Category Archives: Catatan Politik

OKI tampar Trump Dengan Mengakui Yerusalem ibukota Palestina

Deklarasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan titik balik bagi Palestina dan pukulan telak bagi keputusan Presiden AS Donald Trump atas status Yerusalem. Hal ini diungkapkan kepala Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), Nihad Awad.

“Deklarasi terakhir Presiden Turki Erdogan dan OKI di Istanbul yang mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina adalah satu hasil yang jelas, yang sekarang telah memicu kampanye internasional untuk melawan keputusan Trump,” kata Awad di Global Policy Institute, sebuah lembaga think tank di Washington, Rabu (13/12).

OKI merupakan organisasi yang didirikan dalam pertemuan bersejarah di Rabat, Maroko, pada 1969, setelah sebuah serangan pembakaran di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki. Organisasi ini mengeluarkan sebuah deklarasi pada Rabu (13/12) untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Deklarasi Istanbul yang disebut ‘Freedom for Jerusalem’ dikeluarkan dalam KTT Luar Biasa OKI di Istanbul. “Deklarasi OKI harus dianggap serius, mereka mewakili 57 negara,” ujar Awad, dikutip Anadolu.

Ia berharap masyarakat internasional akan mendukung deklarasi tersebut dan mendorong pihak lain, termasuk Uni Eropa. Uni Eropa dapat memainkan peran yang lebih konstruktif dalam menengahi proses perdamaian jauh lebih baik dari AS.

Berbicara dalam KTT tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga meminta kekuatan dunia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Menurutnya, AS harus membalikkan keputusannya yang mengerikan dan provokatif.

Awad juga yakin masyarakat internasional akan mengikuti seruan Erdogan, yang juga akan mendorong kekuatan lain seperti Rusia dan Cina, untuk melawan keputusan AS.

Menurut Awad, AS tidak pernah menjadi perantara jujur antara Palestina dan Israel. Sebaliknya, AS diduga telah mendukung pendudukan Israel dan mendanai otoritas Israel dengan uang miliaran dolar.

Pakar dan analis yang berbicara di panel yang sama, Martin Sieff, mengatakan pertemuan di Istanbul memiliki kepentingan besar dan dapat membawa perkembangan baru di wilayah tersebut. Ia mencatat Yerusalem yang damai di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman 400 tahun lalu.

“Pertemuan ini akan beresonansi selama bertahun-tahun. Konsekuensi dari pertemuan ini, implikasi politis, strategis, dan diplomatik dari pertemuan ini juga akan menjadi konsekuensi terbesar dan dapat memimpin penataan kembali kawasan ini,” papar Sieff.

Presiden Dewan Pengawas Jaringan Global Bahcesehir University, Enver Yucel, mendefinisikan keputusan Trump sebagai pelanggaran terhadap undang-undang internasional. Ia mengecam pemerintahan Trump karena telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Advertisements

Belgia melepas pemimpin Catalan yang digulingkan 

Carles Puigdemont, presiden terguling Catalonia, telah dibebaskan dari tahanan polisi di Brussels, bersama dengan empat mantan menteri, dengan jaminan dan penundaan Pengadilan.

Politisi Catalan, yang dibebaskan pada hari Minggu itu, telah menyerahkan diri mereka ke polisi di Belgia pada hari sebelumnya, setelah Spanyol mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka di seluruh negara yang tergabung dalam Uni Eropa.
Mantan pemimpin Catalan, yang dibebaskan secara kondisional, diperkirakan akan hadir di pengadilan Belgia untuk masalah ekstradisinya. Surat perintah penangkapan, yang ditujukan pada Puigdemont, dikeluarkan pada hari Jumat mencakup tuduhan seperti ketidaktaatan (makar), penghasutan dan penyalahgunaan dana publik.
Nadim Baba dari Al Jazeera, melaporkan dari Brussels, mengatakan bahwa tuntutan dalam surat perintah tersebut ancaman hukumannya penjara 30 tahun. “Ini sangat serius, banyak orang bertanya-tanya apakah kelima politisi Catalan memulai proses untuk mengajukan suaka politik, sesuatu yang menurut Puigdemont tidak diminatinya.

“Saat ini bukan masalah,” katanya.

 Kelima orang tersebut diperkirakan akan mengajukan banding jika pihak berwenang Belgia memutuskan untuk mengekstradisi mereka kembali ke Spanyol dalam beberapa bulan mendatang. Selain itu, suaka politik dapat memberi mereka lebih banyak waktu, namun akan sangat tidak biasa bagi Belgia untuk mengeluarkan suaka politik bagi warga negara anggota UE lainnya.
Ekstradisi politisi Catalan adalah masalah peradilan dan sepenuhnya di tangan hakim.
Kekerasan ‘bukan pilihan‘ 

 Puigdemont mengatakan kepada media Belgia pada hari Minggu bahwa dia tidak melarikan diri dari Spanyol namun pergi ke Brussels untuk menghindari kekerasan. “Kekerasan tidak akan pernah menjadi pilihan bagi kami,” katanya.

Catalonia telah mengalami pergolakan politik sejak 1 Oktober, ketika wilayah tersebut mengadakan referendum kemerdekaan yang ditentang Pemerintah Pusat Spanyol.

Perkembangan hari Minggu menunjukkan jajak pendapat bahwa partai separatis Catalan kemungkinan gagal mencapai mayoritas mutlak dalam pemilihan regional 21 Desember, yang membawa misi politik soal masa depan Pemisahan Catalonia.

Spanyol mengumumkan pemungutan suara setelah pembubaran pemerintah Catalan karena deklarasi kemerdekaannya.
Pihak pro-pemisahan akan memenangkan sekitar 46 persen suara, menurut jajak pendapat GAD3 yang berbasis di Madrid. Ini berarti kehilangan 1,8 persen sejak pemilihan daerah terakhir pada tahun 2015. Jajak pendapat tersebut diterbitkan pada hari Minggu oleh La Vanguardia, sebuah harian Catalan.
 Partai Separatis harus memenangi antara 66 dan 69 kursi di parlemen Catalan untuk menjadi Mayoritas mutlak dari total 135 kursi​ dewan.

JK: Butuh 100 Tahun bagi Orang Luar Jawa Terpilih Jadi Presiden

JawaPos.com – Tidak mudah bagi orang luar Jawa untuk menjadi Presiden Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memprediksi butuh waktu seabad atau 100 tahun lagi orang non Jawa terpilih sebagai presiden.

Menurut dia, itu dampak dari pemilihan presiden dalam sistem demokrasi yang ada saat ini. ”Demokrasi adalah begitu, memilih sesuai dengan kita,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Rabu (25/10) saat bertemu peserta Young Economist Stand Up.

JK menuturkan sejauh ini dia memegang rekor sebagai orang yang paling banyak mengikuti pemilihan presiden-wakil presiden. Tiga kali dia bertarung memperebutkan kursi tersebut.

”SBY (Susilo bambang Yudhoyono, Red) dua kali (ikut pilpres), Megawati (Megawati Sukarno Putri) dua kali, Prabowo (Prabowo Subianto) dua kali, Wiranto dua kali. Cuma saya tiga kali. Menang dua kali kalah satu kali,” ujar JK lantas tersenyum.

Berita Terkait

Pulang dari Kunker Timur Tengah, JK Langsung Temui Wapres Nigeria

Demo Tiga Tahun Jokowi-JK Berakhir Chaos, Polisi Amankan 9 Mahasiswa

Meski Ditolak JK, Polri Ngotot Densus Tipikor Beroperasi Tahun Ini

———$$$$$$$$$$$$——-

Dalam situasi diskusi yang santai para peserta pun turut tertawa ringan mendengarkan penjelasan JK.

Pria kelahiran Watampone, 75 tahun lalu itu juga menuturkan pada saat kalah pilpres 2009 itulah salah satu peristiwa yang membuatnya sedih.

”Tapi saya tidak shock, tidak apa-apa. langsung kita pergi jalan-jalan kita lupakan, keluar negeri,” ujar pria berdarah Bugis itu.

Menurut JK tidak mudah seorang dari luar Jawa untuk menjadi Presiden karena seperti yang dia katakan demokrasi itu memilih seseorang yang sesuai dengan pemilih itu.

Kondisi itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Bahkan, di Amerika Serikat yang jadi rujukan dalam berdemokrasi pun terjadi.

”Di Amerika saja butuh 170 tahun untuk orang Katolik jadi presiden. Butuh 174 tahun Kennedy (Jhon F. Kennedy) jadi presiden. Butuh 240 tahun untuk orang hitam jadi presiden. Jadi kira-kira butuh 100 tahun untuk orang luar Jawa jadi presiden,” ungkap dia lantas tersenyum.

19 Pilkada Serentak Tahun 2018 di Jawa Timur

Sumber : Detikcom

Surabaya – Tahun 2018 adalah tahun pesta demokrasi masyarakat Jawa Timur. Seluruh rakyat di 38 kabupaten dan kota akan mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan dari 38 daerah, 18 daerah lainnya gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Tahun 2018 ada 18 pilkada kabupaten dan kota. Serta pemilihan Gubernur Jatim,” kata Choirul Anam, Komisioner KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Data, Jumat (15/9/2017).

19 Pemilihan kepala daerah serentak itu yakni, Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Sedangkan kabupaten dan kota yang menggelar pilkada yakni:

1. Kabupaten Lumajang

2. Kabupaten Bondowoso

3. Kabupaten Probolinggo

4. Kota Probolinggo

5. Kabupaten Pasuruan

6. Kota Malang

7. Kabupaten Nganjuk

8. Kabupaten Jombang

9. Kota Kediri

10. Kota Madiun

11. Kabupaten Madiun

12. Kabupaten Magetan

13. Kabupaten Tulungagung

14. Kota Mojokerto

15. Kabupaten Bojonegoro

16. Kabupaten Bangkalan

17. Kabupaten Sampang

18. Kabupaten Pamekasan

“Tahapannya pilkada kabupaten dan kota, waktunya sama dengan pilgub,” tuturnya.

Tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) pada 8-10 Januari 2018. Penetapan paslon pada 12 Februari. Masa kampanye dimulai 15 Februari-23 Juni 2018 dan masa tenang 24-26 Juni.

“Pemungutan suara pada 27 Juni 2018,” jelas mantan komisioner KPU Kota Surabaya ini. 

Raja Spanyol menolak Referendum Catalan

Raja Spanyol Felipe VI menyuarakan penolakannya terhadap upaya elit politik  Catalan yang hendak memisahkan diri, mendesak pihak berwenang negara untuk mempertahankan apa yang dia sebut sebagai “tatanan konstitusional”.

Felipe pada hari Selasa, dengan tegas mengatakan bahwa “adalah tanggung jawab kekuasaan negara yang sah untuk memastikan tatanan konstitusional berjalan”. Dia mengeluarkan peringatan tersebut dalam sebuah pidato di televisi dua hari setelah warga Catalan mengadakan referendum terlarang  yang diwarnai oleh kekerasan polisi. Dia berbicara setelah ratusan ribu warga Catalan marah atas kekerasan  polisi terhadap para pemilih saat mengikuti referendum kemerdekaan wilayah mereka pada hari Minggu.
Elit politik  Catalan melakukan pemungutan suara untuk memisahkan diri dari pemerintah nasional Spanyol secara ilegal. “Dengan perilaku tidak bertanggung jawab mereka, mereka dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan sosial Catalonia dan seluruh Spanyol,” kata Felipe pada tokoh politik  Catalan. “Mereka telah menempatkan diri mereka sepenuhnya di luar hukum dan demokrasi.” 
Seruan Perdamaian 

Felipe mengulangi seruan sebelumnya untuk Persatuan Bangsa Spanyol, tapi penyelesaian krisis ini akan rumit setelah kekerasan pada hari Minggu.
Serikat pekerja polisi dan pakar politik mengatakan bahwa pemerintah Spanyol berisiko kehilangan kendali atas wilayah timur laut. Hal ini dianggap sebagai krisis politik terburuk Spanyol sejak kudeta militer pada tahun 1981, yang dijinakkan oleh ayah Felipe, Raja Juan Carlos I.
Massa di Barcelona pada hari Selasa berteriak agar pasukan keamanan nasional keluar dari wilayah tersebut, men-cap mereka sebagai “pasukan pendudukan” dan mengangkat jari tengah mereka pada sebuah helikopter polisi yang berputar-putar di atas kepala.

Teror PKI 61-65

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Budayawan Betawi Ridwan Saidi yang hidup di era Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebutkan, partai tersebut mulai gencar melakukan teror sejak 1961 hingga akhirnya mereka di’gulung’ oleh rakyat. Karena itu, apabila saat ini PKI betul-betul muncul kembali, hanya ada satu kata. “Lawan!” ungkap pria berusia 75 tahun itu di teras rumahnya kepada Republika.co.id , Kamis (28/9).

Dengan menggunakan sarung dan kemeja tanpa dikancing, Ridwan bercengkrama dengan Republika.co.id tentang apa saja yang pernah ia alami ketika muda dulu terkait keberadaan PKI. Menurutnya, banyak kebohongan dan fitnah yang PKI lakukan terhadap musuh-musuhnya.

“Awalnya, tahun 1952 mereka direhabilitasi oleh Soekarno setelah pemberontakan Madiun dengan cara para tokoh PKI diterima menghadap ke Istana. Aidit, Lukman, Tan Ling Djie, mereka diterima oleh Bung Karno,” kata dia.

Setelah itu, PKI melakukan persiapan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 1955. Menurut Ridwan, mereka mengerahkan gelandangan pengemis untuk mendukung mereka. PKI memenuhi Jakarta dengan yang Ridwan sebut gembel.

“Penuh Jakarta itu dengan gembel, dan mereka diproses oleh jaringan PKI di kelurahan untuk mendapatkan KTP. Sehingga, hasil Pemilu itu, PKI menduduki posisi keempat untuk pemilihan anggota DPR,” ungkap Ridwan.

Pada Pemilu 1955 tersebut, tiga partai di atas PKI adalah PNI, Masyumi, dan NU. Akan tetapi, pada saat pemilihan DPRD, PKI naik menjadi peringkat kedua.

Ridwan menjelaskan, dalam kampanyenya itu, PKI melakukan suatu kebohongan kepada masyarakat. Saat itu, mereka berkata kepada masyarakat, PKI itu singkatan dari Partai Kiai Indonesia. Bahkan, mereka berkampanye menggunakan gambus.

“Kampanye mereka pakai gambus waktu itu. Itu sudah melakukan kebohongan-kebohongan di situ. Kampanyenya juga menyerang pribadi, dulu nggak ada aturannya kan . Dia melempar kebohongan-kebohongan,” tutur dia.

Kemudian, Ridwan mengatakan, PKI melakukan banyak aksi yang sebetulnya merusak ketentraman kerja di perusahaan-perusahaan swasta. Saat itu, PKI ingin menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta. Padahal, tidak semua perusahan swasta itu milik pemerintah Hindia-Belanda.

“Kan ada aturan hukum untuk mengambil alih. Macam-macam perusahaan itu, didemo terus-menerus membawa kegelisahan. Sejak 1957, dia terus melakukan aksi-aksi demikian hampir setiap hari,” kata dia.

Pada 1960, Undang-Undang (UU) Agraria dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Menurut Ridwan, UU tersebut merupakan UU yang bagus. Tapi, dia bingung karena PKI justru menolaknya. Mereka lebih memilih mematok tanah secara sepihak.

Salah satu peristiwa yang ia ingat adalah Peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa itu terjadi tahun 1965. Kala itu, menurut Ridwan, terbunuh seorang TNI, Peltu Sudjono karena mencegah usaha PKI merampas tanah di Bandar Betsi.

“Anehnya, mereka tidak mendukung. Dia lebih mau aksi sepihak duduki tanah di mana-mana sampai terjadi bentrokan fisik dan ada korban lah seperti Bandar Betsi di Sumatera Utara. Itu yang mengherankan saya,

kok dia nggak mau UU agraria,” ungkap dia.

Ridwan mengaku, pada masa itu bisa dibilang mahasiswa yang sedang berada di kampus untuk kuliah merasa tidak nyaman. Itu karena saat itu harus berhadapan terus-menerus dengan PKI. Terutama para anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

“Dia menuntut pembubaran HMI kan. Dengan aksi yang terus menerus hampir setiap hari. Kan mereka pengangguran, siap aksi,” kata dia.

Saat itu, Ridwan tergabung ke dalam HMI. Ia juga menceritakan ketidakadilan PKI melalui kelompok-kelompoknya terhadap organisasinya tersebut kala itu. Seperti menahan undangan acara kenegaraan yang seharusnya juga diikuti oleh pihaknya saat itu.

“Kita mengalami bagaimana mereka menguasai Front Pemuda. Itu kan federasi dari seluruh ormas pemuda. Kita selalu nggak dapet undangan kalau ada acara kemerdekaan, sumpah pemuda dan lainnya itu,” tutur dia.

Saat itu, HMI merupakan anggota dari Front Pemuda. Namun, Front Pemuda itu, kata dia, dikuasai oleh Pemuda Rakyat. Pemuda Rakyat merupakan kelompok sayap milik PKI.

Menurut Ridwan, pernah ada kegiatan Rapat Raksasa Merebut Irian Barat. Ketika itu, pihaknya tidak mendapatkan undangan untuk kegiatan tersebut. Ia menyebutkan, hal itu dilakukan agar HMI dipandang sebagai organisasi yang kontrarevolusi.

” Kan dulu tuduhannya itu HMI kontrarevolusi, ‘liat aja tuh Rapat Raksasa Merebut Irian Barat kagak ngikut ‘. Padahal mah nggak diundang,” tutur dia.

Meski demikian, Ridwan dan beberapa kawannya tetap datang dengan cara menyelusup ke dalam acara-acara tersebut. Seperti contohnya saat diadakan acara Pidato Bung Karno yang diselenggarakan oleh Front Nasional.

“Misal gini, dia kalau ada acara nasional, tau-tau kita muncul padahal sudah dihadang. Kita duduk deket-deket die kelompok PKI, Gerwani segala macem,” cerita Ridwan.

Melihat HMI yang sudah dihadang tapi bisa masuk ke acara tersebut, menurut Ridwan, kelompok-kelompok sayap PKI tersebut mulai menyanyikan lagu Nasakom Bersatu Hancurkan Kepala Batu. Tapi, kemudian ia dan teman-temannya membalas lagu tersebut dengan Garuda Pancasila.

“Kan kita dengan cara melewati gerbang baru kita pakai atribut. Baru deh dihajar pakai lagu, ya kita bales dengan Garuda Pancasila, hahahahaha, ” katanya seraya tertawa.

Peristiwa terparah


Lalu, Ridwan menceritakan beberapa hal yang ia ingat tentang tindak tanduk PKI saat itu. Ia mengingat beberapa hal yang menurutnya paling parah yang pernah dilakukan oleh PKI terhadap lawan-lawannya yang tak sepaham.

Pada saat itu, kata dia, PKI menguasai Serikat Buruh Kereta Api (SBKA). Mereka kemudian mengganggu perjalanan kereta api yang sudah penuh sesak dengan penumpang di dalamnya. Menurut Ridwan, dari Jakarta menuju Cirebon bisa ditempuh hingga 11 jam karena gangguan itu.

“Macam-macam (ganggunya) banyak berhentinya kereta itu. Bagaimana tiba-tiba ada bendera merah, kan kalau begitu berhenti kereta,” tutur dia.

Menurut dia, saat itu perjalanan menggunakan kereta tak ada yang nyaman. Walaupun memang saat itu keadaan kereta api tak senyaman sekarang, apa yang ada dipikiran masyarakat saat itu adalah yang penting sampai ke tempat tujuan terlebih dahulu.

“Kalau misalnya sesek sih udah lah ye kita alamin jongkok juga susah, apalagi diri. Tapi persoalannya itu lambat karena berhenti terus dan kita tidak mengerti kenapa berhenti,” ungkap dia sembari meminum kopinya.

Selain buruh kereta api, menurut dia, buruh-buruh pelabuhan juga sering dikerahkan untuk mogok kerja oleh PKI. Sehingga, angkutan barang itu sering terlambat di pelabuhan. Akibatnya, ekonomi mengalami kelumpuhan saat itu.

“Ekonomi dilumpuhkan juga saat itu. Tahun itu mulai aksi tahun 61 sampai 65. Tahun itu mereka gencar-gencarnya melakukan aksi sampai akhirnya digulung sama rakyat,” kata Ridwan.

Ridwan juga mengalami langsung penyabotasean kegiatan dakwah oleh PKI. Kala itu, tahun 1964 ia mengikuti kegiatan Isra Miraj di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Acara yang seharusnya mulai jam delapan malam, mundur hingga pukul setengah satu malam.

“Mereka mengerahkan masa dan menuntut pidato saat itu. Banyak mereka mengaku RT, RW, atau apa dulu RK segala macam bergantian pidato dari jam delapan sampai setengah satu die borong,” kata dia.

Akibatnya, ketika itu tidak ada yang bisa berpidato. Tapi, Ridwan bersama dengan Mayor Yunan Hilmi Nasution dari Pusat Rohani Angkatan Darat tetap melakukan kegiatan tersebut. Keduanya berjanji saat itu untuk bertahan karena umat sudah bubar.

“Kata Pak Yunan ke saya, ‘kita jangan bubar, kita bertahan di sini. Nanti, ketika giliran saudara pidato saya yang dengar tidak apa-apa. Giliran saya yang pidato, saudara yang dengar’. Itu terjadi,” jelas Ridwan.

Benar saja, mereka berdua bertahan hingga acara selesai dan berpidato. Kemudian acara selesai pukul 01.30 WIB. Ridwan bersama temannya kembali ke rumahnya di bilangan Sawah Besar menggunakan becak.

Di lain waktu masih pada era mencekam itu, di daerah perkampungan rumahnya, disebarkan selebaran berisi daftar orang-orang yang harus dipotong lehernya. Ayahanda Ridwan menjadi salah satu orang yang ada di dalam daftar tersebut.

“Mereka mengedarkan selebaran di kampung masing-masing yang isinya orang-orang yang mesti dipotong. Termasuk bapak saya. Iya (karena musuh tidak sepaham). Itu teror dia,” ujar Ridwan.

Soal fitnah yang paling besar oleh PKI, menurut Ridwan, adalah fitnah yang dialami oleh Buya Hamka, Ghazali Sahlan, dan Dahlari Umar. Mereka bertiga menghadiri acara khitanan di Mauk, Tangerang. Acara khitanan anak dari salah satu tokoh Masyumi di Mauk bernama Ismaun.

“Lantas PKI melaporkan di sana itu diadakan rapat gelap. Padahal menghadiri khitanan. Ditangkap mereka itu dan baru keluar tahun 1966,” kata dia.

Kala itu, Ridwan sempat membesuk salah satu tahanan, yaitu Ghazali Sahlan. Saat itu Ridwan diajak oleh anak Ghazali Sahlan setelah mendapatkan surat dari sang bapak. Ridwan pun melihat suratnya langsung dan melihat kondisi Ghazali Sahlan di penjara.

“Ghazali Sahlan mulutnya disetrum. Selama enam bulan dia cuma makan tetesan air pisang ambon saat ditahan oleh PKI, ya kita anggap PKI-lah. Rezim waktu itu kan dikuasai PKI,” tutur Ridwan.

PKI bangkit, lawan!


“Itulah PKI seperti itu. Mau lagi dikembalikan yang seperti itu sekarang?” kata Ridwan cukup sering di tiap akhir ceritanya tentang apa yang dilakukan PKI saat itu.

Mengenai isu kebangkitan PKI yang merebak saat ini, ia hanya mengatakan satu kata kepada Republika.co.id, yaitu “Lawan” tadi. Menurutnya, tidak perlu ada omongan macam-macam.

“Dalam bentuk apa pun, tergantung dia mau main cara apa, kita hadapi. Dulu saja kita lawan, sekarang apalagi?” kata dia.

Ridwan mengatakan, janganlah PKI bermimpi untuk bangkit lagi. Menurutnya, upaya pelurusan sejarah tak perlu dilakukan karena ketika itu, kedua belah pihak antara PKI dan non-PKI kondisinya sedang berperang.

“Ini kan perang, dia kalah ya udah dong nyerah nggak usah diomongin lagi. Terang saja dong , bentrokan ada korban,” ungkap Ridwan.

Ia juga mengatakan, pelarangan organisasi PKI merupakan konsekuensi terhadap apa yang telah mereka lakukan sebelum-sebelumnya, bukan di tahun 1965 saja. Seperti di tahun 1948, aksi pembantaian pada pemberontakan Madiun.

Menurut Ridwan, korbannya bukan saja ulama, tetapi juga yang lain, seperti orang tua Sri Bintang Pamungkas. “Dia nggak hitung korban dari pihak kite? ya kan? Saya nggak tertarik ngomongin ini. Jangan sok jago dong kalau nggak mau ada korban,” terang Ridwan.

Perang Dingin, CIA, dan Kejatuhan Sukarno

Jakarta – Buku terbaru Greg Poulgrain, The Incubus of Intervention: Conflicting Indonesian Strategies of John F. Kennedy and Allen Dulles, yang baru diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memantik kembali diskusi publik mengenai misteri keterlibatan CIA dalam menjatuhkan pemerintahan Sukarno. Dalam buku tersebut Poulgrain, sejarawan University of Sunshine Coast, Australia berpendapat bahwa kejatuhan Sukarno dan terbunuhnya Kennedy merupakan manuver dari eks Direktur CIA, Allen Dulles yang ingin menguasai sumber daya alam Papua.

Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI, dalam komentarnya meragukan temuan Poulgrain tersebut. Menurutnya, Allen Dulles sudah tak jadi direktur CIA lagi saat Kennedy tewas dan Sukarno jatuh. Apakah Dulles masih mempunyai power saat itu?

Keterlibatan CIA dalam usaha menggulingkan Sukarno memang menjadi perdebatan hangat di kalangan sejarawan. Beberapa buku muncul memperlihatkan adanya upaya CIA tersebut, di antaranya The United States and the Overthrow of Sukarno 1965-67 karya Peter Dale Scott, Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia karya George McT. Kahin, Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S-Indonesian Relations 1960-1968 karya Bradley Simpson, dan Legacy of Ashes: The History of the CIA karya Tim Weiner.

Meskipun demikian, karya-karya tersebut tidak menyebutkan Allen Dulles sebagai aktor tunggal di balik jatuhnya Sukarno. Sebagai institusi, CIA memang berupaya menjatuhkan Sukarno dan membasmi PKI. Dan, yang perlu diperhatikan lagi bahwa hal tersebut perlu dilihat dalam bingkai yang lebih luas, yakni kebijakan politik luar negeri AS dalam Perang Dingin.

Perang Dingin begitu mempengaruhi situasi politik negara-negara Dunia Ketiga. Kontestasi hegemoni terjadi antara AS dengan Blok Barat-nya dan Soviet dengan Blok Timur-nya dalam memperluas pengaruh politik masing-masing mencampuri urusan politik internal negara berkembang. Antagonisme Perang Dingin semakin pelik karena muncul berbarengan dengan gelombang dekolonisasi yang terjadi di Asia dan Afrika pada 1940-1960-an. Situasi kompleks inilah yang mendasari sejarawan Odd Arne Westad dalam karya monumentalnya The Global Cold War berpendapat bahwa arena utama dari konflik Perang Dingin bukan terjadi di Eropa, tapi di Dunia Ketiga.

Hubungan politik AS dan Indonesia pada 1940-1960-an pasang surut. Di akhir 1940-an AS begitu suportif dengan Indonesia karena Sukarno mendukung penumpasan pemberontakan komunis di Madiun. Sebagai “hadiah” atas keseriusan Indonesia dalam mengatasi pemberontakan Madiun, AS mendesak Belanda agar segera meninggalkan Indonesia. Di awal 1950-an, kemesraan antara Kabinet Sukiman (Masyumi) dan AS ditandai dengan ditandatanganinya bantuan ekonomi dan persenjataan, Mutual Security Act (MSA) .

Namun, pandangan AS terhadap Indonesia berubah menjelang pertengahan 1950-an. Pertama, ini disebabkan oleh kembalinya PKI yang seolah dibiarkan oleh pemerintah Indonesia. Sikap Sukarno sendiri membebaskan kembalinya PKI didasari oleh pemikirannya yang tidak hanya menekankan persatuan Indonesia berdasarkan etnis atau agama, tapi juga persatuan ideologi.

Kedua, berubahnya kebijakan AS berkaitan dengan visi politik luar negeri Indonesia yang dianggap berseberangan dengan AS. Pada 1954, Indonesia diajak bergabung ke dalam aliansi pertahanan di bawah AS untuk membendung komunisme bernama SEATO. Namun, Ali Sastroamidjojo bersama negara non-blok lainnya, seperti India dan Burma, menolak untuk bergabung.

AS semakin khawatir dengan menjauhnya Indonesia dari sisi mereka ketika Indonesia mendorong terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1955. Ketakutan dari pemerintah AS terhadap KAA didasari oleh dua faktor. Pertama, mereka takut bahwa konferensi ini mempersatukan kekuatan Dunia Ketiga untuk melawan AS. Kedua, mereka menganggap bahwa konferensi ini mengakomodasi penyebaran komunisme, sebab China diundang hadir sebagai peserta.

Anggapan AS bahwa Sukarno menolak bergabung dengan Blok Barat semakin kuat di saat Sukarno mampir ke Moskow dan Beijing setelah kunjungan kenegaraan ke Washington. Menteri Luar Negeri AS, John Foster Dulles pernah mengatakan pada Sukarno bahwa politik global AS, “mesti memihak yang satu atau memihak yang lain, karena sikap netral itu amoral.”

Dengan sikap Sukarno yang cenderung bergerak ke “kiri” setelah 1955, maka CIA menjalankan operasi untuk meruntuhkan kekuasaan Sukarno. Pada 1957, CIA membuat film porno yang menggambarkan Sukarno tidur bersama agen perempuan cantik asal Soviet. Selain itu, CIA punya andil dalam melontarkan tuduhan palsu bahwa PKI otak di balik peristiwa (upaya) pembunuhan Sukarno di Cikini.

CIA menggelontorkan dana yang besar dalam membantu persenjataan para pemberontak daerah di Sumatera dan Sulawesi. Pada Januari 1958, Einsenhower secara langsung campur tangan memberikan perlindungan udara kepada unit militer pemberontak, dan menempatkan kapal perang angkatan laut untuk ikut campur tangan di Sumatera (Simpson, 2008). Para pemberontak PRRI bersama pasukan AS dengan leluasa pindah dari pangkalan militer Inggris di Singapura, dan berlatih di fasilitas AS di sekitar kawasan itu, termasuk Taiwan, Guam, dan Filipina.

Tertembaknya pesawat Allan Pope, mantan letnan satu Angkatan Udara AS yang juga agen CIA, membuat AS tidak bisa berkelit lagi bahwa Eisenhower memang mendukung jalannya pemberontakan.

Sukarno yang mengetahui suplai persenjataan AS kepada pemberontak memperingatkan Eisenhower supaya “tidak bermain api di Indonesia.” Jika AS mau menjadikan Indonesia seperti Korea atau Vietnam, maka yang terjadi adalah Perang Dunia Ketiga, ancam Sukarno.

Kebijakan AS berubah moderat kepada Indonesia setelah John F. Kennedy menggantikan Eisenhower. Kennedy yang menghadapi dilema bagaimana mengatasi masalah Irian Barat, pembentukan Federasi Malaysia, dan juga menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan minyak AS lebih mengedepankan diplomasi yang rasional demi kepentingan strategis AS.

Di era Konfrontasi Malaysia, kebijakan yang semakin ketat Sukarno terhadap investasi Barat menyulitkan perusahaan minyak AS untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Bisnis minyak sendiri semakin sulit di era Konfrontasi karena keputusan pemutusan dagang dengan Malaysia oleh Sukarno membuat Stanvac dan Caltex kehilangan pasar di Malaysia, dan menutup akses mereka ke gudang penyaluran dan fasilitas pengilangan di Singapura yang digunakan untuk mendistribusikan minyak ke Asia Tenggara (Simpson, 2008)

Kennedy ingin mendekati Sukarno secara persuasif untuk membicarakan masalah Malaysia, Irian Barat, investasi bisnis, dan juga komunisme dengan menjadwalkan kunjungan ke Indonesia. Namun, nahas, ia keburu dibunuh dan ini mengubah arah kebijakan luar negeri AS menjadi lebih keras.

Besarnya kekuatan komunis serta dukungan Sukarno terhadap PKI untuk membantu propaganda revolusionernya mendorong semakin intensifnya operasi CIA untuk meruntuhkan PKI. CIA melakukan dua operasi utama untuk mendukung misi ini. Pertama, menjalankan propaganda rahasia untuk “membangun citra PKI sebagai musuh yang semakin ambisius dan berbahaya terhadap Sukarno.” Kedua, CIA mendorong, mengkoordinasi, dan membantu diam-diam “individu dan organisasi untuk menghambat PKI”, bahkan dengan menggelontorkan dana.

Pada 1965, ketidakpercayaan Sukarno terhadap Barat ditunjukkan dengan keluarnya Indonesia dari PBB. Indonesia pun semakin mesra dengan China daripada Soviet. Sebab, China mendukung visi politik internasional Sukarno untuk menggalang kekuatan progresif Dunia Ketiga di bawah Nefo dan menggayang Malaysia.

Di dalam negeri sendiri, sikap anti-Amerika Sukarno semakin kuat. Pada 15 Februari 1965, ia mengumumkan pendudukan perpustakaan USIA di Jakarta setelah 17.000 demonstran mengepung bangunan ini. Kemudian, beberapa hari kemudian demonstran di Medan merampas sebagian isi Konsulat AS. Sukarno pun melarang beredarnya majalah

Time, Life, US News and World Report, dan Newsweek .

Polarisasi politik antara kekuatan antikomunis dan komunis meningkat pada pertengahan 1965 di Jawa, Bali, dan Sumatera. Di samping itu, Sukarno cukup khawatir mendengar rumor adanya rencana kudeta yang merebak di Jakarta. Gosip ini mungkin sebagian besarnya disebarkan oleh intelijen AS dan Inggris.

Peristiwa 1 Oktober 1965 yang ganjil dan sembrono –yang menurut beberapa sejarawan merupakan konsekuensi yang bisa diprediksi dari pertarungan politik berbulan-bulan antara PKI, angkatan darat, dan kekuatan antikomunis– memberikan momentum bagi AS dan juga Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI. Tidak sampai di situ, peristiwa ini menjadi titik balik dari jatuhnya kekuasaan Sukarno.

Kejatuhan Sukarno perlu dilihat tidak hanya dalam bingkai pertarungan politik internal dalam negeri Indonesia, tapi lebih luas lagi merupakan akibat langsung dari antagonisme Perang Dingin. Tidak hanya Sukarno yang (di)jatuh(kan) pada 1960-an; beberapa pemimpin progresif dari Dunia Ketiga lainnya, seperti Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Che Guevara, Juan Bosch, João Goulart juga bernasib sama.

Sumber  : Detikcom 

Oleh :

Wildan Sena Utama peneliti sejarah, alumnus pascasarjana Leiden University