Category Archives: Catatan Politik

Membubarkan HMI dan HTI

​REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Yusuf Maulana *)


Ernest Utrech, sebuah nama yang mesti dikenang sebagai pelajaran bagi aktivis Islam. Nama Prof Drs Ernest Utrech SH, amat sangat asing bagi aktivis pergerakan hari ini. Dalam kurun 1950-an, Utrech, seorang warga keturunan Belanda-Indonesia berhaluan Kiri, acap membuat gaduh di kalangan akademik dan politik.

Sebagaimana dicatat oleh Agussalim Sitompul (1982) dalam karyanya, HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta, Utrech merupakan aktor intelektual yang getol menyuarakan pendiskreditan Himpunan Mahasiswa Islam. Tuduhan yang ia lontarkan ujungnya adalah agar HMI dibubarkan oleh Presiden Sukarno. Setali fitnahnya pada Masyumi, Utrech pun begitu benci pada HMI.

Di beberapa kota, provokasinya berujung perlawanan. Hingga ia pun ditempatkan di Jember. Jabatannya: Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Brawijaya cabang Jember. Rupanya, kedudukannya di Jember ini, semacam kulminasi kebenciannya pada HMI. Dari tangannya lahir Surat Keputusan Nomor 2/1964 tanggal 12 Mei 1964 yang melarang keberadaan HMI di kampusnya. Peristiwa SK No 2/1964 ini, kalangan yang seide dengan Utrech pun menggalang kekuatan. Maka, mulailah kampanye pembubaran HMI di banyak tempat, khususnya di Jawa.

HMI, kala itu, nyaris saja senasib para orangtuanya di Masyumi: dibubarkan. Tak hanya dibubarkan, nama baik para aktivisnya jadi bulan-bulanan. Belum tindakan lain yang mengarah pada ancaman dan intimidasi fisik.

Atas izin Allah, usaha para aktivis senior Islam untuk tidak terjadi lagi pelarangan gerakan dakwah, lebih-lebih di kalangan generasi muda, membuahkan hasil. Patut kiranya disebut andil politisi dan para ulama di Nahdlatul Ulama yang menggaransi pada Sukarno bahwa HMI bukan dan tidak seberbahaya Masyumi sebagaimana tudingan Ernest Utrech.

Kejadian 53 tahun lampau itu, sudah semestinya jadi pelajaran. Bagi siapa saja, terutama di kalangan aktivis Islam. Bahwa ada kalangan yang memanfaatkan kekuasaan dan kekuatan ideologi yang di jantung kekuasaan untuk menista dan membunuh tanpa ampun lawan-lawannya.

Berbeda dengan semasa Utrech duduk sebagai anggota konstituante dari PNI, sebagai akademisi kiri malah ia tanpa malu-mau menjadi propagandis dan mesin pembunuh. Adu argumentasi diganti kesemenaan dan eksekusi tanpa debat terbuka. Posisinya hanya digunakan sebagai aji mumpung menindas lawan.

Hari ini, “festivalisasi” yang diikuti “parade” menista kekuatan islamis begitu terasa. Tak perlu jadi sosok pintar dalam akademik untuk merasa. Keluarnya Perpu No 2 Tahun 2017 menjadi gong serupa SK No 2/1964 oleh seorang Utrech sendiri!

Bayangkan, dari akademisi satu bisa menjalar gerakan menggayang HMI; bagaimana bila festival kepongahan berkuasa dan antipati pada kekuatan lain dilakukan oleh penguasa? Serupa HMI yang dimitoskan subversif dan pewaris Masyumi (yang kadung dilekatkan oleh pendukung rezim Sukarno sebagai pemberontak), demikian pula ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia dipandang. “Penolakan” pada demokrasi dan Pancasila hanya mitos menutupi kegemaran penguasa mengambil jalan pintas ketimbang mengajak dialog dan bahkan membina (bila perlu dan andai HTI “sesat” dari jalan Pancasila).

Apa yang terjadi? Persekusi yang dialamatkan pada pihak lain sekarang justru menjadi model yang tidak malu-malu dipraktikkan oleh alat negara seperti kampus. Mulai dari menteri sampai pejabat kampus seolah alpa pada tradisi intelektual dalam penyadaran pihak lain. Tidak ada tempat buat HTI untuk membela diri dan dihujat dalam mimbar demokratis. Semua dipersegerakan penindakan dengan propaganda dan antusiasme yang mengikuti di mana-mana. Tak berbeda dengan inisiatif dingin Ernest Utrech.

Kendati Utrech asing bagi sebagian besar aktivis Islam, dalam kasus pejabat menteri dan kampus yang gempita menyikat anak bangsa hanya karena terlibat dalam HTI, setidaknya perlu menimbang jangka panjang. Bagaimana mereka kelak dituliskan dalam sejarah? Apakah benar bakal jadi pahlawan pembela Pancasila, atau sekadar alat rezim dalam menindas kekuatan berbeda yang tidak mau ditundukkan? Artinya pula, pejabat dan civitas akademik pun tidak steril untuk pongah sebagai diktator penafsir. Jauh lebih menjijikkan ketimbang perilaku ormas keagamaan yang kadang mereka sinisi kala beringas merazia peredaran minuman keras.

*) Kurator Pustaka Lawas Perpustakaan Samben Yogyakarta

Snowden : ISIS bentukan Israel, AS & Inggris 


​Mantan pegawai Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat Edward Snowden menyatakan jika Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan organisasi bentukan dari kerjasama intelijen dari tiga negara.

Dikutip dari Global Research, sebuah organisasi riset media independen di Kanada, Snowden mengungkapkan jika satuan intelijen dari Inggris, AS dan Mossad Israel bekerjasama untuk menciptakan sebuah negara khalifah baru yang disebut dengan ISIS.

Snowden mengungkapkan, badan intelijen dari tiga negara tersebut membentuk sebuah organisasi teroris untuk menarik semua ekstremis di seluruh dunia. Mereka menyebut strategi tersebut dengan nama ‘sarang lebah’.

Dokumen NSA yang dirilis Smowden menunjukkan bagaimana strategi sarang lebah tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan zionis dengan menciptakan slogan Islam. Berdasarkan dokumen tersebut, satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan Yahudi adalah menciptakan musuh di perbatasan.

Strategi tersebut dibuat untuk menempatkan semua ekstremis di dalam satu tempat yang sama sehingga mudah dijadikan target. Tak hanya itu, adanya ISIS akan memperpanjang ketidakstabilan di timur tengah, khususnya di negara-negara Arab.

Berdasarkan dokumen tersebut, pemimpin ISIS Abu Bakar Al Baghdadi pun mendapatkan pelatihan militer setahun penuh dari Mossad, Israel. Al Baghdadi juga mendapatkan kursus teologi dan retorika dari lembaga intelijen zionis itu.

Red: A.Syalaby Ichsan

Wajah Janus Reformasi 

Oleh :

Gun Gun Heryanto

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

REFORMASI sudah berjalan 19 tahun. Realitasnya, hingga saat ini reformasi masih berwajah Janus. Dalam mitologi Yunani Janus digambarkan sebagai dewa bermuka dua dan menghadap ke arah yang berlawanan. Satu wajah ke depan dan satunya lagi ke belakang. Dalam konteks penggambaran reformasi, satu wajah penuh harapan dan optimisme menuju ragam upaya perbaikan saat ini dan pada masa mendatang.

Wajah lainnya masih menampilkan kegundahan, kekecewaan, dan praktik politik pragmatis yang tak banyak berubah seperti di masa lalu, meskipun rezim sudah berganti-ganti. Seperti digambarkan Juan Linz dan Alfred Stephen dalam bukunya Problems of Democratic Transition and Consolidation (1996), transisi dari satu rezim otoriter ke rezim baru, belum tentu menuju ke suatu pemerintahan demokratis dan masyarakat berkeadaban. Transisi yang tak sempurna ini, dapat membuahkan pola demokrasi yang rentan (unconsolidated democracy).

PR Reformasi

Benar bahwa reformasi telah memberi dampak signifikan pada kebebasan pers (freedom of the press), kebebasan ber­ekspresi (freedom of expression), pemerintahan yang dituntut lebih transparan dan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Reformasi juga telah memberi berkah dengan mulai bermunculannya para tokoh lokal dan nasional yang punya perhatian pada watak kepemimpinan transformatif serta mendedikasikan jabatan mereka untuk menghadirkan bonnum commune atau pewujudan kebaikan bersama.

Apakah demokrasi kita sudah berjalan ke arah yang tepat? Saya termasuk yang optimis, demokrasi kita berjalan ke arah yang tepat meskipun beragam persoalan menghadang. Keyakinan ini juga ditunjang dengan makin munculnya arus kuat rasio emansipatoris di masyarakat, meskipun di sana-sini masih kerap muncul sejumlah paradoks dan guncangan.

Dalam survei nasional SMRC terhadap 1.220 responden, pada 10-20 Desember 2015 dan dirilis awal 2016, menunjukkan data 72% masyarakat yang disurvei percaya bahwa Indonesia sedang berjalan ke arah yang benar, 15,2% ke arah salah, dan 12,7% tidak tahu. Artinya, secara umum warga masih percaya bahwa demokrasi kita menuju arah yang masih kita kehendaki, meskipun butuh perawatan, “vaksin kekebalan tubuh” agar punya daya tahan di tengah banyak tantangan yang harus diatasinya.

Paling tidak, ada lima pekerjaan rumah (PR) di era reformasi yang harus dibenahi. Pertama, agenda kontestasi elektoral yang kerap menimbulkan sejumlah paradoks. Perburuan kekuasaan sering melahirkan banyak persoalan terlebih jika ditempuh dengan menghalalkan segala macam cara. Misalnya saja praktik kampanye dan propaganda menggunakan isu berdaya ledak tinggi, seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ujaran kebencian yang menggejala di media sosial, berita palsu yang menjadi industri, provokasi yang merusak kohesi sosial dan politik akibat keterbelahan atau polarisasi dukungan. Praktik politik uang (money politic), politik kartel, dan collusive democracy berbasis politik kekerabatan dianggap biasa dan wajar apa adanya.

Mengemukanya sejumlah fenomena ini, bagi sebagian pihak dianggap sebagai praktik reformasi yang kebablasan. Sebenarnya bukan reformasinya yang kebablasan, melainkan cara orang mengisi reformasi.

Jika meminjam istilah dari Charles Alexis de Tocqueville dalam karya klasiknya De la Democratie en Amerique, membedakan dua aspek demokratisasi, yakni sistem demokratik dan etos demokratik. Sistem demokratik merupakan prosedur demokratik dan manajemen pemerintahan demokratik? termasuk di dalamnya terdapat sistem hukum demokratik, birokrasi pemerintahan demokratik, dan proses legislasi keputusan-keputusan publik secara demokratik. Sedangkan etos demokratik adalah formasi nilai-nilai demokratik di masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat warga (civil society) yang kokoh. Secara sistem demokratik, era reformasi jauh lebih baik di banding era otoritarian Orde Baru, meskipun etos demokratik masih sangat rentan saat dipraktikkan banyak kalangan.

Agenda kontestasi elektoral kita nyaris berhimpitan waktunya. Ada 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun 2015. Pada tahun 2017, ada 101 daerah dan tahun 2018 ada 171 daerah. Pilkada akan terus digelar pada 2020, 2022, dan 2023 hingga pilkada serentak nasional pada 2027. Pemilu legislatif dan pemilu presiden pun akan diselenggarakan dalam waktu bersamaan tahun 2019. Agenda politik ini kerap melahirkan persoalan bawaan, yakni polarisasi dukungan yang tidak seluruhnya dilandasi kedewasaan berpolitik.

Kedua, persoalan kapasitas kelembagaan dari institusi-institusi demokrasi pascareformasi. Saya setuju dengan istilah yang digunakan Yarif Hidayat dan Abdul Malik Gismar dalam Reformasi Setengah Matang (2010) menyebutkan bahwa salah satu kelemahan mendasar dari proses reformasi yang berlangsung sejak 1998 adalah karena gerakan perubahan lebih berfokus pada upaya membangun dan memperbaiki institusi negara (state institutions). Sementara upaya membangun dan memperkuat kapasitas negara (state capacity ) cenderung tidak mendapatkan perhatian yang seimbang. Konsekuensinya, “kehadiran negara” dalam kehidupan sehari-hari (state in practice ) kerap kali samar-samar atau bahkan dalam beberapa kasus cenderung “absen”.

Ketiga, masalah ekonomi dan kesejahteraan. Faktor ini biasanya terhubung langsung dengan kerangka referensi evaluatif dari khalayak atas proses reformasi. Banyak masyarakat tak cukup bersabar, jika ekonomi dan kesejahteraannya tak juga kunjung membaik. Keempat, soal penegakan hukum yang masih menunjukkan realitas

obstruction of justice , yakni tindakan menghalang-halangi proses hukum. Kewibawaan hukum sering kali baru bisa dirasakan saat berurusan dengan masyarakat bawah dan menjadi mainan politik saat berhadapan dengan kelompok elite.

Kelima, penetrasi ideologi transnasional yang mewujud dalam gerakan organisasi terorisme, radikalisme, dan kelompok intoleran. Hal ini ditopang oleh teknologi seperti media dan media sosial yang memungkinkan perubahan pola dari collective action ke connective action. Sejumlah tantangan ini memerlukan kesadaran bersama untuk mengatasinya. Meskipun pemerintah punya peluang mengambil porsi lebih banyak dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Komunikasi Deliberatif

Karena begitu banyaknya tantangan di era reformasi, maka harus ada niat baik dan niat politik dari penguasa dan kelompok penyokongnya yang dimandati kuasa rakyat untuk menghadirkan praktik komunikasi deliberatif. Kata deliberatif berasal dari kata Latin deliberatio yang artinya konsultasi, musyawarah, atau menimbang-nimbang. Komunikasi bersifat deliberatif jika prosesnya mampu menghadirkan konsultasi publik atau diskursus publik. Ada upaya meningkatkan intensitas partisipasi warga dalam proses pembentukan aspirasi dan opini. Proses ini merupakan jalan untuk merealisasikan konsep demokrasi deliberatif yang berprinsip

Regierung der Regierten (pemerintahan oleh yang diperintah).

Jangan sampai elite berkuasa berpikir, dirinya adalah kekuasaan dan apapun yang menjadi keinginan serta kepentingannya menjadi hukum yang harus ditaati dan dijalankan tanpa memberi ruang aspirasi dan partisipasi.

Reformasi sudah menuntun kita keluar dari masa silam yang penuh kegelapan era Orde Baru. Tirai pembuka reformasi pun sudah dibuka sejak tahun 1998. Hampir dua dekade kita menapaki jalan panjang reformasi, tentu bukan wajah Janus yang menghadap masa lalu yang kita inginkan, melainkan wajah Janus yang menatap masa depan penuh keyakinan. Reformasi bukanlah kebablasan melainkan perbaikan dan penguatan. Sistem demokratik dan etos demokratik harus saling menguatkan bukan saling menegasikan.

Refleksi Hari Buruh #Mayday

​Reflexi Hari Buruh #Mayday

setelah merasakan jd buruh selama 22 tahun ikut merasakan perjuangan buruh memperbaiki Kelayakan hidup lewat aksi demo dan kegiatan Serikat Pekerja di perusahaan, satu hal yg mesti diingat oleh gerakan buruh bahwa merintis perusahaan itu sulitnya minta ampun,tidak ujug2 jadi besar. Maka seyogyanya ada saling pengertian antara kepentingan buruh dan kepentingan majikan,agar sama2 merawat perusahaan yg jadi sawah ladang bersama,sumber rejeki bersama. Majikan yg baik dan kaya serta buruh yg sejahtera adalah  salah satu Pilar Kekuatan ekonomi bangsa. . Bravo Buruh yang Bergerak 👊

Bisakah Donald Trump diimpeachmen sebelum Pelantikan (inagurasi)

​sejak diumumkannya Donald Trump terpilih sebagai presiden AS berikutnya,publik yang marah sudah mulai mencari cara untuk mencegah dia memasuki kantor kepresidenannya.

Beberapa jam setelah hasil diumumkan,di mesin pencari Google melonjak kata “impeachment” diketikkan para pemakai internet dan setidaknya satu profesor hukum percaya mungkin ada cukup bukti mendakwa Trump untuk dugaan penipuan dan pemerasan.
Pasal II dari Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa presiden dapat diberhentikan jika mereka dihukum karena “pengkhianatan, penyuapan atau kejahatan berat lainnya dan ringan.” Menurut Mic, proses ini dimulai dengan Voting oleh DPR dan diikuti dengan uji coba impeachmen resmi di Senat.
Seperti diberitakan setelah Pemilu Presiden, Trump menghadapi sejumlah tuntutan hukum (LawSuits), termasuk satu dugaan penipuan yang melibatkan Trump University.Profesor hukum University of Utah Christopher Lewis Peterson mengaku sebelum pemilu ada pelanggaran hukum yang bisa dijadikan dasar mengimpeach Trump. 

“Atas tindakan ilegal Trump pada seminar-seminar yang diselenggarakannya,maka Hakim federal ditunjuk berdasarkan Pasal III dari Konstitusi AS untuk memutuskan dugaan tindakan penipuan Trump, jika benar merupakan penipuan dan pemerasan, “tulis Peterson dalam sebuah esai. [Sebelum pelantikan Trump] ,”maka Kongres sebaiknya berpegang teguh pada aturan bahwa seorang presiden yang dilantik bukanlah seorang penipu atau pemeras sebagaimana didefinisikan dalam konstitusi.”

Dalam Sejarah AS, dua presiden telah menjalani proses impeachment di DPR, yaitu Andrew Johnson dan Bill Clinton. Namun, Johnson dan Clinton dibebaskan oleh Senat dan tetap masuk kantor. Sementara itu, Richard Nixon mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974 menjelang impeachment karena tersandung skandal Watergate.

.

OPINI: Pilkada DKI dan Bradley Effect

​Liputan6.com, Jakarta – Politik identitas adalah persoalan menarik untuk Pilkada DKI 2017. Bagaimanakah pengaruh etnis dan agama terhadap keputusan pemilih dalam menentukan pilihannya pada hari pemungutan suara nanti?

Ini pertanyaan penting mengingat salah satu calon kuat memiliki etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas pemilih. Asumsi umum mengindikasikan bahwa pengaruh kedua faktor ini akan kecil.

Alasannya, para pemilih DKI adalah pemilih yang lebih rasional, terdidik, dan lebih kritis. Memang, dari segi pendidikan, pemilih Jakarta sekitar 45-50 persen berpendidikan SLTA dan sekitar 20-25 persen berpendidikan perguruan tinggi.

Profil pendidikan ini jauh lebih baik dibanding rata-rata daerah lain. Akses pemilih Jakarta kepada informasi juga jauh lebih besar karena relatif tak ada bagian Jakarta yang sulit diakses.

Anggapan umum mengatakan, pemilih yang rasional, terdidik, dan kritis memiliki kecenderungan memilih dengan alasan-alasan yang tidak terkait identitas.

Berbagai survei yang sudah dirilis ke publik juga relatif mengindikasikan bahwa faktor etnis dan agama mungkin tak terlalu berpengaruh. Hampir semua survei menunjukkan Ahok unggul dibanding nama-nama lain yang mungkin jadi pesaingnya.

Jawaban atas pertanyaan soal pengaruh kedua faktor ini juga menunjukkan hal yang sama. Misalnya, survei Populi Center yang dirilis Februari lalu menemukan bahwa sekitar 73 persen pemilih tidak mempersoalkan etnis dan hampir 50 persen tidak mempersoalkan agama sang calon gubernur.

Namun, sejumlah asumsi dan data umum tersebut belum dapat membawa kita pada kesimpulan bahwa faktor etnis dan agama tidak akan berpengaruh dalam Pilkada DKI nanti.

Identitas, terutama etnis dan agama adalah faktor yang bersifat laten. Ia ada di hampir semua masyarakat, terutama masyarakat yang multi-kultur seperti DKI. Akan digunakan atau tidak, akan berpengaruh atau tidak, tergantung pada sejumlah kondisi.

Teori umum politik identitas dan berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul (salient) untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik.

Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok.

Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari.

Pemilihan umum, termasuk pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertaruhan. Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertaruhan.

Di Pilkada DKI 2017 nanti, kedua isu etnis dan agama jelas menjadi mudah dikelola untuk dijadikan bagian penting dalam pertaruhan.

Kita juga sudah mafhum bahwa banyak aktor, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sudah mulai menggunakan isu ini. Hal yang lumrah saja dalam suatu pertarungan politik, seperti juga di berbagai wilayah lain di Indonesia maupun negara lain.

Tinggal faktor kedua, soal kompetitif atau tidaknya pertarungan. Secara kelembagaan atau peraturan perundangan, Pilkada DKI memungkinkan untuk selalu kompetitif. Berbeda dengan daerah lain, Pilkada DKI mensyaratkan perolehan suara lebih dari 50 persen bagi seorang kandidat untuk ditetapkan sebagai pemenang.

Bila tidak didapat, maka harus ada putaran kedua pilkada. Ini berarti akan ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan, kalau tidak di putaran pertama, maka di putaran kedua.

Bila kandidat yang saling berhadapan ini memiliki perbedaan etnis dan agama yang sangat jelas—terutama calon gubernur—maka faktor identitas menjadi faktor yang mungkin berpengaruh.

Selain faktor peraturan perundangan, sejumlah data temuan berbagai survei menunjukkan, kemungkinan faktor etnis dan agama berpengaruh dan membuat pilkada menjadi kompetitif.

Pertama, secara umum, semua survei menunjukkan tingkat popularitas yang sangat tinggi (hampir 100 persen) dan tingkat kepuasan yang juga tinggi (60–85 persen) terhadap petahana.

Di pilkada daerah lain, bila popularitas dan tingkat kepuasan kinerja petahana mencapai level tersebut, biasanya petahana menjadi kandidat yang dominan.

Namun angka elektabilitas spontan (top of mind ) dari petahana DKI maksimal di angka 50-an persen. Meskipun ini angka yang cukup aman bagi petahana bila bisa bertahan sampai akhir, namun tetap menunjukkan ada gap yang besar dengan popularitas dan tingkat kepuasannya.

Muncul spekulasi: jangan-jangan ini ada kaitannya dengan faktor identitas.

Seperti di kebanyakan daerah lain, umumnya pemilih Jakarta tidak mempersoalkan etnis calon kepala daerah (70 persen). Namun, untuk etnis yang berbeda dengan etnis mayoritas, kita harus berhati-hati membaca data ini.

Di Amerika Serikat, para peneliti perilaku memilih (voting behavior) mengenal teori atau fenomena “Bradley Effect .”

Ini soal para kandidat non-kulit putih dalam Pemilu Amerika Serikat yang seringkali unggul dalam survei, tapi kalah dalam pemilu sesungguhnya.

Fenomena ini mulai jadi perhatian ketika Tom Bradley, kandidat berkulit hitam, bertarung dalam pemilihan Gubernur California tahun 1982. Dia diprediksi sangat kuat akan memenangkan kursi gubernur, karena semua survei menunjukkan hal tersebut.

Kenyataannya dia kalah. Pemenangnya adalah kandidat berkulit putih. Diduga kuat penyebabnya adalah, para pemilih kulit putih dalam survei mengaku tidak mempersoalkan warna kulit kandidat, padahal mereka mempersoalkannya.

Dalam survei, mereka tidak ingin dianggap rasis atau kurang liberal/demokratis. Bisa saja fenomena yang sama terjadi dalam Pilkada DKI.

Yang mungkin menunjukkan juga adanya pengaruh identitas adalah elektabilitas petahana yang masih rendah di kalangan Muslim (19 persen – SMRC, Oktober 2015), dan hampir 50 persen pemilih yang menginginkan gubernur beragama Islam (Populi Center, Februari 2016).

Sejumlah indikasi ini seolah menjelaskan mengapa ada gap yang cukup besar antara popularitas dan kepuasan kinerja petahana dengan elektabilitas (terutama top of mind ), padahal pesaing yang jelas belum ada.

Posisi Ahok sebagai petahana, mungkin dapat mengurangi kemungkinan pengaruh faktor etnis dan agama tersebut. Argumen yang bisa diajukan mungkin adalah argumen kinerja, yang mungkin akan diterima oleh pemilih Jakarta yang dianggap lebih rasional, terdidik dan kritis.

Namun ini tergantung pada bagaimana komunikasi sang petahana, dan tingkat resistensi pemilih terhadapnya. Jangan lupa, masih ada faktor lawan petahana yang sampai hari ini masih belum jelas. 

Sumber : Liputan6.com