum itu mempersoalkan sebuah tempat pemungutan suara di Las Vegas, yang diizinkan tetap buka hingga malam, dalam pemungutan suara awal.

Dalam gugatan itu, tim pengacara Trump menuding panitera pemilih di Clark County telah melanggar hukum negara bagian. Tim Trump meminta surat suara dari tempat pemungutan suara yang bermasalah itu untuk dipisahkan dari surat suara lainnya, menunggu kemungkinan langkah hukum selanjutnya.

Gugatan hukum ini diajukan pada Senin (7/11) waktu setempat dan secara spesifik menyebut Joe P Gloria selaku panitera pemilih Clark County sebagai pihak tergugat.

Gugatan itu memprotes keputusan Gloria untuk tetap membuka tempat pemungutan suara hingga dua jam setelah waktu resmi penutupan tempat pemungutan suara. Masalahnya, Las Vegas memiliki warga minoritas dalam jumlah besar. Seperti diketahui, warga minoritas di AS cenderung condong kepada rival Trump, Hillary Clinton.

Dalam tanggapannya, juru bicara Clark County, Dan Kulin, menuturkan kepada

CNN bahwa tidak ada tempat pemungutan suara yang diperpanjang jam tutupnya, saat pemungutan awal. Jikalau ada yang memundurkan jam tutup, sebut Kulin, itu karena masih memberikan kesempatan kepada para pemilih yang sudah antre sejak sebelum jam tutup.

Aturan hukum yang berlaku di negara bagian Nevada menyatakan, para pemilih yang sudah berada dalam antrean pada pukul 20.00 waktu setempat, jam tutup resmi tempat pemungutan, harus diperbolehkan menggunakan hak suara mereka.

Gugatan Trump itu menuding panitera pemilih telah melanggar aturan hukum negara bagian karena mengizinkan pemilih untuk masuk dalam antrean setelah pukul 20.00 waktu setempat. Insiden itu dilaporkan terjadi di sebuah tempat pemungutan suara di kawasan warga Latin yang ada di Las Vegas.

Nevada merupakan salah satu negara bagian yang mengizinkan pemungutan suara awal. Kota Las Vegas sendiri, yang merupakan kota terpadat di Nevada, dipandang sebagai basis pendukung Hillary.

Sumber : detik.com

Pilpres Amerika Serikat dan Implikasi Globalnya

Sebenarnya Pilpres AS yang digelar pada 8 November 2016 diikuti empat calon Presiden yaitu Hillary Clinton (Partai Demokrat), Donald Trump (Partai Republik), Gary Jhonson (Partai Libertarian) dan Jill Stein (Partai Hijau). Namun ketatnya kontestasi hanya dipertunjukkan antara Clinton (69 tahun) dan Trump (70 tahun).
Sebanyak 225,8 juta warga AS menjadi pemilih pada Pilpres AS, namun sudah ada lebih dari 30 juta pemilih yang sudah melakukan pencoblosan di beberapa negara bagian dengan beragam alasan. Mereka akan memilih 538 electoral-college, dan mengingat sistem Pemilu di AS memberlakukan prinsip winner-takes all, maka kandidat Presiden yang sudah mendapatkan 270 electoral-college akan menjadi Presiden AS ke-45, di mana kita akan mengetahuinya pada 17 Januari 2017 mendatang.

Peta kekuatan calon presiden Amerika Serikat bergerak signifikan pada hari-hari terakhir, seiring bergulirnya (kembali) isu sensitif, terutama di kubu kandidat presiden dari Partai Demokrat, Hillary Rodham Clinton. Setelah sejak 23 Mei 2016 Hillary terus mengungguli kandidat presiden dari Partai Republik, Donald John Trump, berdasar hasil polling yang dilakukan lembaga-lembaga survei di AS dengan selisih rata-rata 5-6 poin.

Namun, perlahan prosentase kemenangan Clinton berdasarkan survei terakhir terus merosot, seperti ditunjukkan Reuters/Iphos yang memperlihatkan keunggulan Clinton berkurang 5% dari Trump. Langkah Biro Investigasi Federal (FBI) menyelidiki surat elektronik (email) pribadi Hillary disebut-sebut menjadi penyebab meredupnya dukungan publik terhadap mantan ibu negara AS tersebut.

Setidaknya, ada 15 swing states yang menjadi kunci penentu penghuni baru Gedung Putih, pengganti Barack Hussein Obama. Negara bagian itu adalah Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Maine Distrik Ke-2, Michigan, Nebraska Distrik Ke-2, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia, dan Winscosin. Hingga sepekan usai debat ketiga Hillary-Trump 19 Oktober 2016, Hillary masih unggul di delapan swing state, Trump hanya memimpin di Georgia. Di 6 swing state sisanya, dukungan bagi Hillary maupun Trump relatif seimbang (loss up).

Peta kekuatan (dukungan) khususnya di 15 swing states antara capres Donald Trump dan Hillary Clinton cenderung seimbang. Peluang kedua kandidat untuk menang di 15 swing states sama kuat. Selisih kemenangan oleh salah satu capres di negara-negara bagian tersebut diperkirakan bakal sangat tipis. Apalagi sekarang ini masih terdapat 15 persen pemilih mengambang yang tidak kunjung memutuskan pilihan. Jumlah pemilih mengambang ini tercatat tiga kali lipat dibanding pemilih mengambang pada Pilpres November 2012.

Diperkirakan suara basis massa Partai Demokrat yang terdiri dari kaum minoritas dan anggota/simpatisan Partai Demokrat dari kalangan perempuan, diperkirakan akan solid memberikan dukungan ke Clinton, terutama di:

California (55 electoral-college)

Minnesota (10 electoral-college)

Wisconsin (10 electoral-college)

Illinois (20 electoral-college)

Michigan (16 electoral-college)

New York (29 electoral-college)

Vermont (3 electoral-college)

Massachussets (11 electoral-college)

Maryland (10 electoral-college)

Washington DC (3 electoral-college)

Sedangkan Trump dengan basis pendukung Partai Republik yaitu pekerja kulit putih dan kelas menengah diperkirakan solid memberikan suaranya di:

North Dakota (3 electoral-college)

Wyoming (3 electoral-college)

Idaho (4 electoral-college)

Nebraska (4 electoral-college)

Oklahoma (7 electoral-college)

Arkansas (6 electoral-college)

Missouri (10 electoral-college)

Alabama (9 electoral-college)

Kentucky (8 electoral-college)

West Virginia (5 electoral-college).

Negara bagian lainnya masih akan diperebutkan kandidat Presiden seperti:

Georgia (16 electoral-college)

Florida (29 electoral-college)

Virginia (13 electoral-college)

North Carolina (15 electoral-college)

Pennsylvania (20 electoral-college)

Ohio (18 electoral-college)

Colorado (9 electoral-college)

Arizona (11 electoral-college)

New Hamsphire (4 electoral-college)

Iowa (6 electoral-college)

Nevada (6 electoral-college)

Maine (4 electoral-college)

Implikasi Global

Terus terang, khalayak hanya mendapatkan “pelajaran demokrasi yang sehat” dari Pilpres AS sangat sedikit, karena selama masa kampanye dan debat Presiden, Clinton dan Trump cenderung melakukan black and negative campaign daripada mengemukakan pendapatnya terkait isu internal di AS ataupun kebijakan luar negeri yang akan ditempuh jika terpilih sebagai Presiden.

Jika Clinton memenangi Pilpres, maka kebijakannya tidak akan berubah banyak dibandingkan dengan kebijakan yang dilakukan Obama, karena satu partai walaupun Clinton kemungkinan tidak akan menyetujui konsep Trans Pasific Partnership (TPP). Namun, jika Trump yang memenangkannya, maka dinamika global akan berkembang menarik karena diwarnai “tingkah polah politik” Trump yang unpredictable, walaupun tetap tidak menghilangkan ciri ultranasionalismenya.

Trump berencana berunding empat mata dengan pemimpin Korut sekaligus menekan China, sekutu utama Korut, sehingga merupakan perubahan kebijakan AS yang signifikan terhadap Korut. Terkait Rusia, Trump mengutarakan ketidaksetujuannya atas aksi militer Presiden Rusia Vladimir Putin di bagian timur Ukraina.

Trump jika menjadi Presiden AS, mengaku akan menyerukan perundingan ulang kesepakatan Paris. Dalam kesepakatan tersebut, lebih dari 170 negara berikrar untuk mengurangi emisi karbon.

Masyarakat AS sebenarnya agak khawatir dengan sikap Trump yang cenderung anti-Muslim, bahkan sikapnya juga dikritik beberapa tokoh seperti mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, mengkritik usulan Trump untuk melarang umat Muslim datang ke Amerika Serikat sebagai usulan yang “memecah, bodoh, dan salah”. Sedangkan, Wali Kota London yang baru, Sadiq Khan, juga menyindir Trump yang menyatakan Khan akan diberikan pengecualian apabila ingin berkunjung ke AS.

Berkaca pada sikap Trump yang anti Islam, maka WNI atau warga negara lainnya yang beragama Islam akan menjalani pemeriksaan imigrasi lebih lama dan ada kemungkinan mereka atau komunitas Muslim juga akan “dilihat secara lebih tajam” di AS. Di samping itu, implikasi global lainnya adalah kemungkinan “perang ISIS vs AS” akan semakin memanas dan berkepanjangan, termasuk kemungkinan terjadinya perang nuklir juga akan terjadi, termasuk kemungkinan PD ke-3 dengan indikasi kenaikan biaya belanja militer, semakin banyak negara yang membuat pangkalan militer, adanya perintah Putin agar warga Rusia di luar negeri segera kembali ke negaranya, termasuk implikasi perang ekonomi dan perebutan pengaruh di titik-titik strategis global seperti Jalur Sutera, Laut China Selatan, Asia Pasifik dan Afrika.

Sumber :

*) Toni Ervianto , adalah alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia (UI).

m.detik.com