Category Archives: Catatan Politik

Jejak Karir Jenderal Gatot

 

   Gatot Nurmantyo resmi pensiun dari keanggotaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pada 1 April 2018. Berpangkat terakhir sebagai bintang empat alias Jenderal, Gatot memiliki jejak karier yang panjang.

Pria kelahiran Tegal, 13 Maret 1960 ini adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) Darat tahun 1982. Dia menduduki posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai ia jabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman.

Dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (1/4/2018), di awal karier Gatot pernah menjabat sebagai Komandan Peleton MO 81 Kompi Bantuan Batalyon Infanteri 315/Garuda, Komandan Kompi Senapan B Batalyon Infanteri 320/Badak Putih, dan Komandan Kompi Senapan C Batalyon Infanteri 310/Kidang Kancana.

Kemudian dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Dalam Detasemen Latihan Tempur, ADC Panglima Kodam III/Siliwangi, PS Kepala Seksi-2/Operasi Korem 174/Anim Ti Waninggap, Komandan Batalyon Infanteri 731/Kabaresi, Komandan Kodim 1707/Merauke, hingga Komandan Kodim 1701/Jayapura. Selain itu dia juga pernah menjadi Sekretaris Pribadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Komandan Brigade Infanteri 1/PIK Jaya Sakti, Asisten Operasi Kepala Staf Kodam Jaya, serta Komandan Resimen Induk Daerah Militer Jaya.

Gatot juga tercatat pernah menduduki posisi penting di TNI. Posisi-posisi tersebut yakni Danrem 061/Suryakencana (2006-2007), Kasdivif 2/Kostrad (2007-2008), Dirlat Kodiklatad (2008-2009), Gubernur Akmil (2009-2010), Pangdam V/Brawijaya (2010-2011), Dankodiklat TNI AD (2011-2013), Pangkostrad (2013-2014), sampai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (2014-2015) dan naik pangkat menjadi Jenderal.

Gatot dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 di usia 55 tahun. Pada hari yang sama, Sutiyoso dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Baca juga: Metamorfosis Jawaban Jenderal Gatot Soal Jadi Capres 2019

Pada saat Jokowi akan melantik Gatot, Ketum Gerindra yang juga mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto mendukungnya. Menurut Prabowo, Gatot adalah perwira yang baik.

“Kami menilai dua-duanya (Gatot dan Sutiyoso) perwira yang baik,” kata Prabowo usai menghadiri acara Golkar di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2015).

Saat menjadi Panglima TNI, Gatot menggantikan Jenderal (Purn) Moeldoko yang memasuki masa pensiun. Moeldoko kini menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Jabatan Gatot di luar TNI antara lain adalah Ketum PB FORKI (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia) pada tahun 2014-2018. Pada tahun 2016, TNI di bawah kepemimpinan Gatot juga pernah menggelar kompetisi sepakbola bertajuk Piala Jenderal Sudirman.

Jendral Gatot pun pernah memberi instruksi kepada para prajurit TNI untuk melakukan salat istisqa guna memohon hujan di tahun 2015. Pada tahun itu, terjadi kebakaran hutan di banyak titik di Indonesia.

“Kodam Jaya dan jajaran Korem, Kodim, Koramil melaksanakan salat istisqa meminta hujan. Ini sesuai instruksi Panglima TNI,” ujar Kapendam Jaya Kolonel Inf Heri Prakosa dalam perbincangan dengan detikcom , Rabu (28/10/2015). 

Mari melihat rekam jejak Gatot yang sebelumnya menjabat Panglima TNI itu.

Jenderal Gatot dikenal sebagai sosok yang cukup tegas dan sensasional. Gatot pernah menimbulkan kontroversi saat menduga adanya penyelundupan 5.000 senjata ilegal oleh lembaga negara lain. Gatot juga dikagumi umat Islam karena dianggap selalu membela, terutama saat dirinya memutuskan muncul di aksi-aksi Bela Islam berjilid-jilid.

Beberapa pernyataannya juga sempat menuai kontroversi. Gatot pernah mengungkit isu PKI bangkit. Meski demikian, Gatot dikenal sebagai Panglima TNI yang membuat gebrakan membatalkan pengadaan helikopter AgustaWestland-101 (AW 101) oleh Mabes TNI AU.

Berikut sekilas sepak terjang Gatot saat menjabat panglima TNI:

1. Membatalkan Pengadaan Heli AW 101.

Pada 29 Juli 2016, Mabes TNI AU menandatangani kerja sama pengadaan AW 101 dengan PT Diratama Jaya Mandiri. Proyek ini sebelumnya telah diminta Presiden Joko Widodo untuk ditunda karena dianggap terlalu mahal–memakan dana Rp 738 miliar.

Baca juga: Jenderal Gatot Yakin Marsekal Hadi Tak Setop Kasus Heli AW101

Gatot, pada 14 September 2016, meminta KSAU untuk membatalkan pembelian AW 101. Pada 29 Desember 2016, dia menerbitkan surat perintah tentang tim investigasi pengadaan pembelian heli AW 101, dilanjutkan dengan menjalin kerja sama tanggal 24 Februari 2017 dengan Polri, BPK, PPATK, dan KPK untuk proses pengusutan.

Pada akhirnya, proyek itu dinyatakan terindikasi korupsi. Meski demikian, helikopter itu sudah mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

2. Mengadakan Nobar G30S/PKI

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pernah memerintahkan jajaran internalnya untuk mengadakan nonton bareng film G3OS/PKI. Perintah Gatot ramai dibahas lantaran beberapa pihak menyatakan film itu berat sebelah dan hanya untuk kepentingan rezim Orde Baru.

Sang Jenderal rupanya tidak ambil pusing atas polemik pemutaran film G30S/PKI di lingkup internal institusinya. Dia menegaskan acara nonton bareng film kontroversial itu memang perintahnya.

“Iya itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah,” kata Jenderal Gatot saat ditemui seusai ziarah di Makam Bung Karno (MBK), Bendogerit, Blitar, Senin (18/9/2017).

Baca juga: Panglima TNI Senang Banyak yang Gelar Nobar Film G30S/PKI

Gatot pada akhirnya menjelaskan mengapa dirinya kerap berbicara isu PKI. “(Soal isu PKI) bukan dibangkit-bangkitkan. Tapi, manakala ada indikasi ada seorang tokoh Parpol yang berkata  ‘saya bangga jadi anak PKI‘, itu kan warning seharusnya. Jangan sampai kejadian itu terulang,” sebut Gatot, Kamis (22/3/2018).

3. Penyelundupan 5.000 Senjata Ilegal

Eks Panglima TNI itu pernah mengeluarkan pernyataan isu pembelian 5.000 pucuk senjata di luar instansinya yang kemudian menimbulkan polemik.

Isu mengenai penyelundupan senjata ini bermula dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam acara internal. Pernyataan Gatot bukan untuk dipublikasikan secara luas. Dalam pernyataanya itu, Gatot mengatakan ada institusi di luar TNI dan Polri yang hendak membeli 5.000 senjata.

Baca juga: Panglima TNI Tolak Disebut Berpolitik soal Isu 5.000 Senjata

Mengenai isu penyelundupan 5.000 senjata ilegal, Menko Polhukam Wiranto sudah angkat suara. Ia memberikan klarifikasi bahwa hal tersebut hanyalah masalah miskomunikasi.

Ia membenarkan ada institusi yang membeli senjata, namun tidak ilegal. Wiranto mengatakan BIN hanya membeli 500 senjata untuk pendidikan intelijen.

4. Muncul di Aksi 411 dan 212

Selain tegas, Gatot dikenal dan dikagumi karena kedekatannya dengan massa umat Islam di saat ada aksi bela Islam berjilid-jilid. Yang jadi tanda tanya adalah ketidakhadiran Presiden Joko Widodo di aksi 411. Disebut-sebut Gatot sengaja mengaturnya agar bisa ‘manggung’.

Gatot membantah,”Saya tampil di mana? Tidak, Pak JK yang nerima (perwakilan massa). Jadi hebat sekali saya mengendalikan Presiden,” kata Gatot di acara Blak-blakan detikcom, Kamis (22/3/2018).

Baca juga: Kesaksian Jenderal Gatot di Tengah Aksi 411 dan 212

Setelah 411, ada aksi 212. Jokowi menemui massa yang berkumpul di Monas.

Gatot mengenakan kopiah putih saat itu. Kala itu, muncul tafsiran Gatot dekat dengan massa ormas Islam. Apa kata Gatot?

“Saya saat itu Panglima TNI, dalam situasi masyarakat jutaan, Presiden di tengahnya, blank saya, bagaimana kalau ada apa-apa, Presiden selamat, itu taruhan, keselamatan Presiden di tangan saya. Saya harus berikan kode, saya bagian dari umat,” tuturnya. 

Eks Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bercerita soal Aksi Bela Islam jilid I dan II yang dikenal dengan sebutan ‘411’ dan ‘212’, yang merujuk pada waktu aksi. Presiden Jokowi tidak menemui massa aksi 411, tapi menemui massa 212.

Muncul isu bahwa Jokowi tidak menemui massa 411 merupakan setting- an Gatot agar Gatot-lah yang tampil. Gatot membantah tafsiran itu.

“Saya tampil mana? Tidak, Pak JK yang nerima (perwakilan massa). Jadi, hebat sekali saya kalau mengendalikan Presiden,” kata Gatot di acara Blak-blakan detikcom, Kamis (22/3/2018).

Gatot menegaskan aksi 411 merupakan aksi damai. Dia membantah bila ada yang menyebut 411 sebagai aksi intoleransi.

“(Aksi) 411 itu saya katakan bahwa yang kumpul di Monas semua berangkat dari masjid, itu orang baik-baik dong, habis (salat) Jumat. Faktanya, ada pasangan yang mau menikah di Gereja Katedral (diberi jalan/dikawal peserta aksi) umat bersihkan jalannya, adakah rumput yang rusak, adakah sampah yang tersisa, apakah itu intoleransi?” ujarnya.

Aksi 212 sendiri berlangsung dengan aman dan damai. Tidak ada tindakan anarkis seperti yang dikuatirkan sejumlah pihak yang tidak sepaham.Malah Presiden Jokowi dan jajarannya juga ikut salat Jumat bersama massa di Monas.

Advertisements

#Presiden1periode6Tahun

#Presiden1Periode #Presiden6tahun

Hiruk-pikuk politik hari-hari ini diwarnai hashtag atau Tagar (tanda pagar) #2019GantiPresiden dan lawannya #2019TetapJoko. Entahlah kenapa begitu penting nya posisi Presiden. Padahal gajinya kalah dengan gaji direktur Bank. Seolah Presiden adalah orang yang bisa mewujudkan segalanya atau menentukan nasib seluruh bangsa (maju atau hancur).

Hal ini seolah menguras energi bangsa padahal ada hal-hal lain yang perlu dipikirkan, didukung dan digerakkan, misalnya mencetak ilmuwan, mencetak entrepreneur, mencetak atlit yang bisa bertarung di Olimpiade atau Piala Dunia.

Pekerjaan Rumah para politisi jaman Now adalah menciptakan sistem politik yang efisien demi iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan prestasi anak bangsa di segala bidang. Namun tidak mematikan budaya demokrasi. Tidak meniru Tiongkok,negara komunis yang maju tapi Demokrasi-nya mati.

Posisi Presiden menjadi magneto kegaduhan. Memunculkan gerakan-gerakan yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Banyak isu-isu yang digaungkan sampai bertebaran hoax yang mengotori otak. Etika bangsa Nusantara yang luhur yang tertuang dalam Pancasila seakan tak berbekas di jiwa orang Indonesia, khususnya politisi jamanNow. 

Makanya perlu langkah-langkah strategis dari anak bangsa yang duduk di parlemen untuk membuat rule untuk mengurangi heating Politik . Singkirkan ego kelompok seperti bapak-bapak Pendiri bangsa dulu.

 Sebaiknya Anggota MPR segera duduk bersama dengan ketulusan yang sama mengagendakan amendemen pasal 7 UUD45, dengan mengubah isinya menjadi : masa jabatan presiden 6 tahun dan tidak dapat dipilih lagi.

Sebagai landasan hukum untuk   melaksanakan pilpres tiap 6 tahun setelah pemilu legislatif agar parpol-parpol baik sendiri maupun koalisi menyiapkan capres setelah pemilu. Pelaksanaan #pileg dan #pilpres tidak serentak agar tidak ada kerancuan soal presidential Threshold.

Amendemen UUD 45 pasal 7 adalah keniscayaan, Presiden cukup 1 periode dengan masa bakti 6 tahun; kalau kelamaan berkuasa peluang korupnya besar, bukan hanya presidennya tapi juga orang-orang yang mendukungnya. Orang-orang di sekitar Sang Penguasa.

Tiap Pemilu Ganti Presiden untuk Satu Periode seperti pejabat Kasad atau Kapolri yang tidak pernah 2 periode. Perlakukan jabatan Presiden seperti jabatan eksekutif lainnya. Bukan Jabatan yang dikultuskan.
Presiden cuma simbol negara,yang bekerja jajaran menteri & ASN bawahannya. Pergantian Presiden tiap 6 tahun Memberi peluang semua unsur anak bangsa jadi presiden ,dari suku dan agama apapun.
Sebab banyak anak bangsa yg mampu jadi Presiden, tak perlu nunggu lama untuk majunya mereka jadi RI 1 demi keutuhan NKRI. 
 Pembatasan masa jabatan ini juga bertujuan mengurangi kegaduhan politik, dan dengan dihapuskannya Presidential Threshold 20% menjadi 5% parpol-parpol yang terverifikasi bisa memunculkan capres-cawapres yang bervariasi hingga rakyat banyak pilihan . Semakin banyak pilihan mengurangi tensi ketegangan , karena kalau cuma ada 2 poros atau 2 kubu dampak ketegangannya lama terasa . Adanya banyak calon menunjukkan realisasi sebuah pesta demokrasi (esensi demokrasi).

Dampak Amandemen pasal 7 UUD45 ini mungkin memicu persoalan lain, seperti masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun dengan berbesar hati bisa diatur masa jabatan Gubernur, Bupati,dan Walikota tetap seperti semula dengan aturan tetap bisa terpilih untuk periode kedua. Hanya Presiden yang 1 periode untuk regenerasi kepemimpinan Nasional dan menjaga keutuhan Bangsa dan Negara.

Militan Taliban Dan Tentara Afghanistan Berpelukan Saat Gencatan Senjata Idul Fitri

​Presiden Ashraf Ghani telah memperpanjang gencatan senjata sepihak dan menyerukan kepada Taliban untuk melakukan hal yang sama.

Pemerintah juga membebaskan sejumlah militan Taliban dari penjara.

Namun 20 orang tewas dalam serangan bom bunuh diri pada satu pertemuan antara Taliban dan pejabat pemerintah di Nangarhar.

 

 Demi Idulfitri, Taliban untuk pertama kalinya setujui gencatan senjata sejak 2001
Sejumlah anggota Taliban dan warga setempat termasuk di antara korban serangan bunuh diri itu berkumpul, kata jurubicara provinsi Nangarhar, Attaullah Khogyani, kepada BBC.

Taliban mengatakan mereka tidak terlibat dalam serangan itu.

Presiden Ghani menginginkan gencatan senjata Idul Fitri ini bisa jadi pembuka jalan menuju perdamaian yang lebih langgeng, dan menyerukan Taliban untuk maju ke meja perundingan.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Ashraf Ghani mengatakan, sekarang para anggota Taliban dapat menerima tunjangan pemerintah seperti warga lainnya.

Namun Presiden tidak menyebut-nyebut peristiwa serangan di Nangarhar. 

Seorang militan memeluk seorang petugas polisi Afghanistan di Kunduz.
Video dan gambar yang memperlihatkan berbagai peristiwa bercampurnya tentara Afghanistan dengan militan Taliban dan warga di berbagai pelosok negeri dipublikasikan di berbagai media lokal.

Dalam berbagai foto juga tampak para militan bertemu Menteri Dalam Negeri Wais Barmak di ibukota Kabul.
Awal bulan ini, Taliban menyangkal berita bahwa mereka sedang melakukan pembicaraan rahasia dengan pemerintah Afghanistan.

Presiden Ashraf Ghani juga mengukuhkan berita kematian komandan Taliban Pakistan, Maulana Fazlullah, yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS di Afghanistan.

Adegan luar biasa

Oleh Anbarasan Ethirajan, BBC News

Bagi banyak orang Afghanistan ini adalah pemandangan yang luar biasa. Hanya beberapa hari lalu saja, kedua belah pihak saling bertarung. Perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini telah meningkatkan harapan akan perdamaian permanen di negara yang dilanda perang tak berkesudahan ini.

Pakistan dianggap memegang peran kunci dalam memulai proses perdamaian karena banyak pemimpin Taliban Afghanistan diyakini tinggal di negeri tetangga itu.

Namun Islamabad menuduh Kabul menampung para gerilyawan Islamis yang melakukan sejumlah serangan kekerasan di Pakistan.

Betapa pun, terbunuhnya Mullah Fazlullah di Afghanistan meredakan berbagai ancaman keamanan yang diwaspadai Islamabad. Mullah Fazlullah adalah salah satu militan paling dicari di Pakistan.

Apa yang telah terjadi?

Tolo News memposting video seorang militan yang memeluk seorang tentara Afghanistan di Kunduz, di bagian utara Afghanistan.

Disebutkan, di cuitan itu, para anggota Taliban bertemu dengan pasukan #Afghan di pos pemeriksaan kota #Ghazni selama gencatan senjata Idulfitri.

Di Kabul sendiri, puluhan militan Taliban yang tak bersenjata masuk kota untuk merayakan gencatan senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Seorang anggota Taliban tampak memegang bendera Afghanistan di sebuah jembatan di kota itu ketika sejumlah warga melakukan swafoto bersamanya.

Para militan juga berpose bersama Menteri Dalam Negeri Wais Barmak.

Bagaimana gencatan senjata terjadi?

Taliban mengumumkan penghentian permusuhan selama tiga hari setelah gencatan senjata sepihak hingga Rabu yang diberlakukan oleh pemerintah.

Ini adalah gencatan senjata pertama Taliban sejak pemerintah mereka digulingkan oleh invasi tahun 2001 yang dipimpin AS.

Departemen luar negeri AS mengatakan pasukan AS dan mitra koalisi mereka akan “menghormati gencatan senjata” itu.

Para pejabat mengatakan tidak terjadi serangan apa pun sejak gencatan senjata diumumkan.

Pada bulan Februari lalu, Presiden Ghani menawarkan pembicaraan damai “tanpa prasyarat” dan pengakuan Taliban sebagai kelompok politik yang sah jika mereka menghormati aturan hukum.

Bagaimana reaksi rakyat biasa di Afghanistan?

Warga mengungkapkan keterkejutan dan kegirangan mereka.

“Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Saya melihat Taliban dan polisi berdiri berdampingan dan melakukan selfie,” kata seorang warga Kunduz, Mohammad Amir kepada Reuters.

“Itu adalah Idul Fitri yang paling damai. Untuk pertama kalinya kami merasa aman. Sulit menggambarkan kegembiraan ini,” kata Qais Liwal, seorang siswa di Zabul di Afghanistan selatan.

Orang-orang berseru dan bersorak menyambut para militan Taliban saat mereka masuk berbagai kota Afghanistan, Reuters melaporkan.

Di Jalalabad di Afghanistan timur, warga memberikan berbagai buah-buahan dan makanan kepada para militan.

Puluhan ribu warga Afghanistan tewas sejak invasi pimpinan AS menggulingkan Taliban dari kekuasaan pada tahun 2001. EPA

Para anggotaTaliban berbicara dengan warga Kunduz.Bagaimana hubungannya dengan kematian pemimpinTaliban Pakistan?

Di Pakistan, Perdana Menteri Interim Nasir-ul Mulk mengatakan terbunuhnya pemimpin Taliban Pakistan Maulana Fazlullah dalam serangan pesawat tak berawak AS merupakan perkembangan signifikan dalam perang melawan terorisme.

Hal itu diucapkannya setelah berbicara lewat telepon dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang mengukuhkan kabar kematian pimpinan Taliban Pakistan itu.

Panggilan telepon dari Presiden Ghani dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan Pakistan dan meningkatkan kerja sama dalam perang melawan militan di Afghanistan, yang banyak pemimpinnya tinggal di Pakistan. EPA


Mullah Fazlullah (tengah) tampak dalam video lama yang dirilis Taliban  Pakistan.

Fazlullah dituding terlibat dalam sejumlah serangan di Pakistan, termasuk pembantaian sekolah di Peshawar pada tahun 2014 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

Dia juga dituding sebagai tokoh yang memerintahkan percobaan pembunuhan Malala Yousafzai, yang ditembak pada kepalanya di sebuah bus sekolah, saat ia masih merupakan siswi berusia 15 tahun.

Taliban Pakistan mengatakan pada saat itu bahwa mereka menembak Malal karena dia “pro-Barat” dan “mempromosikan budaya Barat di kawasan Pashtun”.

Halalbihalal Bani Hasbullah di Jombang Tokoh Elit Parpol, Cagub,dan Cabup Hadir

Jombang – Tiga tokoh penting bertemu di halal bihalal keluarga besar Bani Hasbullah Said, Tambak beras Jombang. Mereka yakni, Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy atau Gus Rommy.

Halal bihalal berlangsung meriah, penuh canda tawa, harmonis. Tidak lepas dari obrolan agenda-agenda politik penting, termasuk Pilkada Jawa Timur.

“Alhamdulillah, semua keluarga guyub. Kami keluarga besar kompaknya luar biasa. Intinya semua ingin berjuang untuk masyarakat, mewarisi semangat pengabdian para leluhur kami,” kata Gus Ipul, panggilan akrab Calon Gubernur Saifullah Yusuf, Senin (18/6/2018).

Bani Hasbullah Said adalah para anggota keluarga besar dari garis keturunan KH Hasbullah Said, ayahanda pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Wahab Hasbullah, yang juga pencipta lagu Ya Lal Wathon yang sangat melegenda di kalangan nahdliyin.

Gus Ipul juga berasal dari keluarga besar KH Wahab Hasbullah. Gus Ipul adalah cicit KH Bisri Syansuri, yang tak lain adik ipar KH Wahab. Adik Kiai Wahab disunting Kiai Bisri, yang melahirkan jalur keturunan hingga generasi Gus Ipul.

Relasi Kiai Wahab dan Kiai Bisri memang sangat kental. Kiai Bisri pula yang menggantikan posisi Kiai Wahab sebagai Rais Am PBNU (pemimpin tertinggi NU), sepeninggal Kiai Wahab tahun 1971.

Kiai Wahab dan Kiai Bisri juga terlibat dalam pendirian NU bersama para ulama terpandang lain, seperti Syaichona Kholil dari Bangkalan, KH Hasyim Asyari dari Jombang, dan KHR Asad Syamsul Arifin dari Situbondo.

Saat ini, anggota keluarga Bani Hasbulloh Said terserak ke berbagai partai politik, namun tetap guyub, dan saling memberi dukungan moral satu sama lain. Terlebih di agenda-agenda pemilihan politik.

“Meski beda parpol, keluarga tetap solid kompak dan saling mendoakan,” ujar Ketua Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas KH Hasib Wahab saat memberi sambutan dalam halal bi halal di Gedung Serbaguna Hasbullah Said.

Saat ini, sejumlah anggota Bani Hasbullah Said sedang berjuang di jalur keumatan melalui Pilkada kabupaten, provinsi, bahkan Pemilihan Presiden.

Di tingkat kabupaten, ada Calon Bupati Jombang Hj Munjidah Wahab. Di tingkat provinsi, ada Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang maju menjadi calon gubernur Jatim.

Di level pilpres, ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang sama-sama melirik posisi wapres.

“Saat ini dari keluarga besar ada yang nyalon Bupati, ada yang nyalon gubernur; bahkan ada dua yang nyalon Wapres. Yang gubernur hanya Gus Ipul yang nyalon. Kita doakan semua sukses,” ujar KH Hasib Wahab, putra dari KH Wahab Hasbullah.

Menurut KH Hasib Wahab, sebagai saudara, ada kewajiban moral saling mendukung dan menguatkan. Perbedaan jangan jadi perpecahan. “Keluarga harus tetap kompak bersatu memenangkan keluarga yang sedang maju dalam pertarungan politik,” kata Hasib.

“Gus Ipul, Gus Romahurmuzy, Cak Imin tanamkan ajaran NU lewat politik. Kami mendoakan semua bisa meraih yang dicita-citakan,” imbuhnya.

Ada yang menarik sesi foto-foto bersama. Romahurmuzy, yang Ketua Umum PPP, bersedia mengacungkan dua jari. Ini simbol nomor pilihan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno di Pilkada Jawa Timur.

“Doa, restu dan dukungan dari sesama anggota keluarga besar, membuat kami bangga, berbesar hati. Kami tambah kuat dan semangat,” kata Gus Ipul. 

PERNYATAAN BERSAMA PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA DAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Rasa syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa menjaga sekaligus melindungi bangsa Indonesia. Atas berkah kasih sayang dan rahmat-Nya semata kita semua, seluruh komponen bangsa Indonesia, masih bisa saling merasakan kedamaian hidup di Bumi Pertiwi tercinta kita: Indonesia. Sholawat serta salam selalu kita haturkan ke hadirat Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa membimbing dan memberikan teladan bagi kita semua.

 

Kami Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) sebagai bagian dari organisasi umat beragama hari ini berkumpul tidak lain memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan tiga hal: Pertama, terus menerus menyerukan saling tolong menolong melalui sedekah dan derma. Kedua, menegakkan kebaikan. Ketiga, mengupayakan rekonsilisasi atau perdamaian kemanusiaan.

 

Parameter dan ukuran sehatnya sebuah bangsa dan negara salah satunya bisa dilihat dari tegak dan kokohnya tali persaudaraan kebangsaan, ekonomi yang tumbuh merata, akses pendidikan yang mudah, terbukanya ruang-ruang dalam menyampaikan pendapat, serta tegaknya hukum sebagai instrumen untuk meraih keadilan. Bangsa yang kuat dan sehat juga tercermin dari semakin berkualitas dan berdayanya masyarakat sipil. Berkaitan dengan hal tersebut, PBNU dan PP Muhammadiyah menegaskan:

 

Pertama, NU dan Muhammadiyah akan senantiasa mengawal dan mengokohkan konsensus para pendiri bangsa bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman etnis suku, golongan, agama yang tetap harus dijaga dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Kedua, NU dan Muhammadiyah secara pro aktif terus melakukan ikhtiar-ikhtiar bagi peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup warga terutama mengembangkan pendidikan karakter yang mengedepankan akhlakul karimah di semua tingkatan atau jenjang pendidikan serta penguatan basis-basis ekonomi keumatan dan juga peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

 

Ketiga, NU dan Muhammadiyah menyeru kepada pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran serta melakukan upaya-upaya yang terukur agar kesenjangan ekonomi dan sosial segera teratasi dengan baik.

 

Keempat, mengimbau kepada seluruh warga NU dan Muhammadiyah agar bersama-sama membangun iklim yang kondusif, suasana yang kondusif dalam kehidupan kemasyarakatan dan keberagamaan di tengah era sosial media yang membutuhkan kehatian-hatian yang lebih. Mengingat bertebarannya pelbagai macam informasi hoaks, ujaran kebencian dan fitnah yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa. NU dan Muhammadiyah berkomitmen untuk menghadirkan narasi yang mencerahkan melalui ikhtiar-ikhtiar dalam bentuk penguatan dan peningkatan literasi digital sehingga terwujud masyarakat informatif yang berakhlaqul karimah.

Kelima, memasuki tahun 2018, di mana kita akan menghadapi apa yang diistilahkan sebagai tahun politik maka marilah kita bersama-sama menjadikan ajang demokrasi sebagai bagian dari cara kita sebagai bangsa untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hendaknya dalam demokrasi perbedaan jangan sampai menjadi sumber perpecahan. Perbedaan harus dijadikan sebagai rahmat yang menopang harmoni kehidupan yang beranekaragam. Karena demokrasi tidak sekedar membutuhkan kerelaan hati menerima adanya perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran, namun demokrasi juga membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan cinta kasih antar sesama.

 

Jakarta, 23 Maret 2018/5 Rajab 1439 H

 

 

والسّــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

Prof. Dr. KH. Said Aqil  Siroj, MA. ,​​

Ketua Umum PBNU

Dr. H. Haedar Nashir,

Ketua Umum PP Muhammadiyah

Layanan Pemerintah AS Tutup Sementara 😱

Untuk pertama kali sejak tahun 2013, pemerintah Amerika Serikat (AS) tutup atau ‘ shutdown ‘. Situasi ini merupakan yang pertama di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang menjabat sejak 20 Januari 2017.

Dilaporkan CNN , Sabtu (20/1/2018), bahwa ini merupakan pertama kalinya pemerintahan AS tutup saat Kongres dan Gedung Putih dikuasai oleh partai yang sama. Diketahui bahwa DPR AS atau House of Representatives (HOR) dan Senat AS sama-sama dikuasai politikus Republik.

Presiden AS saat ini, Trump, juga dinaungi oleh Partai Republik. Lantas mengapa pemerintah AS bisa tutup?

Diketahui bahwa rencana anggaran pengganti atau ‘ stopgap spending-bill ‘ gagal diloloskan oleh Senat AS dalam voting pada Jumat (19/1) malam waktu AS. Rencana anggaran ini sebelumnya diloloskan oleh HOR pada Kamis (18/1) malam waktu AS.

Dengan tidak diloloskannya rencana anggaran, maka pemerintah AS tidak memiliki dana untuk menjalankan operasionalnya. Situasi ini yang membuat pemerintah AS tutup, atau yang biasa disebut sebagai ‘ government shutdown’.

Apa itu government shutdown?

Seperti dikutip dari TIME , situasi ‘ government shutdown ‘ terjadi saat Kongres tidak meloloskan rencana anggaran federal untuk tahun fiskal mendatang yang diajukan Presiden AS. Rencana anggaran itu untuk membiayai pemerintahan dan operasional departemen federal AS.

Dalam situasi ini, departemen-departemen tidak esensial akan tutup sementara hingga rencana anggaran disepakati oleh Kongres AS. Jangka waktu penutupan pemerintah AS tidak bisa diperkirakan, karena tergantung lobi parlemen.

Hingga kini, para Senator AS masih terus berunding di Capitol Hill, Washington DC. Berbagai lobi dan upaya dilakukan agar kesepakatan bisa dicapai dalam pembahasan rencana anggaran. Kemungkinan besar, rencana anggaran yang baru akan diajukan dan dibahas untuk nantinya di-voting lagi.

Baca juga: Setahun Usai Trump Dilantik, Pemerintah Federal AS Tutup!

Apa yang terjadi saat pemerintah AS tutup?

Ketika pemerintah AS tutup, bukan berarti seluruh operasional federal itu terhenti. Departemen yang berhenti beroperasi hanyalah departemen yang dikategorikan sebagai non-esensial. Apa itu?

Departemen non-esensial merupakan departemen yang tidak tidak terkait dengan keselamatan publik dan keamanan nasional. Mereka yang bekerja pada departemen non-esensial antara lain para pekerja di taman nasional, museum atau monumen bersejarah AS, juga petugas layanan paspor dan visa serta layanan pada situs-situs pemerintahan. Tempat-tempat itu akan tutup selama shutdown berlangsung.

Selama pemerintah AS tutup, mereka akan ‘dipaksa’ cuti atau tetap tinggal di rumah dan tidak mendapat gaji. Kemungkinan besar mereka akan mendapat bayaran yang berlaku surut saat pemerintah AS kembali beroperasi.

Lawan dari departemen non-esensial adalah departemen esensial, atau departemen yang dibutuhkan dan penting bagi keselamatan publik dan keamanan nasional. Kebanyakan pekerja pada departemen esensial akan tetap bekerja selama pemerintah AS tutup, namun mereka tidak akan dibayar.

Yang tergolong departemen esensial adalah militer, lembaga penegak hukum dan otoritas pengontrol lalu lintas udara (ATC). Mereka akan tetap bertugas. Demikian halnya para pegawai Gedung Putih, Kongres AS, Departemen Luar Negeri dan Pentagon atau Departemen Pertahanan.

“Militer akan tetap bekerja, mereka tidak akan mendapat bayaran. Perbatasan masih akan diawasi, mereka (penjaga perbatasan) tidak akan mendapat bayaran. Pemadam masih akan memadamkan api di wilayah Barat, mereka tidak akan dibayar,” sebut Direktur Kantor Pengelolaan dan Anggaran Gedung Putih, Mick Mulvaney, kepada wartawan pada Jumat (19/1) waktu setempat.

Terakhir kali, pemerintah AS tutup tahun 2013 saat era Presiden Barack Obama. Saat itu, pemerintah federal AS tidak beroperasi selama 16 hari. Ada 850 ribu pekerja pemerintah yang terpaksa cuti selama pemerintah AS tutup tahun 2013 lalu.