Membubarkan HMI dan HTI

​REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Yusuf Maulana *)


Ernest Utrech, sebuah nama yang mesti dikenang sebagai pelajaran bagi aktivis Islam. Nama Prof Drs Ernest Utrech SH, amat sangat asing bagi aktivis pergerakan hari ini. Dalam kurun 1950-an, Utrech, seorang warga keturunan Belanda-Indonesia berhaluan Kiri, acap membuat gaduh di kalangan akademik dan politik.

Sebagaimana dicatat oleh Agussalim Sitompul (1982) dalam karyanya, HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta, Utrech merupakan aktor intelektual yang getol menyuarakan pendiskreditan Himpunan Mahasiswa Islam. Tuduhan yang ia lontarkan ujungnya adalah agar HMI dibubarkan oleh Presiden Sukarno. Setali fitnahnya pada Masyumi, Utrech pun begitu benci pada HMI.

Di beberapa kota, provokasinya berujung perlawanan. Hingga ia pun ditempatkan di Jember. Jabatannya: Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Brawijaya cabang Jember. Rupanya, kedudukannya di Jember ini, semacam kulminasi kebenciannya pada HMI. Dari tangannya lahir Surat Keputusan Nomor 2/1964 tanggal 12 Mei 1964 yang melarang keberadaan HMI di kampusnya. Peristiwa SK No 2/1964 ini, kalangan yang seide dengan Utrech pun menggalang kekuatan. Maka, mulailah kampanye pembubaran HMI di banyak tempat, khususnya di Jawa.

HMI, kala itu, nyaris saja senasib para orangtuanya di Masyumi: dibubarkan. Tak hanya dibubarkan, nama baik para aktivisnya jadi bulan-bulanan. Belum tindakan lain yang mengarah pada ancaman dan intimidasi fisik.

Atas izin Allah, usaha para aktivis senior Islam untuk tidak terjadi lagi pelarangan gerakan dakwah, lebih-lebih di kalangan generasi muda, membuahkan hasil. Patut kiranya disebut andil politisi dan para ulama di Nahdlatul Ulama yang menggaransi pada Sukarno bahwa HMI bukan dan tidak seberbahaya Masyumi sebagaimana tudingan Ernest Utrech.

Kejadian 53 tahun lampau itu, sudah semestinya jadi pelajaran. Bagi siapa saja, terutama di kalangan aktivis Islam. Bahwa ada kalangan yang memanfaatkan kekuasaan dan kekuatan ideologi yang di jantung kekuasaan untuk menista dan membunuh tanpa ampun lawan-lawannya.

Berbeda dengan semasa Utrech duduk sebagai anggota konstituante dari PNI, sebagai akademisi kiri malah ia tanpa malu-mau menjadi propagandis dan mesin pembunuh. Adu argumentasi diganti kesemenaan dan eksekusi tanpa debat terbuka. Posisinya hanya digunakan sebagai aji mumpung menindas lawan.

Hari ini, “festivalisasi” yang diikuti “parade” menista kekuatan islamis begitu terasa. Tak perlu jadi sosok pintar dalam akademik untuk merasa. Keluarnya Perpu No 2 Tahun 2017 menjadi gong serupa SK No 2/1964 oleh seorang Utrech sendiri!

Bayangkan, dari akademisi satu bisa menjalar gerakan menggayang HMI; bagaimana bila festival kepongahan berkuasa dan antipati pada kekuatan lain dilakukan oleh penguasa? Serupa HMI yang dimitoskan subversif dan pewaris Masyumi (yang kadung dilekatkan oleh pendukung rezim Sukarno sebagai pemberontak), demikian pula ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia dipandang. “Penolakan” pada demokrasi dan Pancasila hanya mitos menutupi kegemaran penguasa mengambil jalan pintas ketimbang mengajak dialog dan bahkan membina (bila perlu dan andai HTI “sesat” dari jalan Pancasila).

Apa yang terjadi? Persekusi yang dialamatkan pada pihak lain sekarang justru menjadi model yang tidak malu-malu dipraktikkan oleh alat negara seperti kampus. Mulai dari menteri sampai pejabat kampus seolah alpa pada tradisi intelektual dalam penyadaran pihak lain. Tidak ada tempat buat HTI untuk membela diri dan dihujat dalam mimbar demokratis. Semua dipersegerakan penindakan dengan propaganda dan antusiasme yang mengikuti di mana-mana. Tak berbeda dengan inisiatif dingin Ernest Utrech.

Kendati Utrech asing bagi sebagian besar aktivis Islam, dalam kasus pejabat menteri dan kampus yang gempita menyikat anak bangsa hanya karena terlibat dalam HTI, setidaknya perlu menimbang jangka panjang. Bagaimana mereka kelak dituliskan dalam sejarah? Apakah benar bakal jadi pahlawan pembela Pancasila, atau sekadar alat rezim dalam menindas kekuatan berbeda yang tidak mau ditundukkan? Artinya pula, pejabat dan civitas akademik pun tidak steril untuk pongah sebagai diktator penafsir. Jauh lebih menjijikkan ketimbang perilaku ormas keagamaan yang kadang mereka sinisi kala beringas merazia peredaran minuman keras.

*) Kurator Pustaka Lawas Perpustakaan Samben Yogyakarta

Samadikun Baru Bayar Denda 50%, Rumah di Menteng Jadi Jaminan

​Jakarta – Terpidana kasus BLBI Samadikun Hartono dikenakan denda sebesar Rp 169 miliar selain kurungan selama 4 tahun. Kini, Samadikun baru membayar setengahnya uang denda tersebut.

“Baru 50 persen itu Rp 160 miliar (totalnya) sudah Rp 81 miliar lah yang dibayar cash,” kata Kajari Jakarta Pusat, Didik Istianta, di Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2017).

Rumah Samadikun Hartono di Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Jati Sherawidianti/detikcom
Didik menyebut Samadikun harus melunasi pembayaran denda tersebut hingga akhir 2017 ini. Sebab ia keberatan jika pembayaran denda dilakukan secara mencicil.

“Dia minta mencicil, tapi saya tidak mau saya maunya tahun ini selesai. Ya harus diupayakan selesai,” kata Didik.

Selain itu kejaksaan juga telah menelusuri beberapa aset milik Samadikun. Di antaranya rumah di Menteng dan tanah di Jonggol. Bahkan rumah di Menteng telah diserahkan sebagai jaminan jika tidak bisa membayar denda.

“Kalau rumah di Menteng malah diserahin ke kita sebagai jaminan. Dia ini kan maunya mencicil, dia serahin sertifikat bukti serius,” ujarnya.

Samadikun adalah mantan Presiden Komisaris Bank Modern yang menjadi satu dari 22 penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dana talangan dikeluarkan pemerintah sebagai pinjaman kepada Bank Modern untuk menghindari masalah likuiditas di krisis moneter 1998 lalu.

Samadikun divonis empat tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan dana talangan dari Bank Indonesia senilai Rp 2,5 triliun. Akibatnya negara dirugikan Rp 169 miliar. Ketika baru akan dieksekusi pada tahun 2003, Samadikun kabur ke luar negeri.

Berbisnis dengan Manusia 

Jika engkau serius dalam bisnismu, maka pikirkanlah mereka yang akan menggunakan produkmu.
Pasar tidak akan membeli sebuah produk, jika mereka tidak paham apa manfaat produk itu. 

Maka jelaskan kepada mereka.
Mereka menunda, bukan karena mereka PHP.

Mereka hanya tidak paham apa kerugian yang akan mereka dapatkan jika tidak membeli secepatnya. 

Kamu sih gak jelasin. .

Mereka juga bukan cuek sama promo yang engkau berikan. 

Kamu sih ngomong semaunya, harusnya engkau mengatakan apa yang pasar ingin dengar.
Mereka bukan gak butuh. 

Cara promosinya aja yang belum benar.

Ayolah, jualan tidak sebercanda itu.

Penjual yang baik adalah mereka yang punya kemampuan mengedukasi pasar.
Jadi. . 

Pikirkan lagi apa kebutuhan pasar yang bisa engkau selesaikan lewat produkmu.

Lalu jelaskan kepada mereka di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan pemilihan bahasa yang tepat.

Gunakan bahasa mereka. 

Panggil mereka dengan panggilan kesukaan mereka.

Tunjukan engkau peduli mereka, bukan hanya peduli uangnya saja.
Manusiakan calon pembelimu,

Muliakan siapa saja, walaupun dia tidak pernah transaksi.

Pahami pasar, pahami mereka, singkirkan ego sejenak.
Sekali lagi. .

Kata Kang Simon Sinek..

If you don’t understand people, you don’t understand business.
Bisa diartikan. . 

Jika kita tidak memahami manusia, kita tidak memahami bisnis.

Yang beli produk kita manusia.

Supplier kita manusia.

Mitra bisnis kita manusia.

Tim kita manusia.
Jika selama ini kita berbisnis namun tidak juga kunjung membesar, bisa jadi karena kita tidak mencoba memahami manusia.

Kita tidak berbisnis dengan robot ! Atau kantong uang !

Berhenti sejenak. 
Tanyakanlah ke diri sendiri.

“Sebenarnya, bisnisku ini ada untuk melayani siapa?”

Dan ketika engkau menemukan jawabnya, maka engkau akan menemukan kemudahan demi kemudahan. InsyaAllah.

Saat engkau memperbaiki niat, Allah akan memperbaiki kondisimu. 🙂

Bank Indonesia Serukan agar Jangan Sebarkan Informasi Sesat Soal Rupiah

​Bank Indonesia mengatakan informasi keliru yang beredar di media sosial mengenai keabsahan uang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun emisi 2016 dan legalitasnya di luar negeri, sebaiknya tidak disebarkan karena menyesatkan.


Hal itu dikatakan Mirza Adityaswara Deputi Gubernur Senior BI di Jakarta, Rabu (19/7/2017), terkait informasi di media sosial tentang tanda tangan pemerintah di uang NKRI dan sulitnya menukar uang rupiah tahun emisi 2016 di luar negeri.

Mirza menjelaskan keberadaan tanda tangan Menteri Keuangan dalam uang NKRI tahun emisi 2016 merupakan amanat dari Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011.

Dalam UU itu, di setiap uang rupiah NKRI harus ada tanda tangan Bank Indonesia dan juga pemerintah, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara.

“Awalnya sebelum ada UU Mata Uang tahun 2011, rupiah hanya ditandatangani Dewan Gubernur BI. Namun setelah diterbitkan UU Mata Uang harus ada pemerintah yang diwakili bendahara negara yaitu Menteri Keuangan,” kata dia seperti dilansir Antara.

Ke depannya, secara alamiah, setelah terjadi penarikan dan peredaran uang sesuai kegiatan operasi BI, maka uang rupiah yang beredar di Indonesia adalah uang rupiah NKRI.

“Jadi jika ada yang mempersoalkan kenapa ada tanda tangan Menkeu, ya karena itu sudah sesuai amanat UU Mata Uang,” ujar Mirza.

Terkait sulitnya menukar uang rupiah tahun emisi 2016 di luar negeri, Mirza mengatakan hal itu lebih karena ketersediaan pasokan di tempat penukaran uang (money changer) di luar negeri tersebut.

Jika ada kejadian warga negara Indonesia di luar negeri sulit menukar rupiah di “money changer” luar negeri, hal itu, diduga Mirza, karena “money changer” di luar negeri tersebut memang tidak membutuhkan rupiah.

“Sama saja dengan misalkan uang Argentina, uang Peru, uang Kanada, bisa tidak dituker ke money changer di Jakarta? ya tidak bisa.. kenapa? soalnya ya money changer tidak membutuhkan itu,” kata dia.

“Masyarakat agar bertanya ke yang ahli, jangan mudah salin dan tempel informasi dan sebarkan isu yang kadar kebenarannya itu tidak sama sekali benar,” tambah Mirza.

Pernyataan Mirza tersebut untuk menanggapi pemberitaan di sebuah media massa nasional dan juga sebaran informasi di grup komunikasi instan WhatsApp yang menyebutkan bahwa uang rupiah baru sulit untuk ditukarkan di luar negeri.

Dan berbagai dugaan dari terdapatnya tanda tangan Menteri Keuangan di uang rupiah tahun emisi 2016.

Dalangi Curanmor, 3 Oknum Polisi Ditangkap

​07 Februari 2013 19:28 WIB

NONGSA – Tiga oknum polisi berpangkat brigadir, yakni Im, Tf, dan Df dinyatakan terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor di beberapa wilayah Batam oleh Propam Polda Kepri. Brigadir Im terakhir kali bertugas di Polresta Barelang, sedangkan Df dan Tf anggota polsek di wilayah Batam.

Dari ketiga oknum tersebut, Im adalah otak curanmornya yang mengkoordinasikan dua oknum polisi itu saat beraksi. Ketiga oknum polisi ini juga diduga terlibat pencurian mobil menggunakan modus penggandaan kunci milik orang-orang yang dikenalnya dekat.

Info yag didapat Batam Pos, salah satu korban ketiga oknum polisi ini, ada yang membuat laporan ke kepolisian. Jc, inisial yang menjadi korban dan melapor kepolisi. Korban merupakan pelajar salah satu SMA swasta di Batam.

Laporan yang ada, Jc saat itu sedang mengendarai motor ke arah Batam Kota, Rabu (9/1) pagi. Sampai di samping jalan kantor Samsat Batam Kota, mendadak Im yang masih berpakaian seragam lengkap kepolisian menghadangnya. Im pun melancarkan aksi jahatnya dengan berpura pura mengecek surat izin mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan  (STNK). Korban pun menunjukkan surat yang diminta Im.

Namun, belum sempat dia bicara, tanpa alasan yang jelas, Im langsung menendang tepat di bagian perut hingga Jc terpental mundur dan terduduk kesakitan. Begitu tahu korbannya tak berdaya setelah ditendang, motor Honda Supra BP 3639 DG milik korban yang kebetulan kunci kontaknya masih menggantung di stater, langsung dibawa kabur ke arah Legenda Malaka.

Selang seminggu laporan masuk di Polsek Batam Kota, keberadaan Im terlacak. Im pun ditangkap di salah satu rumah temannya di kawasan Lubukbaja. Hal tersebut juga dibenarkan Kapolsek Lubukbaja, Kompol Aris Rusdiyanto seperti diberitakan Batam Pos (JPNN Grup), Kamis (7/2).

“Ya benar memang ada sempat diamankan di Mapolek Lubukbaja, tapi itu sudah lama bulan lalu ada sekitar dua minggu-an. Kasusnya semua sudah ditangani Propam Polda Kepri,” ujar Aris.

Sementara dari Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono juga membenarkan adanya tiga oknum polisi yang terlibat curanmor di sembilan titik wilayah, di antaranya kawasan Batam Kota, Lubukbaja dan Batuaji.

“Ya memang ada, tapi kan yang dua kawannya itu Tf dan Df, masih dalam pemeriksaan belum tentu dua brigadir ini terlibat, pemeriksaannya masih berjalan kok. Sedangkan Im memang sudah terbukti. Im sudah kami tahan. Orangnya saat ini mendekam di sel tahanan Mapolda Kepri,” ujar Hartono.

Hartono sendiri memilih bungkam saat ditanya apakah Tf dan Df juga ditahan selama menjalani pemeriksaan. Im merupakan oknum brigadir yang sebelumnya juga pernah terlibat kasus kriminal, yaitu narkoba dua tahun lalu. Im sempat menghuni Rutan Baloi selama setahun.

Hartono mengatakan sesaat setelah Im keluar dari Rutan Baloi Polda Kepri sudah mengirim surat pemecatan Im ke Mabes Polri. Belum sempat surat keputusan pemecatan dari Mabes Polri turun, Im sudah terlibat masalah kriminal lagi yakni mengotaki curanmor, perampasan dan pencurian mobil.

Sementara Direktorat Tahanan Tititpan Polda Kepri, AKBP Budhi Wibowo juga membenarkan penahanan itu. Pihaknya memastikan tidak akan ada yang namanya perlakuan khusus penahanan Im. Bahkan karena dia merupakan anggota polisi, penjagaan terhadap Im lebih diperketat lagi.