Category Archives: Catatan Politik

19 Pilkada Serentak Tahun 2018 di Jawa Timur

Sumber : Detikcom

Surabaya – Tahun 2018 adalah tahun pesta demokrasi masyarakat Jawa Timur. Seluruh rakyat di 38 kabupaten dan kota akan mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan dari 38 daerah, 18 daerah lainnya gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Tahun 2018 ada 18 pilkada kabupaten dan kota. Serta pemilihan Gubernur Jatim,” kata Choirul Anam, Komisioner KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Data, Jumat (15/9/2017).

19 Pemilihan kepala daerah serentak itu yakni, Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Sedangkan kabupaten dan kota yang menggelar pilkada yakni:

1. Kabupaten Lumajang

2. Kabupaten Bondowoso

3. Kabupaten Probolinggo

4. Kota Probolinggo

5. Kabupaten Pasuruan

6. Kota Malang

7. Kabupaten Nganjuk

8. Kabupaten Jombang

9. Kota Kediri

10. Kota Madiun

11. Kabupaten Madiun

12. Kabupaten Magetan

13. Kabupaten Tulungagung

14. Kota Mojokerto

15. Kabupaten Bojonegoro

16. Kabupaten Bangkalan

17. Kabupaten Sampang

18. Kabupaten Pamekasan

“Tahapannya pilkada kabupaten dan kota, waktunya sama dengan pilgub,” tuturnya.

Tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) pada 8-10 Januari 2018. Penetapan paslon pada 12 Februari. Masa kampanye dimulai 15 Februari-23 Juni 2018 dan masa tenang 24-26 Juni.

“Pemungutan suara pada 27 Juni 2018,” jelas mantan komisioner KPU Kota Surabaya ini. 

Advertisements

Raja Spanyol menolak Referendum Catalan

Raja Spanyol Felipe VI menyuarakan penolakannya terhadap upaya elit politik  Catalan yang hendak memisahkan diri, mendesak pihak berwenang negara untuk mempertahankan apa yang dia sebut sebagai “tatanan konstitusional”.

Felipe pada hari Selasa, dengan tegas mengatakan bahwa “adalah tanggung jawab kekuasaan negara yang sah untuk memastikan tatanan konstitusional berjalan”. Dia mengeluarkan peringatan tersebut dalam sebuah pidato di televisi dua hari setelah warga Catalan mengadakan referendum terlarang  yang diwarnai oleh kekerasan polisi. Dia berbicara setelah ratusan ribu warga Catalan marah atas kekerasan  polisi terhadap para pemilih saat mengikuti referendum kemerdekaan wilayah mereka pada hari Minggu.
Elit politik  Catalan melakukan pemungutan suara untuk memisahkan diri dari pemerintah nasional Spanyol secara ilegal. “Dengan perilaku tidak bertanggung jawab mereka, mereka dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan sosial Catalonia dan seluruh Spanyol,” kata Felipe pada tokoh politik  Catalan. “Mereka telah menempatkan diri mereka sepenuhnya di luar hukum dan demokrasi.” 
Seruan Perdamaian 

Felipe mengulangi seruan sebelumnya untuk Persatuan Bangsa Spanyol, tapi penyelesaian krisis ini akan rumit setelah kekerasan pada hari Minggu.
Serikat pekerja polisi dan pakar politik mengatakan bahwa pemerintah Spanyol berisiko kehilangan kendali atas wilayah timur laut. Hal ini dianggap sebagai krisis politik terburuk Spanyol sejak kudeta militer pada tahun 1981, yang dijinakkan oleh ayah Felipe, Raja Juan Carlos I.
Massa di Barcelona pada hari Selasa berteriak agar pasukan keamanan nasional keluar dari wilayah tersebut, men-cap mereka sebagai “pasukan pendudukan” dan mengangkat jari tengah mereka pada sebuah helikopter polisi yang berputar-putar di atas kepala.

Teror PKI 61-65

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Budayawan Betawi Ridwan Saidi yang hidup di era Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebutkan, partai tersebut mulai gencar melakukan teror sejak 1961 hingga akhirnya mereka di’gulung’ oleh rakyat. Karena itu, apabila saat ini PKI betul-betul muncul kembali, hanya ada satu kata. “Lawan!” ungkap pria berusia 75 tahun itu di teras rumahnya kepada Republika.co.id , Kamis (28/9).

Dengan menggunakan sarung dan kemeja tanpa dikancing, Ridwan bercengkrama dengan Republika.co.id tentang apa saja yang pernah ia alami ketika muda dulu terkait keberadaan PKI. Menurutnya, banyak kebohongan dan fitnah yang PKI lakukan terhadap musuh-musuhnya.

“Awalnya, tahun 1952 mereka direhabilitasi oleh Soekarno setelah pemberontakan Madiun dengan cara para tokoh PKI diterima menghadap ke Istana. Aidit, Lukman, Tan Ling Djie, mereka diterima oleh Bung Karno,” kata dia.

Setelah itu, PKI melakukan persiapan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 1955. Menurut Ridwan, mereka mengerahkan gelandangan pengemis untuk mendukung mereka. PKI memenuhi Jakarta dengan yang Ridwan sebut gembel.

“Penuh Jakarta itu dengan gembel, dan mereka diproses oleh jaringan PKI di kelurahan untuk mendapatkan KTP. Sehingga, hasil Pemilu itu, PKI menduduki posisi keempat untuk pemilihan anggota DPR,” ungkap Ridwan.

Pada Pemilu 1955 tersebut, tiga partai di atas PKI adalah PNI, Masyumi, dan NU. Akan tetapi, pada saat pemilihan DPRD, PKI naik menjadi peringkat kedua.

Ridwan menjelaskan, dalam kampanyenya itu, PKI melakukan suatu kebohongan kepada masyarakat. Saat itu, mereka berkata kepada masyarakat, PKI itu singkatan dari Partai Kiai Indonesia. Bahkan, mereka berkampanye menggunakan gambus.

“Kampanye mereka pakai gambus waktu itu. Itu sudah melakukan kebohongan-kebohongan di situ. Kampanyenya juga menyerang pribadi, dulu nggak ada aturannya kan . Dia melempar kebohongan-kebohongan,” tutur dia.

Kemudian, Ridwan mengatakan, PKI melakukan banyak aksi yang sebetulnya merusak ketentraman kerja di perusahaan-perusahaan swasta. Saat itu, PKI ingin menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta. Padahal, tidak semua perusahan swasta itu milik pemerintah Hindia-Belanda.

“Kan ada aturan hukum untuk mengambil alih. Macam-macam perusahaan itu, didemo terus-menerus membawa kegelisahan. Sejak 1957, dia terus melakukan aksi-aksi demikian hampir setiap hari,” kata dia.

Pada 1960, Undang-Undang (UU) Agraria dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Menurut Ridwan, UU tersebut merupakan UU yang bagus. Tapi, dia bingung karena PKI justru menolaknya. Mereka lebih memilih mematok tanah secara sepihak.

Salah satu peristiwa yang ia ingat adalah Peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa itu terjadi tahun 1965. Kala itu, menurut Ridwan, terbunuh seorang TNI, Peltu Sudjono karena mencegah usaha PKI merampas tanah di Bandar Betsi.

“Anehnya, mereka tidak mendukung. Dia lebih mau aksi sepihak duduki tanah di mana-mana sampai terjadi bentrokan fisik dan ada korban lah seperti Bandar Betsi di Sumatera Utara. Itu yang mengherankan saya,

kok dia nggak mau UU agraria,” ungkap dia.

Ridwan mengaku, pada masa itu bisa dibilang mahasiswa yang sedang berada di kampus untuk kuliah merasa tidak nyaman. Itu karena saat itu harus berhadapan terus-menerus dengan PKI. Terutama para anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

“Dia menuntut pembubaran HMI kan. Dengan aksi yang terus menerus hampir setiap hari. Kan mereka pengangguran, siap aksi,” kata dia.

Saat itu, Ridwan tergabung ke dalam HMI. Ia juga menceritakan ketidakadilan PKI melalui kelompok-kelompoknya terhadap organisasinya tersebut kala itu. Seperti menahan undangan acara kenegaraan yang seharusnya juga diikuti oleh pihaknya saat itu.

“Kita mengalami bagaimana mereka menguasai Front Pemuda. Itu kan federasi dari seluruh ormas pemuda. Kita selalu nggak dapet undangan kalau ada acara kemerdekaan, sumpah pemuda dan lainnya itu,” tutur dia.

Saat itu, HMI merupakan anggota dari Front Pemuda. Namun, Front Pemuda itu, kata dia, dikuasai oleh Pemuda Rakyat. Pemuda Rakyat merupakan kelompok sayap milik PKI.

Menurut Ridwan, pernah ada kegiatan Rapat Raksasa Merebut Irian Barat. Ketika itu, pihaknya tidak mendapatkan undangan untuk kegiatan tersebut. Ia menyebutkan, hal itu dilakukan agar HMI dipandang sebagai organisasi yang kontrarevolusi.

” Kan dulu tuduhannya itu HMI kontrarevolusi, ‘liat aja tuh Rapat Raksasa Merebut Irian Barat kagak ngikut ‘. Padahal mah nggak diundang,” tutur dia.

Meski demikian, Ridwan dan beberapa kawannya tetap datang dengan cara menyelusup ke dalam acara-acara tersebut. Seperti contohnya saat diadakan acara Pidato Bung Karno yang diselenggarakan oleh Front Nasional.

“Misal gini, dia kalau ada acara nasional, tau-tau kita muncul padahal sudah dihadang. Kita duduk deket-deket die kelompok PKI, Gerwani segala macem,” cerita Ridwan.

Melihat HMI yang sudah dihadang tapi bisa masuk ke acara tersebut, menurut Ridwan, kelompok-kelompok sayap PKI tersebut mulai menyanyikan lagu Nasakom Bersatu Hancurkan Kepala Batu. Tapi, kemudian ia dan teman-temannya membalas lagu tersebut dengan Garuda Pancasila.

“Kan kita dengan cara melewati gerbang baru kita pakai atribut. Baru deh dihajar pakai lagu, ya kita bales dengan Garuda Pancasila, hahahahaha, ” katanya seraya tertawa.

Peristiwa terparah


Lalu, Ridwan menceritakan beberapa hal yang ia ingat tentang tindak tanduk PKI saat itu. Ia mengingat beberapa hal yang menurutnya paling parah yang pernah dilakukan oleh PKI terhadap lawan-lawannya yang tak sepaham.

Pada saat itu, kata dia, PKI menguasai Serikat Buruh Kereta Api (SBKA). Mereka kemudian mengganggu perjalanan kereta api yang sudah penuh sesak dengan penumpang di dalamnya. Menurut Ridwan, dari Jakarta menuju Cirebon bisa ditempuh hingga 11 jam karena gangguan itu.

“Macam-macam (ganggunya) banyak berhentinya kereta itu. Bagaimana tiba-tiba ada bendera merah, kan kalau begitu berhenti kereta,” tutur dia.

Menurut dia, saat itu perjalanan menggunakan kereta tak ada yang nyaman. Walaupun memang saat itu keadaan kereta api tak senyaman sekarang, apa yang ada dipikiran masyarakat saat itu adalah yang penting sampai ke tempat tujuan terlebih dahulu.

“Kalau misalnya sesek sih udah lah ye kita alamin jongkok juga susah, apalagi diri. Tapi persoalannya itu lambat karena berhenti terus dan kita tidak mengerti kenapa berhenti,” ungkap dia sembari meminum kopinya.

Selain buruh kereta api, menurut dia, buruh-buruh pelabuhan juga sering dikerahkan untuk mogok kerja oleh PKI. Sehingga, angkutan barang itu sering terlambat di pelabuhan. Akibatnya, ekonomi mengalami kelumpuhan saat itu.

“Ekonomi dilumpuhkan juga saat itu. Tahun itu mulai aksi tahun 61 sampai 65. Tahun itu mereka gencar-gencarnya melakukan aksi sampai akhirnya digulung sama rakyat,” kata Ridwan.

Ridwan juga mengalami langsung penyabotasean kegiatan dakwah oleh PKI. Kala itu, tahun 1964 ia mengikuti kegiatan Isra Miraj di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Acara yang seharusnya mulai jam delapan malam, mundur hingga pukul setengah satu malam.

“Mereka mengerahkan masa dan menuntut pidato saat itu. Banyak mereka mengaku RT, RW, atau apa dulu RK segala macam bergantian pidato dari jam delapan sampai setengah satu die borong,” kata dia.

Akibatnya, ketika itu tidak ada yang bisa berpidato. Tapi, Ridwan bersama dengan Mayor Yunan Hilmi Nasution dari Pusat Rohani Angkatan Darat tetap melakukan kegiatan tersebut. Keduanya berjanji saat itu untuk bertahan karena umat sudah bubar.

“Kata Pak Yunan ke saya, ‘kita jangan bubar, kita bertahan di sini. Nanti, ketika giliran saudara pidato saya yang dengar tidak apa-apa. Giliran saya yang pidato, saudara yang dengar’. Itu terjadi,” jelas Ridwan.

Benar saja, mereka berdua bertahan hingga acara selesai dan berpidato. Kemudian acara selesai pukul 01.30 WIB. Ridwan bersama temannya kembali ke rumahnya di bilangan Sawah Besar menggunakan becak.

Di lain waktu masih pada era mencekam itu, di daerah perkampungan rumahnya, disebarkan selebaran berisi daftar orang-orang yang harus dipotong lehernya. Ayahanda Ridwan menjadi salah satu orang yang ada di dalam daftar tersebut.

“Mereka mengedarkan selebaran di kampung masing-masing yang isinya orang-orang yang mesti dipotong. Termasuk bapak saya. Iya (karena musuh tidak sepaham). Itu teror dia,” ujar Ridwan.

Soal fitnah yang paling besar oleh PKI, menurut Ridwan, adalah fitnah yang dialami oleh Buya Hamka, Ghazali Sahlan, dan Dahlari Umar. Mereka bertiga menghadiri acara khitanan di Mauk, Tangerang. Acara khitanan anak dari salah satu tokoh Masyumi di Mauk bernama Ismaun.

“Lantas PKI melaporkan di sana itu diadakan rapat gelap. Padahal menghadiri khitanan. Ditangkap mereka itu dan baru keluar tahun 1966,” kata dia.

Kala itu, Ridwan sempat membesuk salah satu tahanan, yaitu Ghazali Sahlan. Saat itu Ridwan diajak oleh anak Ghazali Sahlan setelah mendapatkan surat dari sang bapak. Ridwan pun melihat suratnya langsung dan melihat kondisi Ghazali Sahlan di penjara.

“Ghazali Sahlan mulutnya disetrum. Selama enam bulan dia cuma makan tetesan air pisang ambon saat ditahan oleh PKI, ya kita anggap PKI-lah. Rezim waktu itu kan dikuasai PKI,” tutur Ridwan.

PKI bangkit, lawan!


“Itulah PKI seperti itu. Mau lagi dikembalikan yang seperti itu sekarang?” kata Ridwan cukup sering di tiap akhir ceritanya tentang apa yang dilakukan PKI saat itu.

Mengenai isu kebangkitan PKI yang merebak saat ini, ia hanya mengatakan satu kata kepada Republika.co.id, yaitu “Lawan” tadi. Menurutnya, tidak perlu ada omongan macam-macam.

“Dalam bentuk apa pun, tergantung dia mau main cara apa, kita hadapi. Dulu saja kita lawan, sekarang apalagi?” kata dia.

Ridwan mengatakan, janganlah PKI bermimpi untuk bangkit lagi. Menurutnya, upaya pelurusan sejarah tak perlu dilakukan karena ketika itu, kedua belah pihak antara PKI dan non-PKI kondisinya sedang berperang.

“Ini kan perang, dia kalah ya udah dong nyerah nggak usah diomongin lagi. Terang saja dong , bentrokan ada korban,” ungkap Ridwan.

Ia juga mengatakan, pelarangan organisasi PKI merupakan konsekuensi terhadap apa yang telah mereka lakukan sebelum-sebelumnya, bukan di tahun 1965 saja. Seperti di tahun 1948, aksi pembantaian pada pemberontakan Madiun.

Menurut Ridwan, korbannya bukan saja ulama, tetapi juga yang lain, seperti orang tua Sri Bintang Pamungkas. “Dia nggak hitung korban dari pihak kite? ya kan? Saya nggak tertarik ngomongin ini. Jangan sok jago dong kalau nggak mau ada korban,” terang Ridwan.

Perang Dingin, CIA, dan Kejatuhan Sukarno

Jakarta – Buku terbaru Greg Poulgrain, The Incubus of Intervention: Conflicting Indonesian Strategies of John F. Kennedy and Allen Dulles, yang baru diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memantik kembali diskusi publik mengenai misteri keterlibatan CIA dalam menjatuhkan pemerintahan Sukarno. Dalam buku tersebut Poulgrain, sejarawan University of Sunshine Coast, Australia berpendapat bahwa kejatuhan Sukarno dan terbunuhnya Kennedy merupakan manuver dari eks Direktur CIA, Allen Dulles yang ingin menguasai sumber daya alam Papua.

Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI, dalam komentarnya meragukan temuan Poulgrain tersebut. Menurutnya, Allen Dulles sudah tak jadi direktur CIA lagi saat Kennedy tewas dan Sukarno jatuh. Apakah Dulles masih mempunyai power saat itu?

Keterlibatan CIA dalam usaha menggulingkan Sukarno memang menjadi perdebatan hangat di kalangan sejarawan. Beberapa buku muncul memperlihatkan adanya upaya CIA tersebut, di antaranya The United States and the Overthrow of Sukarno 1965-67 karya Peter Dale Scott, Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia karya George McT. Kahin, Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S-Indonesian Relations 1960-1968 karya Bradley Simpson, dan Legacy of Ashes: The History of the CIA karya Tim Weiner.

Meskipun demikian, karya-karya tersebut tidak menyebutkan Allen Dulles sebagai aktor tunggal di balik jatuhnya Sukarno. Sebagai institusi, CIA memang berupaya menjatuhkan Sukarno dan membasmi PKI. Dan, yang perlu diperhatikan lagi bahwa hal tersebut perlu dilihat dalam bingkai yang lebih luas, yakni kebijakan politik luar negeri AS dalam Perang Dingin.

Perang Dingin begitu mempengaruhi situasi politik negara-negara Dunia Ketiga. Kontestasi hegemoni terjadi antara AS dengan Blok Barat-nya dan Soviet dengan Blok Timur-nya dalam memperluas pengaruh politik masing-masing mencampuri urusan politik internal negara berkembang. Antagonisme Perang Dingin semakin pelik karena muncul berbarengan dengan gelombang dekolonisasi yang terjadi di Asia dan Afrika pada 1940-1960-an. Situasi kompleks inilah yang mendasari sejarawan Odd Arne Westad dalam karya monumentalnya The Global Cold War berpendapat bahwa arena utama dari konflik Perang Dingin bukan terjadi di Eropa, tapi di Dunia Ketiga.

Hubungan politik AS dan Indonesia pada 1940-1960-an pasang surut. Di akhir 1940-an AS begitu suportif dengan Indonesia karena Sukarno mendukung penumpasan pemberontakan komunis di Madiun. Sebagai “hadiah” atas keseriusan Indonesia dalam mengatasi pemberontakan Madiun, AS mendesak Belanda agar segera meninggalkan Indonesia. Di awal 1950-an, kemesraan antara Kabinet Sukiman (Masyumi) dan AS ditandai dengan ditandatanganinya bantuan ekonomi dan persenjataan, Mutual Security Act (MSA) .

Namun, pandangan AS terhadap Indonesia berubah menjelang pertengahan 1950-an. Pertama, ini disebabkan oleh kembalinya PKI yang seolah dibiarkan oleh pemerintah Indonesia. Sikap Sukarno sendiri membebaskan kembalinya PKI didasari oleh pemikirannya yang tidak hanya menekankan persatuan Indonesia berdasarkan etnis atau agama, tapi juga persatuan ideologi.

Kedua, berubahnya kebijakan AS berkaitan dengan visi politik luar negeri Indonesia yang dianggap berseberangan dengan AS. Pada 1954, Indonesia diajak bergabung ke dalam aliansi pertahanan di bawah AS untuk membendung komunisme bernama SEATO. Namun, Ali Sastroamidjojo bersama negara non-blok lainnya, seperti India dan Burma, menolak untuk bergabung.

AS semakin khawatir dengan menjauhnya Indonesia dari sisi mereka ketika Indonesia mendorong terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1955. Ketakutan dari pemerintah AS terhadap KAA didasari oleh dua faktor. Pertama, mereka takut bahwa konferensi ini mempersatukan kekuatan Dunia Ketiga untuk melawan AS. Kedua, mereka menganggap bahwa konferensi ini mengakomodasi penyebaran komunisme, sebab China diundang hadir sebagai peserta.

Anggapan AS bahwa Sukarno menolak bergabung dengan Blok Barat semakin kuat di saat Sukarno mampir ke Moskow dan Beijing setelah kunjungan kenegaraan ke Washington. Menteri Luar Negeri AS, John Foster Dulles pernah mengatakan pada Sukarno bahwa politik global AS, “mesti memihak yang satu atau memihak yang lain, karena sikap netral itu amoral.”

Dengan sikap Sukarno yang cenderung bergerak ke “kiri” setelah 1955, maka CIA menjalankan operasi untuk meruntuhkan kekuasaan Sukarno. Pada 1957, CIA membuat film porno yang menggambarkan Sukarno tidur bersama agen perempuan cantik asal Soviet. Selain itu, CIA punya andil dalam melontarkan tuduhan palsu bahwa PKI otak di balik peristiwa (upaya) pembunuhan Sukarno di Cikini.

CIA menggelontorkan dana yang besar dalam membantu persenjataan para pemberontak daerah di Sumatera dan Sulawesi. Pada Januari 1958, Einsenhower secara langsung campur tangan memberikan perlindungan udara kepada unit militer pemberontak, dan menempatkan kapal perang angkatan laut untuk ikut campur tangan di Sumatera (Simpson, 2008). Para pemberontak PRRI bersama pasukan AS dengan leluasa pindah dari pangkalan militer Inggris di Singapura, dan berlatih di fasilitas AS di sekitar kawasan itu, termasuk Taiwan, Guam, dan Filipina.

Tertembaknya pesawat Allan Pope, mantan letnan satu Angkatan Udara AS yang juga agen CIA, membuat AS tidak bisa berkelit lagi bahwa Eisenhower memang mendukung jalannya pemberontakan.

Sukarno yang mengetahui suplai persenjataan AS kepada pemberontak memperingatkan Eisenhower supaya “tidak bermain api di Indonesia.” Jika AS mau menjadikan Indonesia seperti Korea atau Vietnam, maka yang terjadi adalah Perang Dunia Ketiga, ancam Sukarno.

Kebijakan AS berubah moderat kepada Indonesia setelah John F. Kennedy menggantikan Eisenhower. Kennedy yang menghadapi dilema bagaimana mengatasi masalah Irian Barat, pembentukan Federasi Malaysia, dan juga menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan minyak AS lebih mengedepankan diplomasi yang rasional demi kepentingan strategis AS.

Di era Konfrontasi Malaysia, kebijakan yang semakin ketat Sukarno terhadap investasi Barat menyulitkan perusahaan minyak AS untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Bisnis minyak sendiri semakin sulit di era Konfrontasi karena keputusan pemutusan dagang dengan Malaysia oleh Sukarno membuat Stanvac dan Caltex kehilangan pasar di Malaysia, dan menutup akses mereka ke gudang penyaluran dan fasilitas pengilangan di Singapura yang digunakan untuk mendistribusikan minyak ke Asia Tenggara (Simpson, 2008)

Kennedy ingin mendekati Sukarno secara persuasif untuk membicarakan masalah Malaysia, Irian Barat, investasi bisnis, dan juga komunisme dengan menjadwalkan kunjungan ke Indonesia. Namun, nahas, ia keburu dibunuh dan ini mengubah arah kebijakan luar negeri AS menjadi lebih keras.

Besarnya kekuatan komunis serta dukungan Sukarno terhadap PKI untuk membantu propaganda revolusionernya mendorong semakin intensifnya operasi CIA untuk meruntuhkan PKI. CIA melakukan dua operasi utama untuk mendukung misi ini. Pertama, menjalankan propaganda rahasia untuk “membangun citra PKI sebagai musuh yang semakin ambisius dan berbahaya terhadap Sukarno.” Kedua, CIA mendorong, mengkoordinasi, dan membantu diam-diam “individu dan organisasi untuk menghambat PKI”, bahkan dengan menggelontorkan dana.

Pada 1965, ketidakpercayaan Sukarno terhadap Barat ditunjukkan dengan keluarnya Indonesia dari PBB. Indonesia pun semakin mesra dengan China daripada Soviet. Sebab, China mendukung visi politik internasional Sukarno untuk menggalang kekuatan progresif Dunia Ketiga di bawah Nefo dan menggayang Malaysia.

Di dalam negeri sendiri, sikap anti-Amerika Sukarno semakin kuat. Pada 15 Februari 1965, ia mengumumkan pendudukan perpustakaan USIA di Jakarta setelah 17.000 demonstran mengepung bangunan ini. Kemudian, beberapa hari kemudian demonstran di Medan merampas sebagian isi Konsulat AS. Sukarno pun melarang beredarnya majalah

Time, Life, US News and World Report, dan Newsweek .

Polarisasi politik antara kekuatan antikomunis dan komunis meningkat pada pertengahan 1965 di Jawa, Bali, dan Sumatera. Di samping itu, Sukarno cukup khawatir mendengar rumor adanya rencana kudeta yang merebak di Jakarta. Gosip ini mungkin sebagian besarnya disebarkan oleh intelijen AS dan Inggris.

Peristiwa 1 Oktober 1965 yang ganjil dan sembrono –yang menurut beberapa sejarawan merupakan konsekuensi yang bisa diprediksi dari pertarungan politik berbulan-bulan antara PKI, angkatan darat, dan kekuatan antikomunis– memberikan momentum bagi AS dan juga Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI. Tidak sampai di situ, peristiwa ini menjadi titik balik dari jatuhnya kekuasaan Sukarno.

Kejatuhan Sukarno perlu dilihat tidak hanya dalam bingkai pertarungan politik internal dalam negeri Indonesia, tapi lebih luas lagi merupakan akibat langsung dari antagonisme Perang Dingin. Tidak hanya Sukarno yang (di)jatuh(kan) pada 1960-an; beberapa pemimpin progresif dari Dunia Ketiga lainnya, seperti Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Che Guevara, Juan Bosch, João Goulart juga bernasib sama.

Sumber  : Detikcom 

Oleh :

Wildan Sena Utama peneliti sejarah, alumnus pascasarjana Leiden University

KH Zakaria: PKI Targetkan Penculikan Kiai Pesantren Takeran!

Pengasuh Pondok Pesantren Takeran, KH Zakaria. Beliau saksi mata penculikan di pesantrennya oleh gerombolan masa komunis pada 18 September 1948.
Pada 1 Oktober 2015, Republika.co.id sempat berkunjung ke kawasan di sekitar area perkebunan tebu dan pabrik gula Rejosari di Gorang Gareng, Magetan, Jawa Timur. Di tempat itu terdapat beberapa monumen yang terkait Peristiwa Pemberontakan PKI di tahun 1948. Bekas sumur yang dahulu dipakai sebagai lubang pembantaian kini sudah dibangun monumen. Di samping itu kami pun menyempatkan diri untuk bertemu Pengasuh Pondok Pesantren Takeran, KH Zakaria. Kiai yang juga mantan anggota DPR RI merupakan saksi mata dari peristiwa yang terjadi 69 tahun lalu.

Apa yang terjadi di Pondok Pesantren Takeran pada 18 September 1948?

Habis shalat Jumat, saya bersama para santri pondok yang sedang duduk-duduk di serambi masjid melihat ada mobil datang ke pesantren. Mobil itu warnanya hitam dan bentuknya kecil. Bersama mereka terlihat beberapa orang membawa stand gun dan ada yang membawa karaben. Di situ saya lihat ikut datang seseorang yang katanya berasal dari Jombang sebagai pemimpin rombongan. Orang itu beberapa waktu kemudian saya tahu namanya Suhud.

Sesampai di pesantren dan bertemu Kiai Imam Mursyid Mutaqin, ia kemudian berkata dengan mengutip ayat Alquran yang artinya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum (bangsa) kecuali mereka yang berusaha mengubah nasibnya sendiri. Jadi, katanya rombongan yang datang itu ingin mengubah nasib bangsa Indonesia.

Tapi, sebelum mereka datang di sekitar pesantren sudah tersebar pamflet yang isinya: Muso, Moskow, Madiun. Pamflet itu tersebar di sepanjang jalan raya yang ada di depan pesantren. Saya yang saat itu duduk di bangku kelas 1 SMP ikut membaca pamflet itu.

Nah, rombongan yang dipimpin Suhud yang di situ ada pejabat camat Takeran yang menjadi anggota PKI itulah yang menculik Kiai Mursid. Saat itu juga Kiai dibawa pergi.

Jadi, Anda masih ingat peristiwa itu?

Iya betul, bahkan sampai kini mimik wajah, warna pakaian para penculik itu semuanya saya masih ingat. Yang membawa pergi adalah seseorang yang memakai piyama warna krem. Dia pergi bersama Kiai Mursyid yang diapit oleh Suhud dan camat Takeran yang jadi anggota PKI itu.

Setelah Kiai Mursid dibawa pergi, kompleks pesantren ini saat itu kemudian di-stealing (dikepung) oleh para anggota PKI lainnya. Kami dikepung selama sekitar seminggu. Kami ingat betul pengepungan itu membuat persediaan garam di pesantren habis. Kami dikepung sekitar tujuh hari hingga pasukan Siliwangi datang membebaskan kami. Jadi pesantren dan kiai kami memang sudah ditarget mereka.

Kemudian bagaimana nasib Kiai Mursyid?

Semenjak dibawa pergi itulah, kami sampai kini tak tahu mengenai keberadaannya. Namun, seorang pemuda yang masih menjadi kerabat dan tinggal tak jauh dari pesantren melaporkan bila beberapa hari sebelum penculikan itu, desa-desa di sekitar Takeran dikepung oleh orang-orang yang berseragam hitam-hitam. Mereka juga mengepung kantor Kecamatan Takeran. Beberapa rumah haji juga di sekitar Takeran didatangi, didobrak pintunya, dan penghuninya diancam. Mereka juga memukulinya dan memaksa agar tunduk pada PKI. Kata mereka: Kamu mau tunduk tidak? Kalau tidak, terus dipukuli. Dan, baru berhenti setelah menyatakan menerimanya.

Di situlah saya lihat, penculikan itu memang disengaja dan sistematis. Para kader PKI terlihat sudah betul-betul siap melaksanakan gerakannya. Mereka bergerak ke mana-mana.

Apakah ada korban lain selain Pak Kiai Mursyid?

Yang diculik langsung di depan santri memang hanya beliau. Tapi, beberapa hari kemudian banyak santri dan pengurus pesantren juga hilang diculik mereka. Yang hilang itu kerabat kami Moh Suhud (Ayah Ketua MPR/DPR Moh Kharis Suhud) seorang guru yang mengajar di Mualimin milik pesantren Takeran, kakak ibu saya Imam Faham, ada Ustaz Hadi Addaba’ (orang Arab yang menjadi guru bahasa Arab) di Pesantren Takeran, Maijo (Kepala MI Takeran).

Ada juga yang ikut hilang, yakni Husen (anggota Hizbullah). Juga ada beberapa keluarga kiai pengikut tarekat yang ikut dibunuh. Nama-nama mereka sudah saya lupa persisnya. Namun, setelah jasadanya diangkat dari sumur, jenazahnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Madiun dan Magetan.

Menurut Anda, apa yang membuat pengikut PKI itu begitu membenci para kiai dan santri sehingga mereka tega membunuhnya?

Saat kejadian saya tak tahu mengapa itu terjadi. Namun, ketika saya mulai besar dan kuliah, saya mulai paham apa dan mengapa peristiwa pembantaian PKI di Madiun terjadi. Apalagi, pesantren kami ini semenjak dahulu adalah basis pergerakan. Leluhur kami adalah seorang pangeran dari Yogyakarta (Pangeran Kertopati) yang ikut berperang bersama Pangeran Diponegoro. Dan, di pesantren ini pula Masyumi itu digagas. Jadi, lingkungan kami adalah orang yang paham dunia pergerakan.

Nah, setelah lepas dari situasi itu, dan ketika saya mulai kuliah saya makin paham dengan situasi politik. Mulai tahun 1960-an, agitasi politik dari PKI memang terus menaik tinggi. Dan, sama dengan tahun 1948, agitasi itu juga mulai menargetkan dan menyerang posisi kiai yang katanya jadi bagian tujuh setan desa karena punya tanah luas.

Kalau begitu, peristiwa 1948 terus terbawabawa hingga 1965?

Peristiwa penculikan di September 1965, di mana anggota PKI menipu kami dengan mengajak Kiai Mursyid berunding dan kemudian menculik dan membunuhnya, itu berbekas di hati. Ketika semakin besar, saya kemudian mencari jawabannya, misalnya dengan memperlajari sejarah revolusi kaum buruh di Rusia atau revolusi Cina yang dipimpin Mao Zedong. Di situlah, saya tahu Muso itu muridnya Lenin yang lari ke Moskow setelah memecah Syarikat Islam. Dan dari situ pula, saya yakin bila partai komunis itu partai yang bersenjata yang siap merebut kekuasaan kapan saja ketika waktunya tiba.

Di desa-desa sekitar Takeran, semenjak perayaan ulang tahun PKI tahun 1964, terdengar seruan bagi-bagi tanah. Sebutan setan desa muncul di mana-mana. Saat itulah, kami yakin peristiwa seperti 1948 akan terjadi lagi. Cuma waktunya belum tahu.

Indonesia,Menghadapi Klaim Teritorial China di Natuna

Anggota awak kapal keamanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mempersiapkan patroli di sepanjang zona ekonomi eksklusif Indonesia di Kepulauan Natuna.

ULET IFANSASTI / GETTY

Oleh JOE COCHRANE  nytimes.com

10 SEPTEMBER 2017

JAKARTA, Indonesia baru-baru ini – dan cukup dikenal publik – memberikan nama pada perairan paling utara di zona ekonomi eksklusifnya di Laut Cina Selatan meski China juga mengklaim wilayah tersebut, Beijing dengan cepat menolak langkah tersebut sebagai “tidak berarti apa-apa. ”

Tapi Ini terbukti menjadi *Sesuatu*.

Sikap Indonesia yang semakin agresif di wilayah ini – termasuk penumpukan militer di pulau terdekat Natuna dan rencana penempatan kapal perang angkatan laut – muncul karena negara-negara lain lebih mengakomodasi klaim teritorial China di Laut Cina Selatan.
Kedua negara telah terlibat tiga bentrok di Laut pada tahun 2016 yang melibatkan tembakan peringatan, termasuk satu di mana kapal perang Indonesia menangkap kapal nelayan China dan awaknya.
Indonesia menantang China, salah satu investor terbesar dan mitra dagangnya, karena berusaha untuk memastikan kontrol atas jalur air yang memiliki sumber daya berlimpah, terutama cadangan minyak , gas alam dan stok ikan.

Dorongan balik dari Indonesia mengarah langsung pada klaim Beijing di dalam apa yang disebut “garis sembilan putus”, lihat link : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sembilan_garis_putus yang pada peta China menggambarkan wilayah yang diklaim China di Laut Cina Selatan. 

Ini juga menambahkan pemain baru ke situasi yang mudah berubah (volatile), di mana Angkatan Laut Amerika Serikat telah menantang klaim China dengan manuver angkatan laut di perairan yang diklaim oleh Beijing.

Indonesia “sudah menjadi bagian dari perselisihan – dan semakin cepat ia mengakui kenyataan ini, semakin baik,” kata Ian J. Storey , seorang rekan senior di Institute of Southeast Asian Studies di Singapura, di mana dia meneliti masalah Laut Cina Selatan .

Perselisihan tersebut sebagian besar berpusat di Laut Natuna Utara, jalur air kaya sumber daya di utara Indonesia yang juga terletak dekat dengan zona ekonomi eksklusif Vietnam.

Sebelum menamai bagian dari jalur perairan dengan nama  Laut Natuna Utara yang diperebutkan “agar  terdengar lebih Indonesia,” kata Mr Storey, Indonesia tahun lalu mulai memperkuat kehadiran militernya di Natuna. Itu termasuk memperluas pelabuhan angkatan lautnya di pulau utama untuk menampung kapal-kapal yang lebih besar dan memperpanjang landasan pacu di pangkalan angkatan udara di sana untuk mengakomodasi pesawat yang lebih besar.

Selama beberapa dekade, kebijakan Indonesia adalah tidak mengakui  secara resmi sebagai pihak yang terlibat dalam perselisihan teritorial dengan China di Laut Cina Selatan, tidak seperti negara-negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Namun tahun lalu, Indonesia dan China terlibat dalam tiga insiden pertempuran laut di dalam zona ekonomi eksklusif 200 mil laut di luar Kepulauan Natuna, yang terletak di barat laut Kalimantan.

Setelah pertempuran ketiga, pada bulan Juni 2016, Kementerian Luar Negeri China mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengklaim untuk pertama kalinya bahwa *garis sembilan putusnya* yang kontroversial mencakup “tempat penangkapan ikan tradisional” di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Pemerintahan presiden Joko Widodo, yang prioritas utamanya sejak menjabat pada bulan Oktober 2014 adalah mengubah negaranya menjadi sebuah kekuatan maritim super, telah memerintahkan pihak berwenang untuk meledakkan ratusan kapal nelayan asing yang disita saat memancing secara ilegal di perairan Indonesia.

Jokowi, saat berkunjung ke Jepang pada tahun 2015, mengatakan dalam sebuah wawancara di surat kabar bahwa garis sembilan China tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Dia juga memimpin sebuah rapat kabinet mengenai sebuah kapal perang di Natuna beberapa hari setelah pertempuran  laut ketiga tahun lalu – sebuah gerakan yang menurut  analis sebagai show of power pada Beijing.

Pada tanggal 14 Juli, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mengadakan konferensi pers yang sangat menonjol untuk merilis peta wilayah nasional pertamanya sejak tahun 2005, termasuk memperkenalkan Laut Natuna Utara. Peta baru ini juga mencakup batas-batas maritim baru dengan Singapura dan Filipina, dimana Indonesia telah menyelesaikan kesepakatan pada tahun 2015.

Arif Havas Oegroseno, seorang wakil menteri di Kementerian Koordinator Kelautan, mengatakan kepada wartawan bahwa peta Indonesia yang baru menawarkan “kejelasan area eksplorasi sumber daya alam.”

Pada hari yang sama, TNI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menandatangani sebuah memorandum untuk ketersediaan kapal perang yang memberikan jaminan keamanan bagi penangkapan ikan yang sangat menguntungkan dan kegiatan eksplorasi minyak dan gas lepas pantai di zona ekonomi eksklusif negara di Natuna.
Jenderal Gatot Nurmantyo,Panglima TNI,  mengatakan pada saat kegiatan eksplorasi dan produksi energi lepas pantai “sering terganggu oleh kapal berbendera asing” – anggapan beberapa analis pernyataan itu ditujukan ke China.

Meskipun beberapa negara terlibat dalam isu saling klaim teritorial dengan China di Laut Cina Selatan, hanya sedikit yang melakukannya secara terbuka, dan pemerintahan Trump baru-baru ini telah mengirimkan sinyal beragam tentang bagaimana keinginan untuk menantang China atas klaimnya. Hal itu membuat Indonesia terdorong untuk lebih banyak melakukan intrik. 

Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, seorang dosen di Universitas Pertahanan Indonesia , mengatakan bahwa penamaan publik Indonesia terhadap Laut Natuna Utara “berarti bahwa Indonesia secara tidak langsung menjadi negara penggugat di wilayah tersebut, mungkin karena masalah integritas teritorial.”

“Di sekitar kota Natuna,” katanya, “dan Natuna mengandung sumber daya alam yang diwarisi dan akan bermanfaat bagi pembangunan Indonesia.”

Analis mengatakan bahwa Angkatan Laut Indonesia tidak sebanding  dengan Angkatan Laut China dalam pertempuran , meskipun bentrokan pertama tahun lalu hanya melibatkan kapal Penjaga Pantai China dan kapal patroli kementerian kelautan Indonesia. Tidak mungkin kedua angkatan laut kedua negara akan bentrok di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, menurut analis.

Baca Perbandingan TNI AL dan AL China : https://m.merdeka.com/peristiwa/ini-perbandingan-kekuatan-armada-china-dengan-tni-al-splitnews-2.html

Anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara, atau ASEAN, telah berulang kali menyatakan keprihatinannya tentang agresifitas China di Laut Cina Selatan, termasuk pencegatan angkatan laut China dan proyek reklamasi lahan di pulau yang disengketakan, dan penempatan personil militer serta misil darat- ke-udara di Kepulauan Paracel – yang dikendalikan oleh China namun juga diklaim oleh Taiwan dan Vietnam.

Indonesia, anggota kelompok dan pemimpin de facto terbesar, sebelumnya pernah berada di sela-sela berbagai perselisihan Laut Cina Selatan dan menawarkan untuk membantu menengahi negara-negara penggugat ASEAN dan Beijing.

Mengingat bahwa China termasuk investor dan mitra dagang terbesar di Indonesia, beberapa analis mengatakan bahwa Jakarta hanya akan sejauh ini dalam menantang klaim teritorial China, setidaknya secara publik.

Namun postur militernya yang lebih agresif dan langkah lainnya mengenai Natuna tetap mengirim sinyal ke China.

“Itu tidak membuat Indonesia menjadi negara penggugat,” kata Aaron Connelly , seorang peneliti di Lowy Institute for International Policy di Sydney, Australia, yang mengikuti perselisihan Laut Cina Selatan.

“Mereka tidak pernah menerima legitimasi garis sembilan putus, itulah sebabnya mengapa mereka mengatakan tidak ada tumpang tindih” dengan zona ekonomi eksklusifnya.

“China mengatakan bahwa mereka memiliki ‘hak penangkapan ikan tradisional’, namun Indonesia melakukan hal-hal secara legalistik saat ini,” kata Connelly. “Ini adalah cara yang lebih efektif untuk menantangnya.”

Evan A. Laksmana , seorang peneliti senior bidang keamanan di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Jakarta, sepakat bahwa penamaan Laut Natuna Utara tidak dilakukan secara khusus untuk memicu perselisihan dengan China.

“Tapi dasar hukum internasional yang mendasari peta baru Indonesia sudah jelas,” katanya.

“Kami tidak mengakui klaim China di perairan Natuna – kami tidak merasa harus menegosiasikan peta kami dengan Beijing atau meminta persetujuan mereka,” kata Laksmana.

Deadline hingga Akhir Bulan, Pengembalian Mobdin Anggota DPRD

​Mobil Dinas DPRD Lamongan (Anjar Dwi Pradipta/Radar Lamongan)

KOTA – Pemkab Lamongan memberikan batas akhir pengembalian mobil dinas (mobdin) DPRD Lamongan hingga akhir Agustus ini.

Berarti menyisakan tiga hari ini, mobil pelat merah segera dikembalikan.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2017, anggota DPRD sebelumnya mendapatkan pelayanan mobdin, mulai bulan depan sudah tak boleh menggunakan mobil pelat merah lagi.

’’Deadline-nya akhir bulan ini (Agustus),’’ kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD (Sekwan) Lamongan Budi Irawan kemarin (28/8).

Budi mengatakan, sesuai perda tentang kenaikan tunjangan DPRD sebagai turunan regulasi PP Nomor 18/2017, jika anggota DPRD masih menggunakan mobdin dan menerima tunjangan transportasi, tentu ada double anggaran.

Sehingga, dikhawatirkan saat ada audit BPK, anggota DPRD yang tak mengembalikan mobdin hingga bulan depan, diminta mengembalikan uang negara.

Langkah ini agar ke depan tidak ada persoalan hukum, dan diharapkan semua anggota DPRD patuh regulasi.

’’Ini sudah mulai ada yang mengembalikan, tapi belum semua,’’ tegasnya.

Dia menambahkan, semua anggota sudah dikirimi surat untuk pengembalian mobdin.

Sisa waktu yang ada ini untuk digunakan sebaik-baiknya untuk persiapan pengembalian mobdin.

Freddy Wahyudi, salah satu anggota DPRD mengaku belum menerima surat permintaan pengembalian mobdin.

Meski begitu, pihaknya patuh regulasi dan siap mengembalikan mobdin jenis Innova itu. ’’Belum menerima, tapi tetap nanti saya kembalikan,’’ katanya.

Semua anggota DPRD Lamongan sebanyak 46 politisi sebelumnya mendapatkan fasilitas mobdin. Dan, setelah perda disetujui, mereka tetap mendapatkan fasilitas, namun sistemnya pinjam pakai. Dan, semua operasionalnya dibiayai sendiri, bukan dianggarkan APBD.

Berbeda dengan unsur pimpinan (empat orang) tetap mendapat fasilitas mobdin.